Effectiveness of Coordination and Supervision of the Corruption Eradication Commission in Preventing Criminal Acts of Corruption and Misuse of Regional Assets (Research Study on the Deputy for Coordination and Supervision of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia)
Abstract
The Corruption Eradication Commission has a duty to prevent corruption. One of the deputies that has the duty to prevent corruption is carried out by the Deputy for Coordination and Supervision. Prevention of corruption is very important for the KPK to do by coordinating with other agencies in the regional government. Coordination between law enforcement and the regional government must have a positive impact on reducing the number of corruption cases. The form of implementation is the prevention of corruption against regional assets. Regional assets are in the form of land controlled by third parties. As in the case of the Sorong City Regional Government. That in the case of the former land of the Agriculture Service located on Jalan Jenderal Sudirman (in front of the Sorong City District Court), Melawai Village, Manoi District, Sorong City, West Papua Province, the type of livestock land is 1712 M2 with a Certificate of Use Rights Number 306 dated September 8, 1984 which is controlled by a third party. Therefore, the Sorong City Regional Government coordinated with the Deputy for Coordination and Supervision of the KPK in an effort to regain the rights to the regional government assets. The problem raised in this study is how the implementation of KPK coordination and supervision in preventing criminal acts of corruption in the misuse of regional assets. And how effective is the coordination and supervision of the KPK in preventing criminal acts of corruption in the misuse of regional assets. The research method used in this study is sociological normative legal research. This study uses an effectiveness approach. This study uses primary data and secondary data. The data collection method uses interviews and literature studies with analytical descriptive research specifications and analysis methods using evaluative analysis. The results of the study show that collaboration and coordination between the KPK and the regional government are the keys to success in preventing misuse of regional assets. The role of the Deputy for Coordination and Supervision of the KPK is very central in preventing criminal acts of corruption. In preventing criminal acts of corruption, the Deputy for Coordination and Supervision coordinates with the Regional Government, Prosecutor's Office and Police to save regional assets. Coordination between law enforcers is a crucial element in realizing effective, efficient and equitable legal certainty. Obstacles affecting the coordination and supervision of the KPK in preventing misuse of regional assets include the lack of integration of regional asset data, weak commitment of regional governments, overlapping authority between institutions, and limited human resources and technology. In addition, there is still a bureaucratic culture that is less responsive to supervision and low anti-corruption awareness at the regional level.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Journals:
A. Malthuf Siroj. 2016. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya. Jurnal Al Ihkam.
Aira. A. 2014. Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Penelitian Social Keagamaan.
Akhmaddhian. S. dkk. (2022). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penangulangan Tindak Pidana Korupsi. Logika. Jurnal Penelitian Universitas Kuningan.
Amelia. 2010. Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam. Jurnal Juris. Volume 9 Nomor 1
Bambang Waluyo. 2017. Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Lex Publica. Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia. Volume IV. Nomor 1
Brenda Rosario Kaunang. et al. 2023. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lex Crimen, Volume 12 Nomor 2,
Dudy Heryadi dan Denny Indra Sukmawan. Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi. Integritas Jurnal Antikorupsi. Vol 9. No. 2. 2023
Edi Nugrohon. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik. Jurnlan Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 3 2014
Epakartika. Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. Jurnal Antikorupsi Integritas. 5 (2-2)
Hasan Basri. Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Reusam Volume IX Nomor 1 April 2021)
Hariman Satria. Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. Integritas: Jurnal Antikorupsi
Hilal Arya Ramadhan et al. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 2 (April. 2021)..
Hisbul Luthfi Ashsyarofi. Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yurispruden Volume 4. Nomor 1. Januari 2021
Imelda Hasibuan dan Sunariyo. Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol. VII. No. 2. Desember 2023.
Kaunang. B. R. (2023). Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lex Crimen. 12(2)
Kukuh Subyakto. Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UuNomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei – Agustus 2015
Mas Putra Zenno Januarsyah. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017
Mas Putra Zenno Januarsyah. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011. Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 3 Desember 2017
Maura Viranti et al. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Volume 3. Nomor. 2 Mei 2025
Muh. Hendra S Hambali Thalib & Askari Razak. Efektivitas Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi Journal of Lex Philosophy (JLP). Vol.5. No. 2. Desember 2024
Nathanael Kenneth. Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. Journal of Law Education and Business Vol. 2 No. 1 April 2024
Nur Ainiyah Rahmawati. Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. Recidive Vol. 2 No. 1 Januari - April 2013
Rumawan. T. (2023). Penerapan Kebijakan Legislatif tentang Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (No. 1959 K/Pid. Sus/2021/MA) (Doctoral dissertation. Universitas Kristen Indonesia).
Seegho Eunike Virginia Lihu. et al. Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Lex Administratum Volume 10 Nomor 4 2022
Sutrisno. Efektifitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara/Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Jurnal Idea Hukum Volume 4. Nomor. 2 (2018)
Suwari Akhmaddhian, Diky Hikmatul Fittra, Yani Andriyani, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penangulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 13 Nomor 01 2022.
Tigana Barkah Maradona. Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum . Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Volume 8. Nomor 2. 2020.
Wicipto Setiadi. Korupsi Di Indonesia (Penyebab. Bahaya. Hambatan Dan Upaya Pemberantasan. Serta Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 - November 2018
Xaverly Claudio E. D. Kaparang dkk. Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lex Privatum Vol. IX/No. 13/Des/2021
Books:
Adami Chazawi. 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pres. Edisi Revisi. Cet. 1
Alfitra. 2022. Tata Aturan Tindak Pidana Korupsi. Depok. Raih Asa Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika
Asafri Jaya Bakri. 1996. Konsep Maqasid syaro’ah Menurut al-Syatibi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
Ayu Efritadewi. 2020. Modul Hukum Pidana. Umrah Press. Tanjungpinang
Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti
- --. 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. P.T Citra Aditya Bakti
----------------------------. 2013. Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan Hukumnya.
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung. Fokusmedia
Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. Kencana Prenada Media
Dwi Martani. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Salemba Empat : Jakarta
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2019. Ilmu Hukum. Jember. Fakultas Hukum Universitas Jember
Ermansjah Djaja. 2008. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika.
Evi Hartati. 2012. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Sinar Grafika.
I Made Pasek Dianta. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media Group. Jakarta. Cet. 1.
Ismansyah. 2020. Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum.Depok: Rajawali Pers. Cet. 1.
J.M. Van Bemmelen. 1984. Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum. Binacipta.
Jimly Ashiddiqie dan M. Ali Safaat. 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta. Konpress
John Kenedi. 2017. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Joko Sri Widodo. 2019. Kajian Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Kepel Press
----------------------. 2023. Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Yogyakarta. Penerbit Kepel Press.
Lawrence M. Friedman. 2009. System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. The.
Legal System: A Sosial Science Perspektive. Nusa Media. Bandung
Maroni. 2016. Pengantar Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung. CV. Aura Anugrah Utama Raharja.
Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. PT. Bina Askara Muhammad Ali Asshobuni. 1981. Shofwatu Tafasir. Beirut. Daarul Qur’anul Karim Mansyur Kartayasa. 2017. Korupsi & Pembuktian Terbalik. Jakarta. Kencana. cetakan ke-1
Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia
Nasaruddin Umar. 2019. Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi. Ambon. LP2M IAIN Ambon.
Nassrullah. 2019. Teori Dan Asas Pidana Korupsi Menakar Kontribusi Hukum Islam terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia. Aceh. Bandar Publising.
Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- --. 2020. Teori Hukum. Jakarta. Kencana
Philipus M. Hadjon. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta.
Gadjah Mada University Press
Ridwan HR. 2013, Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Rajawali Pers Sabian Usman. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta. Pustaka Belajar
Samsul Anwar et al. 2006. Fiqh Antikorupsi Prespektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajd PP muhammadiyah. Jakarta. Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP).
Seegho Eunike Virginia Lihu dkk. Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta. Rajawali Press
Soerjono Soekanto. 1976. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta. Universitas Indonesia
-----------------------. 1988. Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi. Ramadja Karya.Bandung
-----------------------. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
-----------------------. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
Tolib Effendi. 2019. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Surabaya. Scoindo Media Pustaka.
Yulies Tiena Masrini. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Yusuf Mohammad. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta. Salemba Empat.
Zainal Arifin Mochtar. 2007. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. Yogyakarta. FH UII Press
Zainuddin Ali. 2015. Metode Penelitian Hukum. Jakarta Sinar Grafika.
Regulation:
Constitution
Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission
Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2015 concerning Amendments to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission to Become Law
Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption
Law Number 5 of 2000 concerning Amendments to Law Number 45 of 1999 concerning the Establishment of the Province of Central Irian Jaya, the Province of West Irian Jaya, Paniai Regency, Mimika Regency, Puncak Jaya Regency, and Sorong City.
Law Number 45 of 1999 concerning the Establishment of the Province of Central Irian Jaya. Province of West Irian Jaya. Paniai Regency. Mimika Regency. Puncak Jaya Regency. And Sorong City
Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2020 Concerning Amendments to Government Regulation Number 27 of 2014 Concerning Management of State/Regional Property
Decree of the Minister of Home Affairs Number 42 of 2001 Concerning Guidelines for the Implementation of Handover of Goods and Debts Receivable in Newly Established Regions
Internet:
https://kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi akses tanggal 13 Mei 2025
https://www.nu.or.id/nasional/tafsir-surat-ali-imran-ayat-161-korupsi-di-zaman- rasulullah-3NiUA akses 14 Mei 2025
DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v20i2.46076
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Hukum Khairu Ummah Indexed by :
 | Jurnal Hukum Khaira Ummah | |
| Faculty of Law, Unissula | Copyright of Jurnal Hukum Khaira Ummah | |
| Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, | ISSN ( 1907-3119 ) e-ISSN ( 2988-3334 ) | |
| Semarang, Central Java, Indonesia, 50112 |