Kebijakan KUHP terhadap Kasus Korupsi 271 Triliun
Abstract
Artikel ini membahas tentang bagaimana lemahnya sistem hukum di indonesia terutama pada pembahasan kita kali ini yakni tindak pidana korupsi. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian korupsi, apa peran KUHP dalam menindak tindakan pidana korupsi, dan bagaimana cara mengatasi korupsi di indonesia.
Keywords
References
february. “Tiga Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Korupsi,” 2023.
https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1826-tiga-upaya-pemerintahdalam-penanganan-korupsi.
Mawardi, Isal. “Sindiran Keras Prabowo Soal Koruptor Ratusan Triliun Divonis Ringan Baca Artikel
Detiknews, ‘Sindiran Keras Prabowo Soal Koruptor Ratusan Triliun Divonis Ringan’ Selengkapnya Https://News.Detik.Com/Berita/d-7710652/Sindiran-Keras-Prabowo-Soal-
Koruptor-Rat.” 31 december2024, n.d.
Tsalsabillah, *, Rokhmah Utami, Tsalsabillah Rokhmah Utami, and Isnani Setiyaningsih. “304 Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, Dan Lemahnya Konstitusi IDR 271 Trillion Tin Corruption Case: Reasons for Power, Opportunity, and Weak Constitution” 2, no. 2 (2024): 304–12. https://doi.org/10.54066/jkb.v2i2.2007.
uswah sahal. “Polemik Tindak Pidana Korupsi Masuk RUU KUHP, Ini Kata Pakar Hukum UM Surabaya.” 06 december, 2022. https://www.um-surabaya.ac.id/article/polemik-tindak-pidanakorupsi-masuk-ruu-kuhp-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya
DOI: https://dx.doi.org/10.30659/sanlar.7.2.165-172
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Sultan Agung Notary Law Review has been indexed in:
