The Importance of Notarial Deeds in Resolving Land Disputes for Cultivation Rights that Exceed Third Party Land Ownership (Study at PT Secang Sukosewu Kediri)
Abstract
Land holds a vital importance for every individual in society. The growing demand for land has become unbalanced, leading to various problems. Land has long been a source of conflict, with many willing to resort to any means to maintain their property. With the emergence of land conflicts, the law plays a crucial role in clarifying and resolving land ownership issues. To ensure legal certainty regarding land rights, land registration is necessary, as stipulated in Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning the purpose of land registration. Land registration is indeed a solution to achieve legal certainty in protecting land rights. However, land registration in Indonesia is currently considered to be still not running smoothly, which has resulted in land disputes within the community regarding land ownership boundaries, such as Cultivation Rights (HGB) that exceed the boundaries of other people's property rights. Many land disputes in Indonesia still occur, often related to boundaries of land ownership rights that exceed the boundaries of other people's property rights. One such incident occurred in Kediri Regency, namely a rubber plantation owned by PT. Secang Sukosewu owns land under a Cultivation Use Right (HGU), whose boundaries extend beyond the boundaries of another person's land. This has led to controversy among the respective landowners.
Full Text:
PDFReferences
Journals:
Ana Indrawati, 2024. “Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Pendekatan Hukum dan Praktis”, J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.3, No.5, 2024. ISSN : 2828-5271 (online)
Dwikky bagus wibisono, Umar Ma’ruf, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, Jurnal AKTA, ol5No 1 Maret 2018:179-186
Ginting dan Gusmarani pada tahun 2025 dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait dengan Pembuatan Akta Otentik”, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 1, Januari 2025, 691-695. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS
I Gusti Agung Tirta Sari Dewi dan Ni Made Devi Jayanthi, Kekuatan Hukum Pembuktian Waarmerken (Akta Di Bawah Tangan Yang Didaftarkan) Di Notaris, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, 1 Edisi 2, hlm. 160.
Jabatan Berkedudukan Dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hlm. 283
Noor Hidayah dan Alinda Julietha Adnan, 2024. “Peran Notaris Dalam Mengatasi Tumpang Tindih Hak Atas Tanah (Studi Kasus Nomor 106/PDT/2017/PT YYK)”, Journal of Global and Multidisiplinary Volume 2 Issue 12 (2024) E-ISSN 2988-7828. https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple
Raden Hamengku Aji Dewondaru,Umar Ma’ruf, Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris Dan Ppat Yang Merangkap
U Ma'ruf , Politik Hukum Hak Menguasai oleh Negara Terhadap Tanah, Jurnal Hukum 16 (3), 2006, hlm. 303
Umar Ma’ruf, Dony Wijaya, Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang), Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015, hlm. 299
Vania Dzakirah, 2024. “Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Melaui Mediasi”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 8 No 10 Tahun 2024. doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
Books:
A. Kohar, 1983, Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung: Penerbit Alumni.
Aartje Tehupeiory, 2012, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta:Penebar Swadaya Group.
Abdoel Djamali, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
Achmad Chulaemi, 1992, Pengadaan Tanah Untuk Keperluan tertentu Dalam Rangka Pembangunan (Semarang: Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP.
Adrian Sutedi, 2018, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta, cet.9 Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.
Andrian Sutedi, 2009, Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika.
Anonim, 2007, Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah, Jakarta:Deputi Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI.
Bernhard Limbong, 2015, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta Selatan : Margaretha Pustaka,
Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan.
Boedi, Harsono,1999, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta:Djambatan Boedi.
Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Burhan Ashofa, 1988, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
Daeng Naja, 2012,Teknik Pembuatan Akta, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Dep. Hukum dan HAM RI, 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. “Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris”, Jakarta.
Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya, Legality Yogyakarta.
Freddy dan Leny Helena, 2017, Notaris Indonesia, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
G.H.S. Lumban Tobing, 1996, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga.
Ghansham Anand, 2018, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.
Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung: PT. Refika Aditama.
Hadi Setia Tunggal, 2006, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Jakarta: Harvarindo.
Hans Kelsen, 2009, Pengantar Teori Hukum, Bandung:Penerbit Nusa Media.
Hans Kelsen, 2011, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
Harsono, Boedi, 1999,Hukum Agraria Indonesia : Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agararia, Pengertian, Isi dan Pelaksanaan, Edisi Revisi, Bandung.
Hilman Hadi Kusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung:CV. Mandar maju.
I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak, Denpasar: Undayana University Press.
Iman Soetiknjo (I),1994, Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
John Salindeho, 1993, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Jakarta:Sinar Grafika.
Jujun S. Soeryasumantri,1978, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan.
L.J. van Apeldoorn, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha.
Liliana Tedjosaputro, 1991, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, Semarang: Agung.
M.Isnaeni, 1996, Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia, Surabaya: Dharma Muda.
Mariam Darus Badrulzaman,1983, Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek Di Medan, Bandung: Alumni.
Marihot Pahala Siahaan, 2010, Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu.
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta:Pustaka Belajar
Ngadino, 2019, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2000, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 193.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Kencana.
Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi,Jakarta: Kencana.
Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju.
R. Soegondo Notodisoerjo, 993, Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
R. Tresna, 1993, Komentar HIR, Jakarta: PT. Pranadya Paramitha.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, 1999, Bamdung: Penerbit Citra Aditya.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. 4, Semarang Ghalia Indonesia
Salim HS, 2010, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika.
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.
Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, 1987, Jakarta: Bina Cipta.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2002 Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: CV. Mandar Maju.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, akarta: Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto, 1989, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
Soerjono Soekanto, 2018Penelitian Hukum Normatif, Depok,:Rajagrafindo Persada Cet. 18.
Soerojo Wignjodipuro, 1982, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung.
Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Subekti, 2005, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pranadya Paramitha.
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty Press.
Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Suhardjono, 1995, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Jakarta: Varia Peradilan 123.
Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Jakarta:Sinar Grafika.
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, 2010, Jakarta: Sinar Grafika.
Suteki dan Galang Taufani,2020, Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik), Depok: Rajawali Press
Tan Thong Kie, 2000, Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta:cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve.
Wawan Setiawan, 2001, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT Dibandingkan Dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, 2001.
YLBHI, 2007, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta:YLBHI dan PSHK.
Regulations:
Article 164 of the HIR, Article 284 of the RBg, and Article 1866 of the Civil Code
Article 19 paragraph (2) letter c of the Basic Agrarian Law
Article 28 paragraph (1) and paragraph (2) jo. Article 30 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations
Article 28 paragraph (3) Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles
Article 29 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations
Article 31 jo. Article 34 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations
Article 32 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations.
Article 32 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997
Article 33 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations.
Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia
Article 4 paragraph (1) of the Law concerning Basic Agrarian Regulations
Internet:
http://kumpulanakta.blogspot.co.id/2010/10/akta-otentik-sebagai-alat-buktiyang.html, accessed on 5 May 2025 at 16.30 WIB
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Editorial Office: TABELLIUS: Journal of Law Room 2nd Floor Imam As Syafei Building Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung. Jln. Kaligawe KM. 4, Semarang City, Central Java, Indonesia. Phone +62 24 6583584 Fax +62 24 6582455
Email : tabelius@unissula.ac.id