Juridical Analysis of The Crime of Theft Committed Jointly by Members of The TNI

Alex Sokhian Gea, Lesson Sihotang, Jusnizar Sinaga

Abstract


The criminal act of livestock theft causes material losses and impacts the social and economic lives of farmers. Livestock theft is driven by environmental factors, lack of legal awareness, economic conditions, opportunities, and other social factors. This study aims to analyze the enforcement of the law applicable in handling cases of livestock theft committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and to determine the sanctions imposed on TNI members involved in livestock theft to provide punishment and assess its implications for the image of the TNI. The research method used is a normative legal approach, which involves an in-depth examination of the issue by collecting library data and analyzing it to draw conclusions. The data analysis applied is descriptive analysis to interpret qualitative data, where the researcher uses materials such as legislation, court decisions, journals, and books. The findings of this study reveal that the criminal act of theft committed collectively by TNI members is regulated under Article 363 paragraph (1) 1 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 126 of the Military Penal Code (KUHPM). The Military Court has the authority to try TNI members who commit criminal acts based on Article 9 of Law No. 31 of 1997, taking into account violations of military honor under Article 126 of the Military Penal Code, which relates to its implications for the image of the TNI.


Keywords


Law enforcement; Livestock Theft; TNI

Full Text:

PDF

References


Ali, H. Z. (2023). Sosiologi hukum. Sinar Grafika.

Andani, A. W., Bima, M. R., & Sutiawati, S. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).

Batar pos. (2025).Oknum TNI Diduga Terlibat Curnak Penadah Bebas Jeratan Hukum Amin Rais Murka. Diakses pada (11 Januari 2025).

Chandra, R. (2020). Penyelesaian Kasus Hukum Di Lingkungan Pengadilan Militer Dalam

Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI, Law Review.

Chazawi, A. (2021). Kejahatan terhadap harta benda. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Dewi, A., Santing, W., & Zubaidah, S. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga. Clavia, 21(3), 420-431.

Fadhil, M. (2021). Penyelesaian Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Masyarakat Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

Ilmiyah, F. (2023). Analisis Kepatuhan Bawahan Terhadap Perintah Atasan Di Lingkungan Militer Menurut Hadits Kepatuhan Dari Bukhari Dan Muslim Pada Prajurit Batalyon Infanteri Mekanis 521/Dy Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Maramis, F. (2013). Hukum pidana: umum dan tertulis di Indonesia.

Maulina, D. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Nomor 131/Pid. B/2023/Pn Bna Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Terhadap Implementasi Pasal 363 KUHP). Analisis Putusan Pengadilan Nomor 131/Pid. B/2023/Pn Bna Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Terhadap Implementasi Pasal 363 KUHP), (21), 1-21.

Montana, V. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM. I-02/AL/XI/2022) (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Ndruru, D. (2024). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum TNI Berdasarkan Keadilan Restoratif. Law, Development and Justice Review, 7(2), 158-174.

Ntelok, F. N. (2019). Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Doctoral dissertation, UAJY).

Nurmashinta, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

Pratama Sandi, D. (2016). Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer JUNCTO Tentara Nasional Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Putra, T. D. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Lex Crimen, 2(2).

Putusan Nomor 116-K/PM I-02/AD/XI/2022.

Rahmad, A. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Rama, W. K. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan).

Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. Jurnal Litigasi Amsir, 9(4), 278-282.

Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. Jurnal Pahlawan, 2(2), 1-8.

Siregar, Wardani. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788/Pid. B/2019/PN. Mdn). Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.

Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Perspektif, 16(2), 82-94.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

Tarisa, N. P. (2024). Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Kintamani) (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.




DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ldj.7.1.8-20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Law Development Journal has been indexed in: