Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris
Abstract
ABSTRAK
Â
Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana mekanisme pemberian Sanski terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhkan sanski pelanggaran kode etik jabatan notaris untuk mengajukan keberatan.
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanski kepada pelanggarnya, sanski yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dapat berupa: Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari anggota perkumpulan, dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Namun sanski pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Sehingga sanski tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.
Notaris yang dijatuhkan sanski atas pelanggaran kode etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.
Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Sanksi
ABSTRACT
The problem will be examined in this study is: How does the mechanism of granting Sanctions against a notary who did breach the code of conduct the Office of notary public and efforts which can be done by the notary who dropped sanctions violation code of ethics the Office of notary for filing objections.
The method used is the approach of the juridical normative approach and specifications used in the research is descriptive research analytical.
Based on the results of the study it can be concluded that for the notary who did breach the code of conduct, the Council of honor can drop the sanctions to violators, sanctions imposed against members of Indonesia who perform Notarial Bond violations of the code of ethics can be: Reprimand, warning, Schorzing (temporary expulsion) from the members of the Assembly, Onzetting (dismissal) of the members of the Assembly, and Dismissal with no respect from the members of the Assembly. But the dismissal sanctions awarded against a notary public who do breach the code of conduct is not in the form of dismissal from the post of notary except Notary Bond membership expulsion from Indonesia. So the sanctions less impressed has the power binding for the notary public who do breach the code of conduct.
Notary dropped sanctions for infringement of the code can do self-defense efforts and can appeal against the ruling of the Board-floor in honor of the area to the Board the honor Council and Region Honors as Centre examination of the end of the level.
Keywords: Notary Public, The Code Of Conduct, PenaltiesFull Text:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2501
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jurnal Akta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Jurnal Akta has been indexed by:
Editorial Office: Jurnal Akta Room 2nd Floor Imam As Syafei Building Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung. Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia. Phone +62 24 6583584 Fax +62 24 6582455
Email: jurnalakta@unissula.ac.id