Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman
Abstract
ABSTRAK
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman mengacu pada Pasal 1 ayat 5 Permen nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Kegiatan preventif meliputi kewenangan yang bersifat administratif, sedangkan yang bersifat kuratif adalah kegiatan tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan kode etik. Hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman yang bersifat intern meliputi: anggaran yang minim,sarana penunjang yang terbatas dan kesibukan masing-masing pengurus. lalu yang bersifat ekstern adalah jumlah notaris yang banyak sejumlah 180 notaris, protokol notaris yang tidak tertata rapi, paradigma yang keliru oleh Notaris tentang jabatan notaris sebagai pengusaha akta. Solusi dengan menambah anggaran melengkapi sarana prasarana, sosialisasi, seminar dan rapat
Saran kepada MPD untuk meningkatkan pengawasan terhadap Notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin. Pemberian sanksi terhadap notaris harus diterapkan dan dijalankan dengan benar dan tegas.
Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Pengawasan
ABSTRACT
The results of this study indicate that The implementation of supervisory duties of a notary by the Regional Supervisory Board of Sleman Regency refers to Article 1 paragraph 5 of Candidate number M.02.PR.08.10 in 2004 that supervision as activities that are preventive and curative. Preventive activities include administrative authority, while curative is an activity of taking action against alleged violations committed by notary to UUJN and code of ethics. 2. Obstacles and solutions for the implementation of supervisory duties of notary public by the Regional Supervisory Board of Sleman Regency that are internal include: minimal budget, limited supporting facilities and busyness of each board. then the extern is the number of notaries that many a number of 180 notaries, notary protocols that are not neatly arranged, a paradigm that is not mistaken by notaries about the notary's position as a businessman deed. Solutions by adding budget to equip infrastructure, socialization, seminars and meetings
Suggestion to MPD to increase oversight of Notary by conducting routine inspection regularly and discipline. The granting of sanctions to a notary must be applied and executed correctly and decisively
Keywords: Regional Supervisory Board, Notary Public, Supervision
Full Text:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2540
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jurnal Akta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Jurnal Akta has been indexed by:
Editorial Office: Jurnal Akta Room 2nd Floor Imam As Syafei Building Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung. Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia. Phone +62 24 6583584 Fax +62 24 6582455
Email: jurnalakta@unissula.ac.id