HUMAN RIGHTS LAW ENFORCEMENT ROHINGYA CASE

Hijratul Syafi

Abstract


Various forms of human rights violations against the Rohingya include acts of genocide since 1978 with the aim of expelling them from Myanmar. The right to freedom of movement for the Rohingya people is strictly limited and most of them are not recognized as Myanmar citizens, but as illegal immigrants. This research uses a normative juridical approach that is literature-based. The enforcement of international criminal law is essentially a discussion of international criminal law in the formal sense. There are at least three steps that can be taken by the UN in overcoming the Rohingya conflict. First, Peace Making. Peace Making is an action to bring the disputing parties to agree with each other, especially peacefully. Second, Peace Keeping. Peace Keeping is an action to mobilize the presence of the UN in maintaining peace and the agreement of the parties concerned. Third, Peace Building. Peace Building is the action to identify and support existing structures to strengthen peace. The acts of human rights violations that have been mentioned in the Human Rights Council Report have fulfilled the categories in article 7 of the 1998 Rome Statute on crimes against Humanity.

Keywords: Human Rights, Rohingya, Law Enforcement


Full Text:

PDF

References


Andri Winjaya Laksana, Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Unissula, Vol 35, No 1 (2019),

Eddy O.S Hiariej, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta,

Hartanto, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Jurnal Pranata, Edisi September 2016,

I Gede Angga Adi Utama, Dewe Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol 3 No 3, 2020,

Jeremia Suluh Kaos Tampubolon, Perlindungan Dan Penegakan Ham Di Asean Terhadap Manusia Perahu Rohingya Dalam Status Sebagai Pengungsi Menurut Hukum Internasional, Journal of USU International Law, Vol 1 No 3, 2013,

Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku , Ni Putu Rai Yuliartini, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional, e-Journal, Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol 3 No 2, 2020,

Krisdiana Katiandagho, Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Mengadili Pelaku Kejahatanpelanggaran Ham Berat Dalam Suatu Negara Tanpa Adanya Permintaan Dari Negara Tuan Rumah, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016,

Kurniawan, N. Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement of Human Rights. Jurnal Konstitusi, Vol.14, No. 4, 2017,

Myanmar, The Rohingya Minority: Fundamental right denied, amnesty International, Mei 2004, Al Index: ASA 16/005/2004 http://www.amnesty.org/en/library/asser/ASA16/005/2004/en/domASA160052004en.pdf.

Natsri Anshari, Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Dalam Jurnal Hukum Humaniter, Vol 1 No. 1 Edisi 2005, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Trisakti,

Putra, Yuliartini, & Mangku. Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia,1(1), 2020,

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma’ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017,

SK, Ayub Torry, 2011. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasionalâ€, Jurnal Hukum Yustisia, Vol.1 No.2, Surakarta: Universitas Sebelas Maret,

Sri Mamudji, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

Sujatmoko, Andrey. 2016. Hukum HAM Dan Hukum Humaniter. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yolla & Aji Wibowo, Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No. 1, 2018,


Refbacks

  • There are currently no refbacks.