IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2025 DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2026 OLEH GUBERNUR JAWA BARAT
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BUKU:
Asmara, Galang et.al., 2025 Hukum Administrasi Negara, Depok, Rajawali Pers.
Haryanti, Dwi et al., 2024 Hukum Administrasi Negara, Depok, Rajawali Pers
Pramuji, K. 2023. Hukum Administrasi Negara. Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia: UNSOED PRess.
Sinamo, Nomensen, 2010 Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Jala Permata Aksara.
Ridwan HR., 2014, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Yogyakarta, Rajagrafindo
Wiradipradja, E.Saefullah, 2015 Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Bandung, Keni Media.
Munaf,Yusri, 2016 Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lembaran Negara. 2021/No.46, Tambahan Lembaran Negara No.6648, jdih.setkab.go.id : 57 hlm.
UU No. 6 Tahun 2023 adalah Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Lembaran Negara 2025 (187), Tambahan Lembaran Negara (7148) : 15 hlm.; jdih.kemnaker.go.id.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026.
SUMBER LAIN
Kurniawati A, Hennigusnia, 2019 “Implementasi Kebijakan Pengupahan di Industri Perhotelan”, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol. 14 No. 2.
Hudaya, Ardissa Tazmine, Sonhaji, Azhar M, 2025 Urgensi Peningkatan Kesejahteraan Melalui Penetapan Upah Minimum Sektoral Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Jawa Tengah, Diponegoro Law Jurnal, Volume 14, Nomor 4.
Njoro Harsono, Habib, Peranan Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat vol. 5 No.2.
Muhamad Abas, 2017 Analisis Pelanggaran Pembayaran Upah Minimum (Studi Putusan No. 401/PID.B/2012/PN.Bwi), Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 2, No. 1.
Abas M, Hidayat Anwar, Guntara Deny, Targana Tatang, 2025 Dampak Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Informal Di Kabupaten Karawang, Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Volume 08 Number 02.
Padilah M, Rahmatiar M, Abas M, 2024 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Tidak Dibayarkan Dalam Pemutusan Hubungan Kerja: Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan, HUKMY : Jurnal HukumVolume 4, No. 2.
Solechan, 2019 "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3.
Tino Kurnia, dkk., 2025 “Analisis Implementasi Kebijakan Upah Minimum Di Karawang Pasca Penghapusan Umsk Dalam Perspektif Serikat Pekerja”, LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language, Volume 2, Nomor 1.
INTERNET
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260105193540-92-1313827/buruh-tolak-umsk-2026-tuduh-pemprov-jabar-pangkas-hak-upah. Diakses pada Jumat, 10 April 2026, pukul 14.23
https://www.koranperdjoeangan.com/umsk-2026-jabar-direvisi-bara-konflik-tak-padam-buruh-disudutkan-loyalitas-politik-dipertontonkan/. Diakses pada Jumat, 10 April 2026, pukul 17.30.
WAWANCARA
Wawancara dengan Rudol, S.H. Pada Hari Sabtu, Tanggal 11 April 2026 pukul 17.00 – 18.00 WIB
DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v9i2.52626
Refbacks
- There are currently no refbacks.
View My Stats

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Daulat Hukum has been indexed in: