Vol 2, No 1 (2015)

Jurnal Pembaharuan Hukum

DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1

Table of Contents

Articles

PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PRODUKSI NASIONAL
Ali Mansyur, Irsan Rahman
PDF
1-10
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Mustaghfirin Mustaghfirin, Irwanto Efendi
PDF
11-22
IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI PERWUJUDAN NILAINILAI PANCASILA GUNA MENDUKUNG SUPREMASI HUKUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
Yusriando Yusriando
PDF
23-45
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN MONEY LAUNDERING DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto Rismanto
PDF
46-56
REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH BERDASARKAN NILAI KEMASLAHATAN
Munasir Munasir
PDF
57-66
REKONSTRUKSI FUNGSI PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN
Agus Wibowo
PDF
67-73
TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN SISTEM REHABILITASI
Andri Winjaya Laksana
PDF
74-85
KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN PELAKSANAAN LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN
Lusia Sulastri
PDF
86-101
PERANAN DAN KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN 102 NASIONAL DI TINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Munsharif Abdul Chalim, Faisal Farhan
PDF
102-110
ANALISIS YURIDIS NORMATIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN ANAK
Hasanain Haikal
PDF
111-118
IDE DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA BERBASIS KEADILAN
Riya Novita
PDF
119-125
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA ELECTRONIC BANKING (E-BANKING) DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Aryani Witasari, Aris Setiono
PDF
126-137
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)
Aji Basuki Rohmat
PDF
138-147