PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DESERSI PADA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DI POMDAM XIII/ MERDEKA

Abstract

Peningkatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan menganalisa hambatan penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan solusi atas hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian pendekatan penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah (1) Penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit TNI dilakukan berdasarkan hukum militer dengan melibatkan Ankum dan Polisi Militer. Kasus desersi seperti yang dilakukan oleh Pratu JD menunjukkan bahwa penyidikan dapat dilakukan meskipun tersangka tidak hadir, sesuai dengan ketentuan penyidikan dan persidangan secara in absensia dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses ini meliputi pembuatan laporan polisi, pemanggilan tersangka melalui Ankum, pemeriksaan saksi dan barang bukti, serta pelimpahan perkara ke pengadilan setelah upaya panggilan sebanyak tiga kali tidak dipenuhi. (2) Hambatan penyidikan tindak pidana desersi pada prajurit TNI mencakup kendala internal seperti keterbatasan akses informasi mengenai keberadaan tersangka dan lemahnya pengawasan internal, serta hambatan eksternal seperti ketidakjelasan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan keterbatasan kerjasama dengan pihak luar. Keterbatasan teknologi, kurangnya wewenang tegas bagi atasan, serta minimnya dukungan dari masyarakat lokal dan keluarga turut memperumit proses penyidikan. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan sarana dan prasarana seperti teknologi pelacakan, penguatan mekanisme disiplin dengan wewenang lebih besar bagi atasan, peningkatan kerjasama proaktif dengan keluarga dan masyarakat lokal, serta revisi peraturan yang memberikan kejelasan terkait batas waktu dan penyelesaian tindak pidana desersi.

Kata Kunci: Penyidikan; Desersi; Militer.