PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

Denny Suwondo, Iksan Saputra

Abstract


The research objective was to determine the Roles and Responsibilities of Land Deed Making Officials in the Implementation of Land Registration Activities as well as the responsibilities of the sub-district head as land deed maker official. While the deeds he made, the approach method used in this study was juridical normative or literature law research or legal research. Doctrinal, namely legal research by examining library materials and secondary materials, which in this case relates to the roles and responsibilities of temporary land deed-making officials in organizing land registration activities. The results of the research show that the Land Deed Authorization Officer has a very important role in assisting the Head of the Land Office to register land. And because of that, it is hoped that a Land Deed Making Official has good spirit and mentality as well as professionalism in carrying out his position serving the community in making land deeds, so that a sense of security and comfort from the community can be created and the purpose of land registration itself can be realized.


References


A. Buku

A. P Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009);

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan (Bandung : Citra Aditya Bakti);

Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta : Sinar Grafika, 2012);

Erna Sri Wibawanti Dan R. Murjiyanto, Hak-Hak Atas Tanah Dan Peralihannya (Yogyakarta: Liberty, 2013);

H.A Muin Fahmal, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (Yogyakarta : UUI Press, 2006);

Hilan Hadi Kusuma, Metode pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum,(Bandung: Mandar Maju, 1995)

S. Chandra, Sertifikat kepemilikan Hak Atas Tanah (Jakarta: Grasindo, 2005),;

Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta : Intermasa, 2002);

Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

B. Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah,

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.




DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i2.11053

Refbacks

  • There are currently no refbacks.





Jurnal Hukum Indexed by :

google_scholar onesearch garuda crosref onesearch sinta sinta scopus
Jurnal Hukum
   
Faculty of Law, UnissulaCopyright of Jurnal Hukum
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk,ISSN 1412-2723 ( Print )e-ISSN 2723-6668 ( Online )
Semarang, Central Java, Indonesia, 50112