The Role of the Notary Supervisory Board Against Falsification of Documents by Notaries in Making Authentic Deeds
Abstract
Keywords: Authentic; Deed; Notary; Supervisory.
Full Text:
PDFReferences
Journals:
Andi Mamminanga. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Tahun 2008.
Christin Sasauw. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. Jurnal Lex Privatum. Volume III Nomor 1. 2015.
Danar Setyo Wibowo. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Tesis Hukum. Tahun 2019. Unissula. Semarang.
Dwiky. Umar Ma’ruf. Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal. Jurnal Akta. Volume 5 Nomor 1 Maret 2018.
Ghansham Anand en Syafruddin Syafruddin. Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan. Lambung Mangkurat Law Journal . Volume 1 Nomor 1 (2016).
I Gusti Ngurah A. Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata. Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 13 Nomor 1 April 2022.
Irawan Arief. Sri Endah Wahyuningsih. Peran Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Akta. Volume 4 Nomor 3 September 2017.
Kunni Afifah. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. Jurnal Lex Renaissance. Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.
Maslikan. Sukarmi. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama. Jurnal Akta. Volume 5 Nomor 2 Maret 2018.
Ndaru Satrio. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1). Jurnal LEX Certa . Volume 1 Nomor 1 2016. hal.97
Peradilan Profesi Notaris. Paradigma Baru. Majalah Renvoi. Tahun 2006. nomor 642 IV.
Purwantoro dkk., Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pngawasan Notarisâ€. Recital Review. Volume 1 Nomor 2 (2019).
Raifina Oktiva. dkk.. Peran Majelis Pengawas Notaris Terkait Pencantuman Klausula Pelindung Diri. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Volume 10 Nomor 2 Juli 2021.
Rita Permanasari. Akhmad Khisni. Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia . Jabatan. Jurnal Akta. Volume 5 Nomor 2 Maret 2018.
Yulies Tiena dkk.,Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 44 Nomor 4 (2015).
Books:
Habib Adjie. (2009). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
__________. (2011). Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara . Bandung: Refika Aditama.
__________. (2013). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama.
__________.(2017). Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Bandung: Refika Aditama.
Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. (2009). Ke Notaris. Jakarta: Raih Asa Sukses (RAS).
Mulyoto. 2010. Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV. Cakrawala Media. Jakarta.
Riduan Syahrani. (2016). Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sudarto. (1988). Hukum Pidana I. Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diopnegoro. Semarang.
Regulation:
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Civil Code
The Criminal Code
Act No. 2 of 2014 concerning Amendments to Act No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary
Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 24 of 2018 concerning the Third Amendment to Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 29 of 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Procedures for Examining the Notary Supervisory Board.
Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 concerning Organizational Structure and Work Procedures, Procedures for Appointment and Dismissal, and Budget of the Notary Supervisory Council.
Refbacks
- There are currently no refbacks.