Legal Analysis of the Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Aggravated Theft Based on Pancasila Justice (Criminal Case Study Decision Number: 170/Pid.B/2024/PN.Skt)
Abstract
The background of the problem began with the rampant corruption cases in the Village Credit Institutions (LPD) in Bali. LPD management that deviates from the provisions of laws and regulations is prosecuted as a criminal act of corruption. The dilemma in imposing a replacement fine on LPD corruption cases in Bali is interesting to study further. If the replacement money is paid to the State Treasury, the state's loss in this case the LPD's loss is irrecoverable. Several judges' decisions impose a replacement fine with the order that reads "Ordering the defendant to pay the replacement money to the State Treasury cq LPD". The implementation of the replacement fine is open to multiple interpretations and tends not to side with the community/krama who are victims of the corruption. This study uses a normative legal research method. The results of this study aim to solve the issue of criminalizing replacement money for corruption crimes that occurred at LPD in Bali from the perspective of state losses, in this case LPD losses, where the victims are LPD customers/krama. That there are still many other similar decisions that include the injunction, namely imposing a replacement monetary penalty that is deposited into the State Treasury cq. LPD Cash. It is implied that the purpose of the replacement monetary penalty from the verdict which states that it is deposited into the State Treasury cq. LPD Cash is intended to recover state losses in this case suffered by the community as LPD customers themselves. It appears that the regulation of replacement monetary penalties as stipulated in Article 18 paragraph (1) letter b for defendants in the perspective of corruption crimes in LPD in Bali, the legal norms are vague or unclear (unclear of norm/vague van de normen). The solution to this unclear legal norm requires interpretation or interpretation for law enforcers, especially judges, in imposing additional criminal sentences whose purpose is to replace state losses in this case LPD losses.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Journals:
A., Hoesein, Z.., 2016, Kekuasaan Dan Korupsi Di Indonesia. LEX PUBLICA: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia.
Dawam, Rahardjo, M., 1998, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kajian
Konseptual dan sosio-kultur, Makalah Seminar Berajuk Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa, Jakarta.
DPR – RI, 1999, Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masa Persidangan ke-III, Rapat Ke-5, Sekretariat Panitia Khusus Set-Jen DPR-RI, Jakarta.
DPR – RI, 1999, Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Masa Persidangan ke-IV, Rapat Ke-13, Sekretariat Panitia Khusus Set-Jen DPR-RI, Jakarta.
Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Farum 2004), 2004, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 Konvensi Perserikatan Bangsabangsa Menentang Korupsi, 2003 Terjemahan Tidak Resmi Oleh Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Farum 2004), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Hasil Rakerda LPD Provinsi Bali, 2017, Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Dana Penjamin Simpanan Nasabah LPD (DPS-LPD) Bali.
K., Nitimiani, N., & A., Suardika, A. A. K., 2020. Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kecamatan Tegallalang. Hita Akuntansi dan Keuangan, 1 (2), 29-62.
Kementrian Kehakiman Republik Indonesia, Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang – Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1 April 1999.
Koesnoe, M., 1995, Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional, No. 2, BPHN, Jakarta.
Laporan Akhir Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Kejaksaan Republik Indonesia Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022.
Laporan Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021.
Marzuki, Peter Mahmud, 2003, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Artikel, Majalah Yuridika Volume 18 No.3
Sirtha, I N., 1999, Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunuikasi Antar Desa Adat, Kertha Patrika, 71 (24).
Books:
Abdulrahman, 1984, Hukum Adat menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia, Cendana Press, Jakarta.
Achsin, M., 2020, Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah, Literasi Nusantara, Malang.
Adrian Sutedi, 2018, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
Akbari, Anugerah Rizki, dkk, 2021, Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
Alatas, Syed Hussein, 1987, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, LP3ES, Jakarta.
Bakhri, Syaiful, 2009, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media : Yogyakarta
BJ, Abdul Muis, 2021, Pemberantasan Korupsi, Fungsi dan KewenanganKepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
BPHN Departemen Kehakiman RI, 1995, Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Masa ke Masa, Jakarta.
