Implementation of Health Standards for Prisoners in Police Detention Centers Based on Justice Values (Case Study: Salatiga Police)

Ahmad Malkan, Andri Winjaya Laksana

Abstract


Good health services for prisoners are inseparable from the availability of health facilities and infrastructure. It should be that the implementation of the right to health services for prisoners is carried out in accordance with the review of the law. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of health standards for prisoners in the police detention center based on the value of justice at the Salatiga Police, to determine and analyze the effectiveness of the implementation of health standards for prisoners in the police detention center based on the value of justice at the Salatiga Police. In the research conducted, the writing uses a Sociological Juridical approach, namely research that uses an approach method to problems by looking at the norms or laws that apply as positive provisions, the following are theories that are relevant to this paper by linking its implementation to the facts in the field. The implementation of health standards for prisoners at the Salatiga Police detention center is part of the fulfillment of human rights guaranteed by the constitution and regulated in various national regulations. Health services for prisoners include regular check-ups, drug administration, and further medical referrals that must be carried out fairly and without discrimination. In practice, these services are also supported by the BPJS Kesehatan program through KIS PBI, as a form of social security.


Keywords


Center; Detention; Health; Prisoners.

Full Text:

PDF

References


Journals:

Ach. Tahir, Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2015,

Agusniar Rizka Luthfia dan Eka Nada Shofa Alkhajar, Praktik Pelayanan Publik: Puskesmas Sebagai Garda Terdepan Pelayanan Kesehatan, Decision: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 2, 2019,

Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, Volume 3, Issue 2 (2022),

Andriyani, Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan, Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan 15, no. 2 (2019):

Asri Reni Handayani dan Nur Arifatus Sholihah, Implementasi Hak Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Labuan Badas Sumbawa, Jurnal Penelitian Inovatif, Vol. 2, No. 2, 2022

Ayu Khairotul Umaroh, dkk, Gambaran Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Kesehatan, Vol. 1 No. 1. 2016,

Citra Anggraeni Puspitasari, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3. No. 1, 2018,

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007,

Hanafi Hanafi, Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Jurnal Al-adl, Vol. 15, No. 2, 2023,

Jajang Sultonudin, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Dalam Memperoleh Hak Atas Pemenuhan Makanan Yang Layak Dikaitkan Dengan Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang), Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 11, No. 1, 2021,

Juklia, Idfi, and Padmono Wibowo. "Pemenuhan Hak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 8, no. 1 (2021):

Jumalia, Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Narapidana untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Pontianak), Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 4, No. 4, 2017.

Mahendra, I. Gede Aditya Putra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice." Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara 12, No. 1 (2022):

Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, UIR Law Review, Volume 01, Nomor 2, 2017,

Nurul Ragilia Berdame, Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lex Privatum, Vol. 13 No. 5, 2024,

Roby Christian Hutasoit, Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 1, No. 5, 2020,

Sabrina Hidayat, Handrawan, Herman, Oheo K.Haris, Safril Sofwan Sanib, dan Eko Purwanto, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Terkait Penempatan Tahanan Anggota Polri pada Rumah Tahanan Negara, Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 Issue 1, 2023,

Sugiyanto, Iriansyah, dan Fahmi, Hambatan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Pekanbaru, Proceeding IAIN Batusangkar, Vol. 1, No. 1, 2022,

Suharjana, Kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nilai-nilai Pendidikan Karakter, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 2, No. 2, 2012,

Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, IKRAITH-humanira Vol. 2, No. 3, 2018,

Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." Jurnal Magister Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021):

Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." Jurnal Magister Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021):

Books:

Ahmad Mansur, 1989, Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum, Ghalia Indonesia, Bandung,

Al-Fanjari, 2005, Nilai Kesehatan Dalam Syari’at Islam Jakarta: Bumi Aksar,

Andi Wijaya Rivai, 2014, Buku Pintar Pemasyarakatan, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta,

Awaloedin Djamin, Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam Sistem Ketatanegaraaan : Dulu, Kini, Esok,PTIK Press, Jakarta,

Carl Joachim Friedrich, 2014. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nusa Media, Bandung,

Chairul Huda, 2013, Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menjadi kepada Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Jakarta : Kencana,

DR. Sadjijono, SH.,M.Hum., 2008, POLRI dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Yogyakarta,

E Mulyasa, 2015, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Remaja Rosda Karya, Bandung,

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 886.

Franz Magniz Suseno, 2003, Etika Politik, (cetakan ketiga), Gramedia, Jakarta,

Guntur Setiawan, 2004, Impelemiasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka. Jakarta,

H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya,

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, Teori-Teori Hukum, Setara Press, Malang,

J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Jonaedi Efendi, 2016, Kamus Istilah Hukum Populer, Jakarta : Kencana,

Kaelany, 2005, Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, Jakarta: PT Bumi Aksara,

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal, Nusa Media, Bandung,

M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,

M. Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta,

R. Wahyudi B. Wiriodihardjo, 1975, Pengantar Ilmu Kepolisian, Sukabumi, Akabri,

Rahmat Hakim, 2000, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka setia,

Salim HS, 2014, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta,

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

Syamsuri, 2007, Pendidikan Agama Islam, Erlangga, Jakarta,

W.J.S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta,

Wahbah az-Zuhaili, 1989, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, Bairut: Dar al-Fikr,

Regulation:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

Criminal Code;

Criminal Procedure Code;

Law Number 22 of 2022 concerning Corrections;

Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police.

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil

Http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia.

Www.Propartria.com/peranpolridalamkerangkakerjanasional-indriasamego.pdf,

Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Http://tabloid-desa.com/liputan-khusus,

Http://www.habibiecenter.or.id/download/makalah_Bimantoro.pdf,




DOI: http://dx.doi.org/10.30659/rlj.4.2.%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ratio Legis Journal has been indexed in: