Legal Analysis of Land Certificate Legality (SKT) Towards Uncertified Land in Land Sale and Purchase

Dessy Mi’rajiah, Nanang Sri Darmadi

Abstract


This study aims to analyze: 1) The legality of Land Certificate (SKT) for uncertified land in land sale and purchase. 2) The legal existence of land certificate as proof of ownership of land rights. This type of research is normative legal research. The approach method in this study is the statute approach. The type and source of data in this study are secondary data obtained through literature studies. The analysis in this study is prescriptive. The results of the study concluded: 1) The legality of Land Certificate (SKT) for uncertified land in land sale and purchase in Indonesia has significant limitations. Although the SKT is administratively recognized and can be used as proof of physical control over land, this document does not have the same legal force as a land title certificate issued by the National Land Agency (BPN). In the context of land sales and purchases, the use of SKT as proof of ownership poses legal risks, especially in the event of a dispute, because the SKT does not provide a guarantee of legal ownership and is formally recognized by law. In order to achieve legal certainty and protect the rights of all parties involved in the transaction, the land title certificate remains the only document that is legally recognized as proof of ownership in land sales and purchases. Therefore, it is important for the parties in a land sale and purchase transaction to ensure that the land being traded has a valid certificate, in order to avoid potential legal problems in the future. 2). The legal existence of the Land Certificate (SKT) as proof of land ownership in Indonesia is recognized in the administrative and physical control context, especially in areas where land registration has not been optimal. SKT is often used by the community as proof of land ownership and for administrative purposes, however, the legality of SKT is limited because this document does not have the same legal force as a land title certificate issued by the National Land Agency (BPN). In land disputes or formal legal processes, land certificates are prioritized as proof of legal ownership.

Full Text:

PDF

References


Journals:

Anatami & Darwis, 2017,Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertipikat Ganda Atas Sebidang Tanah, Jurnal Hukum Samudera Keadilan 12, Nomor 1..

Bagas Imam Arianto, Gunarto Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor BPN Kabupaten Grobogan, Prosiding : Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Unissula Semarang, 18 Oktober 2019.

Bethari Laksita, Tinjauan Yuridis Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta), Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2020.

Caesar Noor Ivan, 2018I, Implikasi Hukum Dihapusnya Surat Keterangan Tanah Dalam Sistem Pendaftran Tanah Pertama Kalin, Jurnal Perspektif, Vol. 23 Nomor 1, Edisi Januar.

Denny Suwondo, Ikhsan Saputra, 2019, Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Jurnal Hukum Unissula, Volume 35 Nomor 2 .

Inicafony Prasasti, Yunanto, Pelaksanaan Akta Jual Beli Bukti Letter C Oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kecamatan Tirtomoyo, Jurnal Notarius, Vol. 14 No. 1 Tahun 2021.

Muhammad Nadzir dan Suwandi, 2017, Kekuatan Pembuktian SKT Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah, Jurnal De Facto, Volume 4, Nomor 1.

Muhammad Rudinasyah, Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah (Skt) Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Edaran Mentri Atr/Bpn No. 1756/15.I/Iv/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, Artikel Skripsi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari..

Noor Atikah, 2022, Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, Notary Law Journal, Vol 1 Issue 3.

Rifan Agrisal Ruslan & Umar Ma’ruf, 2017,Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Jual Beli Tanah dengan Akta PPAT di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September.

Tatik Arjiati, 2017, Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah dan Bangunan, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 1, Unissula, Semarang.

Yosep Surya, 2023, Kajian Hukum Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Bukti Awal Hak Milik Atas Tanah, Jurnal Lex Privatum, Vol.XI/No.4.

Books:

A.P. Parlindungan, (1990), Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cetakan II, Bandung : Mandar Maju.

Azzam Abdul Aziz Muhammad, 2010, Fiqh Muamalat, Jakarta : terj. Nadirsyah Hawari, Amzah.

As-sa‟di Abdurrahman, dkk., 2008, Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari’ah, Jakarta: terj. Abdullah, Senayan: Publishing.

Ali Achmad, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (Legisprudence), Makasar : Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

Sutedi Adrian, 2018, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

AP. Parlindungan, 1986, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung.

Harsono Boedi, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya Djambatan.

Fea Dyara Radhite Oryza, 2018, Panduan Mengurus Tanah, Rumah dan Perizinannya, Yogyakarta: Legality.

Perangin Effendi, 1987, Praktek Jual Beli Tanah, Jakarta : Rajawali Pers.

Perangin Effendy, 2005, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Erna Sri Wibawanti, R. Murjiyanto, 2013, Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Yogyakarta : Liberty.

G. Kartasapoetra, dkk, 1991, Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

GHS Lumban Tobing, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga.

Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012,Tujuan Hukum, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung : Mandar Maju.

Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.

Irwan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya : Arloka.

John Salindeho, 1987, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Jakarta : Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta : Prenada Media Group.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-hak atas tanah, Jakarta, Kencana.

Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Per-Undang-Undangan, Yogyakarta, Kanisius.

Muchtar Rudianto, 2010, Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan, Jakarta : Rajawali Press.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar.

Murad Rusmadi, 1992, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni,Bandung.

Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Jakarta : Rafika Aditama Pers.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2007, Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Group.

Philipus M. Hadjon ., 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law) , Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu.

Rifa’i Abu Bakar, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta : Suka Press UIN Sunan Kalijaga.

Rusdi Malik, 2000, Penemu Agama Dalam Hukum, Jakarta : Trisakti.

Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung : Alumni.

Rusmanto Hadiman, 2011, Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa (Suatu Tinjauan Yuridis Praktis), Bandung : Eresco.

Sahat HMT Sinaga, 2007, Jual beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak, Bekasi : Pustaka Sutra.

Samuel Christian, 2008, Pedoman Pengikatan Jual Beli Tanah Beserta Benda-benda yang Berada diatasnya, Jakarta : Media Ilmu.

Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soedharyo Soimin, 2004, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudargo Gautama, 1981, Tafsir Undang-undang Pokok Agraria, Bandung : Alumni.

Sudarsono, 2010, Kamus Hukum Edisi Terbaru, Jakarta : Rineka Cipta.

Sudarto, 2002, Metodelogi Penelitian Filsafat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung :Citra Adiyta Bakti.

Supriadi, 2010, Hukum Agraria, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2010, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.

Zakie & Mukmin, 2016, Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 24, Nomor 1.

Zamaludin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, Jakarta: Sinar Grafika.

Legislation:

Constitution of the Republic of Indonesia

Civil Code

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles

Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary

Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration

Presidential Regulation Number 10 of 2006 concerning the National Land Agency

Government Regulation Number 24 of 2016 Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Making Officials. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Implementing Provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration

Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartment Units and Land Registration

Internet :

https://www.idntimes.com/

http://erzaputri.blogspot.com, .

http://irmadevita.com/

https://www.hukum-hukum.com/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.