Bruggink, JJ.H., 2015, Refleksi tentang Hukum, (trj. B.Arief Sidharta), Cetakan ke IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Burhanuddin, ST., 2022, Mengubah Pradigma Keadilan, Langkah Restorative Justice Kejaksaan, Marja, Bandung.
Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Diantha, I Made Pasek, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
Dipradja, R. Achmad S. Soema, 1990, Hukum Pidana dalam Yurisprudensi, CV. Armico, Bandung.
Effendy, Marwan, 2013, Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya, Referensi (GP Press Group), Jakarta.
Erwin, Muhamad, 2012, Filsafat Hukum, RajawaliPress, Jakarta.
Garner, Bryan A, 2009, Black’s Law Dictionary (St paul West Publishing Co).
Hamzah, Andi, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan, Pradnya Paramita, Jakarta.
Hiariej, Eddy O.S, 2009, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta.
Hujbers, Theo, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.
Ibrahim, Johny, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang.
Kholis, Efi Laila, 2010, Pembayaran uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Solusi Publishing, Jakarta.
Koeswadji, Harmien Hadiati, 1994, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mahmud, Ade, 2020, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Sinar grafika, Jakarta.
Manullang, Fernando M., 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenida Media, Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 2006, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Muladi dan Arif, Barda Nawawi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Nopirin, 2009, Ekonomi Moneter, Buku I, Edisi ke-4, BPFE, Yogyakarta.
Nurjaya, I Nyoman, dalam Sukandia, I Nyoman, 2019, Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Masyarakat Hukum Adat di Bali, Nusantara, Malang.
Pope, Jeremy, 2007, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Praja, Juhaya S. dan Anwar, Syahrul, 2014, Hukum Pidana dan Kriminologi, Bola Dunia, Bandung.
Prakoso, Djoko & Suryati, Ati, 1986, Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971, Bina Aksara, Jakarta.
Prastyo, Teguh, 2005, Hukum Pidana Materil, Jilid I, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
Prianthara, Ida Bagus Teddy, 2019, Sistem Akuntansi LPD, ESBE (CV. Setia Bakti), Denpasar.
Prodjohamidjojo, Martiman, 2009, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2011), Mandar Maju, Bandung.
Rahardjo, Satjipto, 2005, Interpretasi Hukum Yang Progresif, dalam Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna, Refika Aditama, Bandung.
Rawls, John, 2006, A Theory of Justice, diterjemahkan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
Sadiartha, Anak Agung Ngurah Gede, 2020, Upacara Medewa Saksi Sebagai Solusi Mengatasi Krisis Manajemen Lembaga Perkreditan Desa, Cakrawala Satria Mandiri, Denpasar.
Salah, Roeslin, 1983, Stelse Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.
Santoso, M. Agus, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
Sidharta, Bernard Arief, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
Sugiharto, R., 2012, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Unissula Press, Semarang.
Sukiyat, H., dkk., 2019, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Jakad Media Publishing, Surabaya.
Sulistyono, Adi & Isharyanto, 2018, Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, Prenadamedia Grup, Jakarta.
Syam, M. Noor, 2000, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), Laboratorium Pancasila IKIP, Malang.
Wahid, Eryantouw, 2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta.
Waluyo, Bambang, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Depok.
Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
Yanuar, Purwaning M., 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia, P.T. Alumni, Bandung.
Zed, Mestika, 2004, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Regulation:
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 4th Amendment to the Criminal Code;
Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, (State Gazette of the Republic of Indonesia 2009 number 157);
Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, (State Gazette of the Republic of Indonesia 1999 Number 140);
Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, (State Gazette of the Republic of Indonesia 2001 Number 134);
Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue, (State Gazette of the Republic of Indonesia 2018 Number 147);
Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2007 concerning Management of State/Regional Money, (State Gazette of the Republic of Indonesia 2007 Number 83);
DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v20i2.46184
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum Khairu Ummah Indexed by :
 | Jurnal Hukum Khaira Ummah | |
| Faculty of Law, Unissula | Copyright of Jurnal Hukum Khaira Ummah | |
| Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, | ISSN ( 1907-3119 ) e-ISSN ( 2988-3334 ) | |
| Semarang, Central Java, Indonesia, 50112 |