Sejak zaman Hindia Belanda, etos penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di negara Indonesia â€Âbelum pernah ada perubahan mendasar hingga saat iniâ€Â. Kendatipun Undang-undang Korupsi ada perubahan, namun etos penegakan hukumnya tidak berubah, budaya penegakan hukum di negara Indonesia masih feodalistik, diskriminatif, dan berbingkai asas opportunitas.
Tulisan di atas merupakan salah satu jurnal yang terdapat dalam majalah ilmiah ini dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia. Wacana di atas merupakan bagian tak terpisahkan dari salah satu tujuan penerbitan majalah ilmiah ini untuk menambah khasanah wawasan di bidang pengetahuan untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik.
Table of Contents
Articles
ALIANSI STRATEGIK: FAKTOR PENDORONG DAN HAMBATANNYA
- Siyamtinah
|
1-20
|
KONSEP BISNIS MULTILEVEL MARKETING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH
Anis Tyas Kuncoro
|
21-36
|
ANALISA MANUAL MATERIAL HANDLING (MMH) DENGAN MENGGUNAKAN METODE BIOMEKANIKA UNTUK MENGIDENTIFIKASI RESIKO CIDERA TULANG BELAKANG (MUSCULOSKELETAL DISORDER) (Studi Kasus pada Buruh Pengangkat Beras di Pasar Jebor Demak)
Eli Mas’idah, Wiwiek Fatmawati, Lazib Ajibta
|
37-56
|
MEDIA RELATIONS SEBAGAI UPAYA PEMBENTUK REPUTASI ORGANISASI
Made Dwi Adnjani
|
57-72
|
ANALISIS DAMPAK SERVICE PERFORMANCE DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN
- Mulyana, - Sufiyanor
|
73-90
|
PERBEDAAN GANGGUAN HOMEOSTASIS PADA PENDERITA DEMAM BERDARAH DENGUE TANPA SYOK DAN SSD (SINDROM SYOK DENGUE)
- Pujiati
|
113 - 123
|