Legal Implications of Making a Certificate of Inheritance That Does Not Match the Heirs' Statement
Abstract
References
Jurnal :
Duta Aria, Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peralihan Hak Atas Tanah. Tesis, Tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Magelang.
I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, et al., 2018, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 3, Nomor2.
Monica Galuh, 2022, Akibat Hukum Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Dengan Keterangan Tidak Benar Oleh Para Penghadap,Notary Law Research, Volume 04 Nomor 01.
Nabila Mazaya, Henny, Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya, ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021.
Neni Yunia, Rahmatul Hidayati, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik, Jurnal : Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang.
Ni Made Eka Yanti Purnawan, Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya, Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2020.
Rochmawati, 2023, Akibat Hukum Notaris Tidak Memasukkan Salah Satu Ahli Waris Dalam Akta Keterangan Waris, Jurnal Hukum, Volume 20, Nomor 2.
Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021.
Setya Qodar dan Sukarmi, 2018, Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, Jurnal Akta, Volume 5 Nomor 1.
Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan, Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang.
Buku :
Abdul Bari Azed, 2005, Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia, Media Ilmu, Jakarta.
Effendy Perangin-angin, 2006, Hukum Waris: Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat, Fakultas Hukum UI.
Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Soegianto, 2015, Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris, Farisma Indonesia. Yogyakarta.
Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta.
Tinuk Dwi Cahyani, 2018, Hukum Waris dalam Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
Widhi Handoko, 2019, Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas), Roda Publikasi Kreasi, Bogor.
Regulation:
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Criminal Code.
Civil Code.
Laws Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles
Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary.
Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 concerning Management of Land Case Studies and Handling.
Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2015 concerning the National Land Agency.
Supreme Court Regulation Number 6 of 2018 concerning Guidelines for Settlement of Government Administrative Disputes.
Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Cases and jurisprudence.
Compilation of Islamic Law.
Refbacks
- There are currently no refbacks.