The Role Of The Central Java Regional Police In Empowering Diversion In Justice-Based Handling Of Child Crime

Agus Djunaedi

Abstract


Children who violate the norms of society and commit criminal acts are said to be Children in Conflict with the Law (ABH). The purpose of this research is to find out and analyze the role of the police in empowering diversion in handling justice-based juvenile crimes, to find out and analyze the obstacles for the police in empowering diversion in handling justice-based juvenile crimes, and to find out and analyze diversion in handling juvenile crimes in the future. which will come. In researching and preparing this thesis, the author used sociological juridical methods. The role of the Police in implementing Diversion is the function of criminal detectives in the Women and Children Protection Unit of the Central Java Regional Police, one of the functions of the police which is handling children in conflict with the law (ABH), including the investigation process, investigation up to arrest and detention. duties and functions of investigators. Obstacles for the Police in empowering diversion, namely Article 7 of the SPPA Law explains that the implementation of diversion at the level of investigation, prosecution and examination of children's cases in district courts requires diversion to be pursued. Diversion as intended in paragraph (1) is carried out in the event of a criminal act being committed; is punishable by imprisonment for less than 7 years and is not a repeat crime. However, in practice the diversion requirements are not met. Diversion in handling child crimes in the future, children who commit repeated criminal acts and unlawful acts that are punishable by more than 7 years, should still seek resolution through diversion. Life in prison can kill a child's mindset and mental development, is full of violence, discrimination, and has the potential to cause psychological trauma and stigmatize ABH behavior for the rest of his life.


Keywords


Child; Diversion; Police.

References


Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, page. 31

Cecep Cahya Supena. Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 9 No. 2, page. 372–388.

Gultom, Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2008, page. 7.

Iman Subaweh Arifin and Umi Rozah, ‘Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan’ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3 (1), 2021, page 3

Kartini Kartono, Patologi Sosial Dan Kenakalan Remaja, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Tahun 2003, page.7

Kiki Mahendra Febriansari dan Irma Cahyaningtyas, ‘Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3 (3) 2021, page 370

Lihat Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, page. 1

Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia’ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2 (3) (2020) page. 331.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, page. 5.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajwali Pers, Jakarta, 2014, page. 1

Nugroho, Yudistira. Upaya penanganan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Fenomena, Vol. 21, No. 2, 2023, page 125-150,

Olvy Nurendra Ardhianto, Irma Cahyaningtyas, dan Sukinta, ‘Penerapan Proses Diversi Di Indonesia Dalam Kajian Perbandingan’ Diponegoro Law Journal 11 (2) (2022), page 1

Pasal 69 ayat (1) berbunyi: Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang ini. Pasal 69 ayat (2) berbunyi: Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Cet. Ke 1, Genta Publishing, Yogyakarta, page. 1.

Sudarwan Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung, 2012, page. 62

Yagie Sagita, Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dengan Timur Leste, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol 29, No. 1, 2020, page 25

Yusuf Luqita Danawiharja, ‘Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’ Jurnal Aktualita 3 (1) 2020, page 463




DOI: http://dx.doi.org/10.30659/rlj.3.2.%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ratio Legis Journal has been indexed in: