Analysis of the Implementation of the General Criminal Case Management System (Cms) in Supporting the Integration of the Integrated Criminal Justice System Based on Information Technology (Sppt-Ti) (Case Study of the Tanjung Pinang District Attorney's Office)

Dora Siska Dewi, Andri Winjaya Laksana

Abstract


The advancement of information technology has encouraged law enforcement agencies to enhance the efficiency and effectiveness of their performance, one of which is through the implementation of the Criminal Case Management System (CMS). This system is designed to digitally manage case administration and support data integration within the Integrated Criminal Justice System Based on Information Technology (Integrated Criminal Justice System Based on Information Technology or SPPT-TI). This study aims to analyze the implementation of the Criminal CMS at the Tanjung Pinang District Prosecutor's Office in supporting SPPT-TI integration, identify the challenges faced, and provide recommendations for improvement. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with prosecutors and administrative staff, direct observation of CMS usage, and a review of relevant documents. Thematic analysis was applied to identify patterns, relationships, and emerging issues in the system's implementation. The findings reveal that the Criminal CMS at the Tanjung Pinang District Prosecutor's Office has been implemented in accordance with basic procedures and has positively contributed to accelerating case data processing, improving information accuracy, and facilitating coordination among law enforcement agencies. However, the implementation has not been fully optimized due to challenges such as limited network infrastructure, insufficient technical training, and uneven understanding of the system's functions among users. This study concludes that the Criminal CMS holds significant potential in supporting SPPT-TI integration. Nevertheless, successful implementation requires improvements in human resource capacity, technology infrastructure upgrades, and stronger inter-agency collaboration.


Keywords


Criminal; District; Information; Management; System.

Full Text:

PDF

References


Journals:

Aisyah, 2022, Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan), Jurnal Doktrin Review, 1(1),

Ariyanti, V, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis, 6(2).

Asshiddiqie, J, 2011, Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

Atmaja, A. A., Sunarmi, S., & Trisna, W, 2024, Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai, Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1),

Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P, 2020, Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Sasi, 26(4),

Artadinata, N., & Lasmadi, S, 2023, Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis, PAMPA, Journal of Criminal Law, 4(3).

Bahagia, 2023, Menelusuri Kedalaman Filsafat Hukum Dengan Pemahaman Konsep Dan Tantangan Kontemporer,

Barda Nawawi Arif, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Baumann Johannes, 2019, Gustav Radbruch’s Concept of Legal Certainty: An Analysis, Journal of Legal Theory, vol. 27, no. 4, h. 412

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.

Fahruddin, A, 2013, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat), Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(3), 209892.

Hasiholan, T. Optimalisasi Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan Penyalahgunaan Dan, Jurnal Nestor Magister Hukum, 1(1), 209805.

Herviani, 2022, Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 11(1),

Indrawan, R., & Syaufi, A, 2016, Kinerja Aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan, Rechtidee, 11(1),

Iqbal, M, 2018, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9(1),

Iswara, I. M. A. M., & Wirawan, K. A, 2020, Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia, Kertha Wicaksana, 14(1),

Kaihena, N. G, 2023, Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, Lex Administratum.

Kasukma, D, 2012, Kedudukan Dan Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Th. 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (14th ed.). Pearson Education.

Luhmann Niklas, 2004, Law as a Social System. Oxford: Oxford University Press,

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Mufrohim, O., & Herawati, R, 2020, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3).

Mulya, B., Kencana, U., Cholidi, C., & Zuhdi, M, 2022, Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang, Wajah Hukum, 6(2),

Muzakir, 2023, Supremasi Yuridis Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Nursyamsudin, N., & Samud, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1),

Paonganan, R. T, 2013, Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Lex Crimen,

Remaja, 2014, Makna hukum dan kepastian hukum, Kertha Widya.

Rola, P. S, 2024, Peranan Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Penodaan Agama Perspektif Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh) (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).

Rosita, D, 2018, Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Ius Constituendum, 3(1),

Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H, 2022, Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Halu Oleo Law Review, 6(2),

Saraya, M, 2018, Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana.

Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J, 2018, Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1).

Simanjuntak, J, 2018, Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Lex Administratum, 6(1).

Sinaga, N. A, 2020, Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).

Books:

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Atmasasmita, R. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. PT. Kencana Prenada Media Group.

Bambang Myanto, 2022, Buku Pedoman SPPT-TI, Jakarta

Dr. Fadil Zumhana. 2022. Buku Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum, Jakarta

Dr. Fachmi. 2011. Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia Publishing.

Effendy, M, 2005, Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum, Gramedia Pustaka Utama.

Harahap, M. Y. 2004. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. PT. Sinar Grafika.

Jogiyanto, H. M. 2007. Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi Offset.

Lawrence M.Friedman, 2009, Sistem Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Bandung

Maringka, J. S, 2022, Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional, Sinar Grafika.

Moleong, L. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. PT. Alumni.

Nartin, 2024, Metode penelitian kualitatif, Cendikia Mulia Mandiri

Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C., Santoso, Y. H., ... & Eliyah, S. K, 2024, Metode penelitian kualitatif, Cendikia Mulia Mandiri.

Nonet, 2011, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung

Philippe Nonet & Philip Selznick. 2003. Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa,

Rahardjo Satjipto, 2018, Hukum dan Masyarakat: Teori dan Praktik di Indonesia, Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.

Ronny Hanitijio, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri, Jakarta: Ghalia

Rumadan, 2017, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

Regulation:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Law Number 16 of 2004 concerning the Indonesian Attorney General's Office as amended by Law Number 11 of 2021 concerning amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Indonesian Attorney General's Office

Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure

Law No. 25 of 2009 concerning Public Services

Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention

Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE)

Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia

Joint Memorandum of Understanding Number 1/NK/MA/1/2016 concerning the Development of an Integrated Information Technology-Based Criminal Case Handling Database System

Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Criminal Cases

Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. (2021). Guidelines for Completing the General Criminal CMS. Jakarta.

Attorney General's Instruction Number 3 of 2020 concerning the Use of the Case Management System (CMS) Application.

Internet:

Desta (2025). Alur Penerapan Dalam Proses Input Data Penanganan Perkara Pada Sistem Manajemen Penanganan Perkara.

Galuh (2025). Kendala Proses Penanganan Perkara Dan Proses Input Data Penanganan Perkara Pada Aplikasi CMS.

Kejaksaan RI (2024). Kota Tanjungpinang Aplikasi CMS Pidana Umum Tahun 2024.

Kejaksaan Republik Indonesia. "Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia." Accessed on 24 September 2025. https://www.kejaksaan.go.id/information/structural.

Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. "Struktur Organisasi”. Accessed on 24 September 2025. https://kejari-tanjungpinang.kejaksaan

Kementerian Politik dan Keamanan. Diakses 24 September 2025. https://polkam.go.id/

Mahkamah Agung, Accessed on 24 September 2025 https://mahkamahagung.go.id/id




DOI: https://dx.doi.org/10.30659/rlj.4.4.5518-5533

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ratio Legis Journal has been indexed in: