Implementation of Law Enforcement in Combating Criminal Acts of Forgery of Motor Vehicle Documents in the Jurisdiction of the Batang Police
Abstract
The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of law enforcement in overcoming the crime of falsification of motor vehicle documents in the jurisdiction of the Batang Police, the obstacles faced by police investigators in overcoming the crime of falsification of motor vehicle documents in the jurisdiction of the Batang Police, and the obstacles faced by police investigators in overcoming the crime of falsification of motor vehicle documents in the jurisdiction of the Batang Police. This study uses a sociological legal approach method, with analytical descriptive research specifications. The data used are secondary data obtained through literature studies and primary data obtained from interviews with respondents related to law enforcement of criminal acts of forgery of motor vehicle documents in the jurisdiction of the Batang Police. The formulation of the problem is analyzed using the theory of law enforcement and Criminal Responsibility in Islam. The results of this study are that the handling of motor vehicle document forgery cases by the Batang Police has been carried out in accordance with criminal law provisions, specifically referring to Article 263 of the Criminal Code. The legal process is carried out systematically, starting from the stages of investigation, inquiry, prosecution, to court decisions. In the Decision of the Batang District Court Number: 182 / Pid.B / 2024 / PN Btg, the defendant Waryono bin Yakub was legally and convincingly proven to have committed the crime of making and using fake documents, and was sentenced to one year in prison. From an Islamic legal perspective, this act of forgery is included in the category of ta'zir crimes, namely violations whose punishment is determined by the judge, because these actions are contrary to the values of honesty and justice in Islam. Batang Police investigators face various obstacles such as perpetrators who move from place to place, a neat and organized forgery network, lack of information from the public, and limited facilities, infrastructure, and human resources. To overcome these obstacles, the Batang Police have made various efforts such as routine raids, cross-agency cooperation, community outreach, and intelligence infiltration into the perpetrators' network.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Journals:
Ahmad Sholeh dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, “Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan”, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021
Asep Suparman, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaran Pelayanan Publik,” Jurnal Wawasan Yuridika 29, No. 2 (2015), hlm. 849.
Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma’ruf, 2018, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, AL-MAWARID, XII, 1, (Februari-Augustus 2012)
Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum, VI, 11, (Februari 1999).
Imam Sukadi, “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia,” Risalah Hukum 7, No. 1 (2011).
M. Budi Hendrawan, 2015, “Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang”, USU Law Journal, III, 1 (April 2015), hlm. 58.
Sudjana, “Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, No. 1 (2020): hlm. 92.
Zakaria Syafei, 2014, ‛Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam‛,Jurnal Al-Qalam,Vol 31 no 1 (Januari-Juni), hlm. 102
Books:
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Abdulkadir Muhammad, 2007, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya, Bandung.
Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ahmad Djazuli, 1997, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam, PT Bulan Bintang, Jakata.
Ahmad Hanafi, 1997, Azas-Azas Hukum Pidana Islam, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
Ahmadi, 2010, Polisi berjiwa Populis, LP3KI, Jakarta.
Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Sebagai Syarat PemidanaanRangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta.
Andi Hamzah, 2003, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
Bambang Poernomo,1990, Asas-asas Hukum Pidana, Graha Indonesia, Yogyakarta.
Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
CST. Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Dellyana Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Indriarto Seno Adji, 2012, Pergeseran Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta.
Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Komariah E. Sapardjaya, 2000, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana, Angkasa Baru, Jakarta.
Komariah Emong Supardjadja, 2002, Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.
Laila Mulasari, 2012, Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dunia Maya dalam Prespektif Hukum Islam, Jakarta.
M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Moch. Anwar, 1996, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1., Alumni, Jakarta.
Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
Moeljatno, 2000, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Muhammad Abu Zahrah, 1998, Al-Jarimah Wal Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo.
Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, cet. 1, UMM Press, Malang.
Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, 2010, Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta.
P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung.
Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ridwan Halim, 2006, Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Alumni, Bandung.
Roeslan Saleh, 1991, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakata.
Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.
Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan, PRESSindo, Jawa Timur.
Said Agil Husin al-Munawar, 2004, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Panamadani, Jakata.
Saidin H. O. 2002, Aspek hukum Hak Kayaan Intelektual, Raja Grafindo, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.
Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2017, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Radjagrafindo, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1987, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1990, Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1990, Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Bandung.
Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Restorative Justice System-Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas, Tunas Puitika Publishing, Brebes.
Sudarsono, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
W.A. Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresko, Bandung.
Zul Anwar Ajim Harahap, dkk., 2024, Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia, Semesta Aksara, Yogyakarta.
Regulation:
Republic of Indonesia Law No. 2 of 2002 and Republic of Indonesia Government Regulation No. 17 of 2012 Concerning the Police, First Edition, Bandung, Citra Umbara.
Criminal Code
Criminal Procedure Code
DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v20i2.46126
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum Khairu Ummah Indexed by :
 | Jurnal Hukum Khaira Ummah | |
| Faculty of Law, Unissula | Copyright of Jurnal Hukum Khaira Ummah | |
| Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, | ISSN ( 1907-3119 ) e-ISSN ( 2988-3334 ) | |
| Semarang, Central Java, Indonesia, 50112 |