Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembagian Waris berdasarkan Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkann metode pengumpulann data yang digunakan adalah library research dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada dilapangan dan wawancara. Metode analisa data dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan pada pokoknya Kewenangan Pertanggung jawaban notaris dalam pembuatan akta wasiat wajibah atas bagian anak angkat tetap mengikuti ketentuan dalam pasal 16 UUJN Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 UUJN ini membuat ketentuan tentang syarat-syarat bagi notaris dalam membentuk suatu akta, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Selain dikenai sanksi tersebut pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan jika terbukti notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN seperti memalsukan identitas para pihak, memalsukan tandatangan, maka notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Anak angkat akan dapat memperoleh harta dari orangtua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah, dan pemberi wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris. Kalau anak angkat mendapatkan bagian wasiat wajibah yang melebihi 1/3 bagian, maka wasiat wajibah tidak batal demi hukum, melainkan harus dibatalkan dengan putusan pengadilan. Notaris memiliki kewenangan dalam pembagian waris islam tetapi menurut Notaris Sri Rochayati yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pengakuan secara hukum adalah pengadilan. Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuatkan akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Kewenangan notaris dalam pembagian waris hanya terbatas pada waris barat (BW) dan mengapa pembagian waris islam tidak ditugaskan kepada notaris. Notaris memiliki kewenangan dalam pembagian waris islam tetapi menurut Notaris Sri Rochayati yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pengakuan dan pemutusan secara hukum adalah pengadilan. Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuatkan akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan.

Kata kunci : Pembagian Waris , UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), Kewenangan Notaris.

 

ABSTRACT This study aims to determine the Role of Notaries in the Division of Western Heritage by the Role of Religious Courts in the Division of Islamic Inheritance. To know the authority of a notary in the division of Inheritance under the Law of the Western Heritage and the Law of the Western Heritage. The research method used in this study is empirical juridical, while the method of collecting data used is library research by collecting the existing legal materials in the field and interview. Data analysis method is done qualitatively then presented descriptively.This research resulted essentially Notary Accountability Authority in making deed of mandatory testament on the part of adopted children still follow the provisions in article 16 UUJN Act No. 2 Year 2014 About Notary's Position. Article 16 of the UUJN makes provisions on the terms of the notary in forming a deed, if one of the conditions referred to is not fulfilled, the deed concerned only has the evidentiary power as a deed under the hand. Notary who violates such provision may be subject to sanctions in the form of a written warning, dismissal of disrespect. In addition to the sanction, the party suffering losses to claim reimbursement of costs, compensation, and if the notary proves a violation of the UUJN such as falsifying the identity of the parties, falsifying the signature, the notary can be held criminally liable. The adopted child shall be able to obtain the property of his adoptive parent by a testament not exceeding 1/3 (one third) of his adoptive parents' estate, if his adoptive parents have not left a will, then they may be given a mandatory will, and the donor shall not may harm the rights of the heirs. If the adopted child receives a mandatory part of the will exceeding 1/3 of the part, the will is not void by law, but must be annulled by a court ruling. Notary has the authority in dividing the inheritance of Islam but according to Notary Sri Rochayati who has full authority to determine legal recognition is the court. Notaries in the distribution of inheritance play a role in the making of Deed of Inheritance Statement and Certificate of Rights of Inheritance. In the event of a dispute, a Notary may produce peace deeds and / or an agreement on the disposal of a claim. The authority of a notary in the division of inheritance is limited to the western heir (BW) and why the division of inheritance of Islam is not assigned to a notary. Notary has the authority in dividing the inheritance of Islam but according to Notary Sri Rochayati who has full authority to determine the recognition and termination legally is the court. Notaries in the distribution of inheritance play a role in the making of Deed of Inheritance Statement and Certificate of Rights of Inheritance. In the event of a dispute, a Notary may produce peace deeds and / or an agreement on the disposal of a claim.

Keywords: Division of Inheritance, UUJN (Position Notice Act), Notary Publicity