The Regional Supervisory Assembly’s Role in the Submission Delaying of the Notary Protocol by Heirs to Notary Recipient Protocol

Didiek Wahju Indarta, Miranda Damayanti

Abstract


This study aims to analyze the role of the Regional Supervisory Council (MPD) in overseeing the submission of the notary protocol by the heirs to the protocol recipient notary, as well as the impact of the delay in submission. The research method applied in the preparation of this research is normative legal research. Normative legal research is a method that focuses on the study of positive law, namely the law that applies at a certain time and place. Notarial protocols are important documents that function as state archives and legal evidence. In this context, MPD has the responsibility to ensure that heirs fulfill their legal obligations in submitting notarial protocols on time. This research identifies various factors that cause delays in submission, including heirs' lack of awareness and knowledge, complicated administrative processes, as well as indifference to legal obligations. In addition, the research also revealed the negative impact of the absence of effective sanctions against late submission of protocols, which can result in legal uncertainty, losses for related parties, and a decrease in the integrity of the legal system. The results show that to improve the effectiveness of MPD supervision, socialization efforts, strengthening regulations, and enforcement of clear sanctions are needed. Thus, this study provides recommendations to improve the notary protocol submission mechanism and increase heirs' compliance with their legal obligations.

Keywords


Delay; Regional Supervisory Council; Notary; Protocol.

Full Text:

PDF

References


Journals:

Almuslimah, A., Bakry, M. R., & Yusuf, C. (2021). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. ADIL: Jurnal Hukum, 12(2).

Amelia, A. P. (2023). IMPLEMENTASI PASAL 62 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS TERKAIT PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

Andhika, A. R. (2016). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Premise Law Journal, 1, 14144.

Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. Perspektif, 17(3), 173-183.

Arrizal, N. Z., & Fauzi, M. A. (2023). KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI PENCEGAHAN PELANGGARAN JABATAN NOTARIS. Jurnal Jurisprudentia, 6(2), 27-37.

Buko, S. H. (2017). Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014. Lex Privatum, 5(1).

Hutauruk, R. H., Laily, N., Tan, D., & Zulhairi, Z. (2021). Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 10(1), 28-48.

Maharani, I. (2022). Peranan Majelis Pengawas Daerah (Mpd) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia Di Kota Pekanbaru.

Noer, Z., & Fajriyah, Y. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara: Arsip Negara, Limitasi, Pertanggungjawaban, Protokol Notaris.

Pandamdari, E. (2018). Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1733-1755.

Permana, Yopi. (2019). “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dan Prakteknya di Prov. Sumatra Barat”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.1 No.1.

Podungge, H. Z. (2022). Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana.

Rahman, Y. P. (2019). Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(1), 1-17.

Sodiq, M. (2017). Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Lex Renaissance, 2(1), 9-9.

Sudhyatmika, I. B. K. W., & Swardhana, G. M. (2022). Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris. Acta Comitas, 7(2).

Sunaryanto, H. (2018). Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2(2), 288-301.

Toruan, H. D. L. (2020). Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 435-458.

Wirastuti, B. A. (2017). Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 20(2), 511-534.

Yulian, F. C., & Rasji, R. (2024). Dinamika Permasalahan Ahli Waris dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia. UNES Law Review, 6(4), 10590-10597.

Books:

Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). Karakteristik jabatan notaris di Indonesia. Prenada Media.

Budiono, Herlien. (2013). Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurdi, F. (2022). Etika Profesi Hukum. Prenada Media.

Tersiana, A. (2018). Metode penelitian. Anak Hebat Indonesia.

Dissertation:

ANGGRAENI, G. P. D. (2023). PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA TANPA ADANYA AHLI WARIS DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga).

Amalia, S. (2019). Implementasi Kewajiban Membuat Berita Acara Serah Terima Terhadap Penyerahan Protokol Notaris (Studi Kasus Di MPD Kota Bima) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Arsono, Y. (2023). REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENILAI AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA KEPERDATAAN DI PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

Haloho, M. B. (2020). Penerapan Pasal 35 Undang Undang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dikota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Miranda, E. (2023). Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Legalisasi Surat Kuasa Apostille (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

RIJAL, A. (2024). TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DARI NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN KENDAL (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Rizadi, N. (2023). Efektivitas Fungsi Pengawasan Bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait dengan Hak Wasiat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Susilawati, S. (2024). TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT WASIAT PEMBERIAN ORGAN TUBUH YANG DIBUAT DIHADAPANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Utami, S. N. (2024). TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA YANG DIBUATNYA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).




DOI: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v11i3.39464

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 JURNAL AKTA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Akta has been indexed by:

Editorial Office: Jurnal Akta Room 2nd Floor Imam As Syafei Building Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung. Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia. Phone +62 24 6583584 Fax +62 24 6582455

Phone: 024-6583584 (574)
Email: jurnalakta@unissula.ac.id

Creative Commons License

JURNAL AKTA (eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426), This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).