Juridical Review of the Position of Deeds Made by Land Deed Officials Perpetrating the Crime of Money Embezzlement Payment of Land and Building Tax

Chairul Imam

Abstract


The Land Deed Making Official (PPAT) is a public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding Land Rights or Ownership Rights over Flat Units. However, it often happens that PPAT does things outside its authority, one of which is as the party that receives custody of PBB payments. This research aims to determine the juridical implications and responsibilities of PPAT in terms of receiving custody of Land and Building Tax (PBB) payments, then link it with appropriate theories in order to draw conclusions. The method used in the research, namely the approach method in this writing, is normative juridical, the specification of this research is analytical descriptive research. The data source uses secondary data. Data collection techniques use library research or document study. The data analysis technique uses a qualitative descriptive approach. In terms of paying PBB fees, it is basically paid by PPAT clients, but in practice it is often found that PPAT is trusted by many clients to pay their clients' PBB. In this regard, the statutory regulations do not regulate the authority of a PPAT who makes land deeds to pay land sale and purchase taxes from their clients, but if the clients give authority to the PPAT concerned to represent them to pay land sale and purchase taxes in the form of PBB to the state treasury, then the PPAT concerned basically does not have the authority to carry out such payments. This resulted in evasion of PBB tax payments to PPAT. For PPAT who commits this abuse of power, then as a result of these actions PPAT must be able to carry out accountability and be subject to appropriate criminal sanctions by the panel of judges, namely Article 372 and/or 374 of the Criminal Code and/or Articles 4,5,6 of the Republic of Indonesia Law No.8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering and Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code.
Keywords: Accountability; Authority; Tax.

Full Text:

PDF

References


Journals:

Ariffudin, Hanif Nur Widhiyanti dan Hariyanto Susilo (2017). Implikasi Yuridis Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dari Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, Nomor 1.

Ateng Syafrudin (2002). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan.

Basir, Mustofa Abdul, Jilly Febrian Muhadi & Rini Irianti Sundary (2021). Peran dan Tanggungjawab Notaris/PPAT dalam Meminimalisasi Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah. Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 03.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1.

Dananjaya, Made Dwi Kurnia, Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Interpretasi hukum, Volume 1 Nomor 1.

Gupito, Jemi Grahono Suryo (2020). Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. LEX Renaissance, Volume 5 Nomor 3.

Leomuwafiq, Ghazi (2019). Pertangungg Jawaban Notaris Ppat Dalam Melakukan Pelayanan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Jurnal Media Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 1.

Nuha, Septiawan Syaifin, Henny Juliani dan Nabitatus Saadah, 2017, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 1.

Pintoko, Pribadi Bombong Fiqtian (2021). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Sebagai Intelectual Dader Dibidang Perpajakan dalam Melaksanakan Tugas Jabatan. Jurnal Education and Develoment, Volume 9 Nomor 4.

Prayogo, Sedyo (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume 3 Nomor 2.

Rizqy, Fitrah dan Syahrizal (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya. Jurnal Justicia, Volume 3 Nomor 2.

Unthari, Indarsi (2015). Akibat Hukum Terhadap Ppat Atas Tidak Membayarkan Uang BPHTB Yang Telah Dititipkan Kepadanya Berkaitan Dengan Peralihan Hak Melalui Akta Jual Beli (Studi Putusan Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps). E-Jurnal Universitas Sumatera Utara.

Utami, Pipit Saputri (2019). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar. Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3 Nomor 2.

Limbong, Tania Mayshara, Ayu Trisna Dewi dan Rina Melati Sitompul (2022). Tanggung Jawab Ppat Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Akta Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Medan. Jurnal Ilmiah Penelitian : Law_Jurnal, Volume 3 Nomor 1.

Nisya’, Intifada Atin (2019). Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3 Nomor 1.

Hartati, Henny dan Habib Adjie (2018). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.). Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Volume 21 Nomor 1.

Sari, Indah (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara- Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 Nomer 1.

Khusna, Yuliana Zamrotul dan Lathifah Hanim (2017). Peran Notaris Dan Ppat Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kuasa Jual Untuk Penghindaran Pajak. Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3.

Maghribi, Muhamad Fadli dan Budi Ispriyarso (2022). Peran PPAT Terhadap Aspek Perpajakan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan. NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1.

Yusuf, Maulana dan Siti Hajati Hoesin (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dikarenakan Kelalaian Notaris Ppat Dalam Membayarkan Pajak (Studi Kasus Putusan Nomor: 300 /PID.B/2015/PN.DPS). Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS, Vol 5 No 2.

Simarsoit, Barita Raja, Budiman G., Rudy H. S. dan Henry S. (2021). Pembuatan AJB Oleh PPAT Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Pembayaran BPHTB (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1394/K/PID/2017). Jurnal Hukum Kaidah, Volume 21 Nomor 1.

Baharudin (2014). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah. Keadilan Progresif, Volume 5

Regulation:

Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning or Head of the National Land Agency Number 112/KEP-4.1/IV/2017 concerning the Code of Ethics for Officials Making Land Deeds. Criminal Code Article 372. Article 1 number (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 of 2018 concerning the Development and Supervision of Officials Making Land Deeds

Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Land Deed Officials.

Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments.

Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Positions.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.