Legal Analysis of Additional Criminal Sanctions for Revocation of Political Rights in Corruption Crimes Based on Justice Values
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Al-Qur’an:
QS. Ali Imran 161
QS.al-Anfal 27
QS.al-Nisa’ 58
QS.al-Zukhruf 65
QS. Al-Baqarah 188
Journals:
Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, Majalan Ilmiah Warta Darmawangsa, Vol. 13, No. 3, 2019,
Ahmad Mathar. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3. No. 2, 2023,
Arief Setiawan & Umar Ma’ruf, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” Jurnal Khaira Ummah Vol 12 No. 3 September 2017
Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti. "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)." Masalah-Masalah Hukum Vol. 49. No. 3, 2020,
Bintang Raihan Sulaeman dan Chepi Ali Firman Zakaria, Bebasnya Tuntutan Pencabutan Hak Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 3 No. 1, 2023,
Citra Januardi Cibro. "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik." Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 1, No. 4, 2022,
Oheo Kaimuddin Haris, et al. "Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi." Halu Oleo Legal Research Vol. 6. No. 3, 2024,
Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, 2009,
Perangin-Angin, Joppy Porensen Papana. "Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Diktum Vol. 2. No. 3, 2023,
Sabungan Sibarani, Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2019,
Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4. No. 2, 2021.
Syarifuddin Syarifuddin, Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Dan Putusan Nomor: 040 /PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 3, No. 3, 2019
Titin Nurfatlah dan Zahratul’ain Taufik, Urgensi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 9, No. 2, 2024,
Winasya Pricilia Sumenge. "Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Lex Et Societatis Vol. 7. No. 12, 2019,
Books:
Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
Toko Gunung Agung, Jakarta,
Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafido Persada, Jakarta,
R. Wiyono, 2012, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
Roeslan Saleh, 2011, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
Rohim, 2002, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Depok,
Romli Atmasasmita, 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Jakarta,
Ronny Haniatjo Soemitro, 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. PT Ghalia Indonesia. Jakarta
S, Mailoa, 2006, Perilaku dan Budaya Korupsi Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon,
Setiawan Budi, 2003, Fiqh Aktual, Gema Insani Press, Jakarta,
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Soetandyo Wignjosoebroto, 2009, Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah, dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
Yudi Kristiana, 2003, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta,
Zainab Ompu Jainah, 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana, Tira Smart, Tangerang,
Regulations:
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Criminal Code (KUHP)
Criminal Procedure Code (KUHAP);
Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP);
Law-InviteNumber 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
Law-InviteNumber 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption;
Law-InviteNumber 39 of 1999 concerning Human Rights.
Etc:
Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi”, Medan, 18 February 2003,
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html,
KPK, Menebar Benih Anti Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2022, https://cms.kpk.go.id/storage/4205/Laporan-Tahunan-KPK-2022.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30659/rlj.4.2.%25p
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Ratio Legis Journal has been indexed in:

