The Effectiveness of the Death Penalty as an Instrument of Legal Firmness Against Drug Dealers
Abstract
Illegal drug trafficking in Indonesia has reached a very alarming level and is a serious threat to national resilience, so that the state has taken a firm legal policy through the application of the death penalty to drug dealers as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The death penalty is believed to be a form of ultimum remedium as well as an effective deterrent instrument to overcome this extraordinary crime. However, its effectiveness is still being debated, especially due to the lack of empirical evidence that the death penalty can significantly reduce the number of drug crimes. In writing this thesis, the aim is to study and analyze the effectiveness of the application of the death penalty to drug dealers in the criminal law system in Indonesia and to study and analyze the obstacles and solutions in the application of the death penalty to perpetrators of drug crimes in Indonesia. The method used is an empirical juridical legal approach, which combines normative analysis of laws and regulations with the reality of their application in the field. Data were collected through document studies, interviews with law enforcement officers, and observations of a number of court decisions that imposed the death penalty on perpetrators of narcotics crimes. The author uses the theory of Effectiveness of Law Enforcement and the theory of legal certainty to analyze the effectiveness of the application of the death penalty to drug dealers in the criminal law system in Indonesia, obstacles and solutions in the application of the death penalty to perpetrators of drug crimes in Indonesia. Factors such as weak oversight systems, potential abuse of authority, and lack of consistency in law enforcement are major obstacles. In addition, the death penalty also raises controversy in the context of human rights, especially the right to life. Therefore, an evaluation of the death penalty policy and strengthening of a transparent and accountable justice system are needed as part of a more effective drug control strategy. The government needs to reform the Narcotics Law to clarify the criteria for applying the death penalty, so that it includes not only big drug lords but also dealers involved in drug distribution networks at various levels, in order to provide legal clarity and ensure justice for all perpetrators. In addition, the effectiveness of its implementation must be supported by ongoing training and education for law enforcement officers to improve integrity and prevent errors in the sentencing process.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Journals:
Alfitri, R. (2021). “Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika”. Jurnal Hukum Dan Keadilan, 17(3), 45–46.
Anshori, A. (2020). “Problematika Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia: Antara Efektivitas Dan HAM”. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 88.
Harlis, H. R. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kasus Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam”. Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 9(1), 55.
Hart, H. L. A. (2008). “Proportionality In Punishment: A Philosophical Perspective”. Journal Of Criminal Law And Philosophy, 16(3), 25–30.
Joni. (2024). “Penegakan Hukum Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Tesis . Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Kusumah, S. (2020). “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Mati Di Indonesia”. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 12(4), 150–165.
Masjkur, M. (2016). “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Islam”. At Tuhfah Jurnal Keislaman, 5(9), 89.
Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., & Azizah, H. (2020). “Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 1(3), 251.
Nuryanto, N. T. (2024). “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan”. Tesis , Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Oksidelfa, Y. (2017). “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu. Jurnal Hukum, 14(1), 54.
Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam”. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 20(1), 10.
Rachmawati, R. (2018). “Peninjauan Kembali Dalam Proses Hukum Pidana: Perspektif Kepastian Hukum”. Jurnal Hukum Indonesia, 45(2), 121–135.
Satrio Putra, K. (2013). “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. Lex Crimen, 2(4), 33.
Siska, T. (2014). “Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Hukum Dan HAM, 3(2), 117–118.
Sudarsono, D. (2018). “Efektivitas Hukuman Mati Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Di Indonesia”. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1).
Suhariyono. (2009). “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”. Jurnal Hukum, 6(4), 621.
Suryono, A. (2019). “Pengaruh Proses Hukum Yang Panjang Terhadap Implementasi Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia”. Jurnal Hukum Pidana, 13(1).
Syafi’i, A. (2009). “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 6(2), 225.
Wibowo, D., & Wahyuningsih, S. E. (2022). “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia”. Jurnal Hukum Khairu Ummah, 17(3), 122.
Widodo, D. I. (2018). “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika”. Jurnal Hukum Magnum Opus, 1(1), 44.
Zulkarnain, Z. (2016). “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. Disertasi Doktor, Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
Books:
Abdullah, M., & Ahmad, R. (1983). Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ambarriani, A. S. (2001). Manajemen Biaya Dengan Tekanan Stratejik (Jilid II). Jakarta: Salemba Empat.
Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. Ke-6). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Arief, B. N. (2010). Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
______. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press.
Atmasasmita, R. (2011). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
Echols, J. M., & Shadily, H. (2003). Kamus Inggris-Indonesia (Cet. Ke-2). Jakarta: PT Gramedia.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hamid, U. (2015). Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Antara Kepastian Dan Keadilan. Jakarta: Komnas HAM.
Hamzah, A. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Tiara.
______. (2008). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hamzah, A., & Sumangelipu, A. (1985). Pidana Mati Di Indonesia (Di Masa Kini, Lalu Dan Di Masa Depan). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Handoko, T. H. (2000). Organisasi Perusahaan: Teori, Struktur Dan Perilaku. Yogyakarta: BPFE.
Harta, M. (2022). Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kencana.
Hiariej, E. O. S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukuman Mati. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Hartini, E. (2023). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Ibn Taymiyyah. (1989). Al-Fatawa Al-Kubra (Jilid 1). Beirut: Dar Al-Fikr.
Kolopita, S. P. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Lex Crimen, 2(4), 33.
Komaruddin. (1994). Ensiklopedia Manajemen (Cet. 1). Jakarta: Bina Aksara.
Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1981). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: CV Sinar Bakti.
Kusumaatmadja, M. (1972). Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Citra.
Kusumaatmadja, M. (1997). Hukum Dan Pembangunan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Makarao, M. T., Bukamo, W., & Azri, S. (2013). Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Indonesia: Rineka.
Moeljatno. (2003). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Muladi. (1997). Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan. Bandung: Alumni.
Musthafa, A., & Ahmad, R. (1983). Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pangaribuan, L. M. P. (2010). Keadilan Dalam Praktik Hukum Pidana. Yogyakarta: FH UII Press.
Pujiono. (2007). Kumpulan Tulisan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
______. (2000). Ilmu Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
______. (2008). Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.
Rahmadani, A. W. (2003). Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Depag RI.
Soekanto, S. (1984). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
Soerodibroto, S. (2007). KUHP Dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Steers, M. R. (1999). Efektivitas Organisasi (Cet. 1). Jakarta: Airlangga.
Sudarto. (1986). Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sudarto. (2009). Hukum Pidana 1. Semarang: Yayasan Sudarto.
Tim Anti Narkotika. (2023). Strategi Nasional Pemberantasan Narkoba. Jakarta: Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan.
Wahyuningsih, S. E., Muhtarom, & Masruroh, A. (2022). Hukum Pidana Indonesia (Dilengkapi Dengan Kaidah Hukum Pidana Islam Dan RUU KUHP 2019). Semarang: Wahid Hasyim University Press Unissula Press.
Wibowo, W. (2018). Kriminologi Dan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Klasik Dan Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widyana, I. M. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Fikahati Aneka.
Windari, R. A. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
Regulation:
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics
Criminal Code (KUHP)
Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 25 of 2012 Concerning the Implementation of Human Rights for Citizens Sentenced to Death
Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia: Decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-VII/2009
Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia: Decision on the Case of Drug Dealers with the Death Penalty
Internet:
“Amnesty International”, Singapore: Historic ruling lifts death penalty for drug offenders,https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/11/singapore-landmark-ruling-lifts-death-penalty-drug-offender-2/, accessed April 17, 2025, 12:37 p.m.
CNB. Execution of a Convicted Drug Dealer.Https://Www.Cnb.Gov.Sg/Newsandevents/News/Index/Execution-Of-A-Convicted-Drug-TraffickerAccessed April 17, 2025
Kompas.Com. Surabaya District Court Sentences Tri Diah to Death in Drug Case.Https://Www.Kompas.Com Accessed May 5, 2025
Historic Ruling Lifts Death Penalty for Drug Offenders.Https://Www.Amnesty.Org/En/Latest/News/2013/11/Singapore-Landmark-Ruling-Lifts-Death-Penalty-Drug-Offender-2/ Accessed May 5, 2025
Tempo.Co. Court Sentences Drug Dealer to Death.Https://Www.Tempo.CoAccessed May 5, 2025
DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v20i2.46120
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum Khairu Ummah Indexed by :
 | Jurnal Hukum Khaira Ummah | |
| Faculty of Law, Unissula | Copyright of Jurnal Hukum Khaira Ummah | |
| Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, | ISSN ( 1907-3119 ) e-ISSN ( 2988-3334 ) | |
| Semarang, Central Java, Indonesia, 50112 |