THE HARMONIZATION OF LAW ENFORCEMENT IN THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A Djoko Sumaryanto, Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 28(2), 2019.
Abdul Muttalib, Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyidkan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Jurnal Al Hikam, 1(1), 2017.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1 (Jakarta: Kencana, 2010).
Act No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering (UU PPTPPU).
Ade Paul Lukas, Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto). Jurnal Dinamika Hukum, 10(2), 2010.
Ahmad Mukhlish Fariduddin, Nicolaus Yudistira Dwi Tetono, Imposition of the death penalty for corruptors in Indonesia from a utilitarian perspective, Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8 (1) 2022,
Arianus Harefa, Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM. Jurnal Panah Keadilan, 1(2), 2022.
Baharudin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Penerbit Buiku Kompas, 2001.
Chaerudin, Et all, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Refika Aditama, 2009.
Elly Sudarti, dan Sahuri Lasmadi, Harmonisasi sistem pemidanaan dan tujuan pemidanaan pada tindak pidana korupsi suap. Pandecta Research Law Journal, 16(1), 2021.
Haswandi, Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1), 2017.
Ilham Bisri, Sistem Hukum Di Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Cet 1 : Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.
James F. Pade, Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan. Lex Administratum, 5(8), 2017.
Junaidi Abdullah, Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5(1), 2016.
Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Sleman: Penerbit Deepublish, 2015.
Marten Bunga, Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih. Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, 15(1), 2019.
Michael Levi, Evaluating the Control of Money Laundering and Its Underlying Offences: the Search for Meaningful Data, Asian Journal of Criminology, 15 (1), 2020,
Mohamad Hidayat Muhtar, Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum, Jambura Law Review, 1(1), 2019.
Mustafa Mustafa, AlMawardi's Thoughts on the Welfare State in the 1998-2019 Reform Erain Indonesia, International Journal of Islamic Thought and Humanities, 1 (1), 2022,
Rinda Nur Afifah, Rekonseptualisasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Relevansi Hukuman Pidana Mati di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Anti Korupsi, 12(1), 2022.
Ronny Winarno, Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi Di Era Global, Jurnal Lex Publica, 4(1), 2017.
Rudi Irawan, dan H. Ahmad Syaufi, Kinerja Aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Rechtidee, 11(1), 2016.
Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).
Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Hilaire Tegnan, Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia, International Journal of Law, Crime and Justice, 51 (1), 2017,
Samuel Mangapul Tampubolon, Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Lex et Societatis, 2(6), 2014.
Sendy Pratama Firdaus, dan Muhammad Ghifari Fradhana Bahar, Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak. Jurnal Anti Korupsi, 3(1), 2021.
The Criminal Code (KUHP)
Wahyu Widodo, Menciptakan Komunikasi Konstruktif Antar Lembaga Penegak Hukum, Presiden dan KPK Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi yang Efektif dan Efisien. Jurnal Hukum Unissula, 30(2), 2014.
Wahyu Wiriadinata, Corruption And Reversal Burden Of Proof, Indonesian Journal of International Law, 12(2), 2015.
Winasya Pricilia Sumeng, Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Lex Et Societatis, 7(12), 2020.
Yan Patmos, Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Journal of Law and Policy Transformation, 2(2), 2017.
Yenti Ganarsih Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia, Cet-3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perdasa, 2016.
Zaenudin Ali, Filsafat Hukum, Cet 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v10i2.31329
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Pembaharuan Hukum Indexed by :
 | Jurnal Pembaharuan Hukum | |
| Faculty of Law, Unissula | Copyright of Jurnal Pembaharuan Hukum | |
| Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, | ISSN 2580-3085 (Online) ISSN 2355-0481 (Print) | |
| Semarang, Central Java, Indonesia, 50112 | JPH is licensed under a |