Vol. 42 No. 4 (2026): Jurnal Hukum

View Vol. 42 No. 4 (2026): Jurnal Hukum

Reformasi tata kelola pemerintahan kerap berhenti pada lapisan prosedural. Edisi ini menghadirkan kajian yang membedah persoalan tersebut dari arena berbeda. Pertama, inovasi digital di pemerintah daerah yang terjebak dalam compliance theatre—memenuhi indikator formal tanpa mengubah logika kerja birokrasi. Kedua, implementasi perizinan berusaha berbasis risiko yang terhambat disharmoni regulasi, ego sektoral, dan partisipasi publik yang belum substantif. Ketiga, penalaran yudisial atas keadilan iklim dalam gugatan warga negara, yang menyingkap peluang dan batas pengadilan dalam mendorong akuntabilitas lingkungan. Ketiganya menawarkan pembacaan kritis atas relasi antara norma, kelembagaan, dan praktik—sekaligus menegaskan bahwa kualitas tata kelola ditentukan bukan oleh kelengkapan aturan, melainkan oleh kemampuan menjembatani aturan itu dengan kenyataan di lapangan.

DOI: https://doi.org/10.26532/jh.v42i4
Published: 2026-09-27

Articles