Urgency of Changing the Notary Law as a Form of Legal Protection for Notaries and Their Clients

Muhammad Zumri Aqil, Jawade Hafidz

Abstract


Abstract.This study aims to analyze: 1) The legal force of the Notary Law in providing legal protection for notaries and their clients at this time. 2) The form of change needed so that the Notary Law is more optimal in protecting notaries and their clients. This type of research is included in the scope of normative legal researcp. This type of research is normative legal researcp. The approach method in this study is the Legislation approach (statue approach). The type of data in this study is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses library techniques (study documents). The analysis in this study is prescriptive. The results of the study concluded: 1) The legal force of the Notary Law in providing legal protection for notaries and their clients at this time, namely Protection for notaries is reflected in the regulation of authority in Article 15, the summons mechanism in Article 66, and supervision through the Notary Supervisory Board as regulated in Articles 67–81. Meanwhile, clients receive legal guarantees through Article 16 which affirms the independence of notaries, Article 54 which regulates the confidentiality of deeds, and Articles 84–85 which give clients the right to claim compensation in the event of a violation. 2) The form of change needed so that the Notary Law is more optimal in protecting notaries and their clients, namely one change needed is strengthening the mechanism for summoning notaries by law enforcement officers in Article 66, by setting a time limit for the Notary Honorary Council (MKN) to provide approval to prevent potential abuse of authority. In addition, Article 15 needs to be updated to accommodate the legality of electronic deeds, so that notaries can adapt to technological developments and provide more efficient services. In order to ensure transparency and certainty for clients, Article 16 must regulate the obligation of notaries to include a list of official fees, so as to prevent illegal levies that can harm users of notary services. In terms of law enforcement, Article 85 needs to be strengthened with stricter sanctions, such as the implementation of administrative fines and a blacklist system for notaries who are proven to have committed serious violations.

 

Keywords: Client; Legal Protection, Notary; UUJN. 

Full Text:

PDF

References


Journals:

Bagus Gede, (2017), Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang - Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, Jurnal Acta Comitas, volume 1, p.109

Daniar Ramadhan dan Ngadino, (2019), Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, Jurnal Notarius, Volume 12 No. 2. p.686

Dewi Rachmayani, Agus, Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan, ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 1, No. 1, December 2017, p.79

Dian Pramesti Stia, (2008), Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta, Tesis, p. 75-76.

Dwi Andika, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, p.213

Edwin Azhari, Ali Murtadho, dan Djauhari, (2018), Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok , Jurnal Akta, Vol 5 No 1, p.45

Fainnadya Shanvieta, (2022), Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta, Lex Administratum, Volume 10 No. 5, p. 10

Henny Saida Florida, (2014), Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Jurnal Saintech, Volume 6 No. 2, p. 61.

Ida Ayu, (2022), Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 06 No. 02, p.312

Irma mulia sari, (2019), Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur, Syiah Kuala Law Jurnal, Volume 3, No. 1, p.58.

Jaifurrachman, Habib Adjie, (2011), Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung : Mandar Maju. p. 251

Kunni Afifah, (2017), Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Volume 2, p.150

Misbah Imam, (2023), Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Volume 4 Issue 2, p.146

Muhammad Haris, (2014), Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlaku Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 14 No. 1, p.5

Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, (2017), Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, p.658

Ndaru Satrio, (2016), Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), Jurnal LEX Certa , Volume 1 No. 1, p.97

Prasetya Agung, (2016), Batas – Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang -Undang Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Akta, Volume 3 No. 4, p.6

Rita Permanasari, Akhmad Khisni, (2018), Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia, Jabatan, Jurnal Akta, Volume 5 No. 2 , p.26

Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, (2017), Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 p.249

Yulies Tiena Masriani, (2013), Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, Volume 3, No. 2, p. 33

Books:

Abdul Ghofur Anshori, (2009), Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta : UII Press. p. 46.

Djoko Prakoso, (1988), Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta : Liberty. p. 82.

Habib Adjie, (2009), Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung : Refika Aditama. p. 40

Habib Adjie, (2009), Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung : Refika Aditama. p.1

Liliana Tedjasaputro, (1995), Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana), Yogyakarta : Bigraf Publishing. p.86

Sidharta, (2006), Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Bandung : Refika. p.2

Tan Thong Kie, (2001), Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta : Ichtiar Baru. p.30

Tan Thong Kie, (2007), Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. p. 449.

Tan Thong Kie, (2011), Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua), Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, p.444.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.