Kebijakan KUHP terhadap Kasus Korupsi 271 Triliun
DOI:
https://doi.org/10.30659/sanlar.7.2.165-172Kata Kunci:
Korupsi, Pidana, KUHP, IndonesiaAbstrak
Artikel ini membahas tentang bagaimana lemahnya sistem hukum di indonesia terutama pada pembahasan kita kali ini yakni tindak pidana korupsi. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian korupsi, apa peran KUHP dalam menindak tindakan pidana korupsi, dan bagaimana cara mengatasi korupsi di indonesia.
Referensi
february. “Tiga Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Korupsi,” 2023.
Mawardi, Isal. “Sindiran Keras Prabowo Soal Koruptor Ratusan Triliun Divonis Ringan Baca Artikel
Detiknews, ‘Sindiran Keras Prabowo Soal Koruptor Ratusan Triliun Divonis Ringan’ Selengkapnya Https://News.Detik.Com/Berita/d-7710652/Sindiran-Keras-Prabowo-Soal-
Koruptor-Rat.” 31 december2024, n.d.
Tsalsabillah, *, Rokhmah Utami, Tsalsabillah Rokhmah Utami, and Isnani Setiyaningsih. “304 Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, Dan Lemahnya Konstitusi IDR 271 Trillion Tin Corruption Case: Reasons for Power, Opportunity, and Weak Constitution” 2, no. 2 (2024): 304–12. https://doi.org/10.54066/jkb.v2i2.2007.
uswah sahal. “Polemik Tindak Pidana Korupsi Masuk RUU KUHP, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya.” 06 december, 2022. https://www.um-surabaya.ac.id/article/polemik-tindak-pidanakorupsi-masuk-ruu-kuhp-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- The journal holds the copyright for each article published with work licensed simultaneously under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which allows others to share the work with an acknowledgment of the authorship and early publication of the work in this journal.
- Authors must agree to the copyright transfer agreement by checking the Copyright Notice column at the initial stage when submitting the article.
