The Role of the Regional Supervisory Board in Supervising the Notary Code of Ethics in Central Java Province
Abstract
This study aims to analyze the implementation of supervision by the Notary Supervisory Board (MPW) of Central Java Province regarding the implementation of the notary professional code of ethics, as well as the obstacles and solutions encountered. The research method used is normative legal research with a statute approach and a case approach. Legal sources include laws and regulations, notary codes of ethics, ministerial regulations, and secondary literature in the form of books, journals, and scientific articles. The results of the study indicate that normatively, the regulations regarding notary supervision are adequate as stipulated in Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights, and the Notary Code of Ethics. However, in practice, obstacles are still found, such as budget limitations, low notary compliance with summons, weak deterrent effects of sanctions, and overlapping authority with the Notary Honorary Council. Nevertheless, the MPW continues to strive to carry out supervision through coaching, routine inspections, and recommendations for sanctions. For more effective oversight, data synchronization, improved coordination between levels of the assembly, stricter enforcement of sanctions, and strengthening of preventive functions through professional ethics education and outreach are required. Thus, the MPW is expected to maintain notary integrity while providing better legal protection for the public.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
JOURNALS:
Abdullah, N. (2017). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK. Jurnal Akta, 4(4). http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508
Adhilia, L. T. F. (2022). PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH. Amsir Law Journal, 9(4), 320–330. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/216/132
Ardini, S., & Yahanan, A. (2024). OTORITAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT NOTARIS KEPADA MAJELIS PENGAWAS PUSAT. 7(2).
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). METODOLOGI PENELITIAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN MENGURAI PERMASALAHAN HUKUM KONTEMPOREr. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
Caesar, F. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2023). AKIBAT HUKUM PEMERIKSAAN TERHADAP NOTARIS TANPA DISERTAI PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS. Notary Law Journal, 2(1), 1–17. https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i1.35
Candra, I. N. W., Asikin, Z., & Suhartana, L. W. P. (2023). BENTUK PELANGGARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM NOTARIS DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.100
Dewi, V. C. K., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). KOORDINASI ANTARA INSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM HAL MENANGANI MASALAH PENAHANAN BERDASARKAN KUHAP SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(5), 2669–2672.
Dyani, V. A. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MEMBUAT PARTY ACTE. Jurnal Lex Renaissance, 2(1). https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art11
Fahrul, F. (2019). KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI BENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 7(2), 121. https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.272
Fatriansyah, F. (2023). PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 291. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.370
Fatriansyah, F. (2023). PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 291. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.370
Handayani, T., Marniati, F. S., & Septiyani, A. (2019). EFEKTIVITAS PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENGURANGI PELANGGARAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN JABATANNYA. Jurnal Nuansa Kenotariatan, 4(2), 92.
Harahap, F. R., Ginting, B., & -, S. (2022). ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN ALAMAT KANTOR YANG TIDAK DILAPORKAN KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH. Ilmu Hukum Prima (IHP), 4(3). https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2174
Hetharie, Y., Tjoanda, M., & Uktolseja, N. (2022). FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2(2), 161. https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.849
Indriet Pratiwi Wiranita Wiratmodja & Romlan. (2022). IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM AKTIVITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM. Justicia Journal, 11(2), 99–119. https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11202
Khairunnisa, A. K., & Kenotariatan, P. (2025). KEDUDUKAN DAN URGENSI PENGATURAN PENYAMPAIAN PROTOKOL NOTARIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Yustisia Tirtayasa, 5(2), 105–108. http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i2.31206
Khasanah, M. (2024). PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS: BAGAIAMANA KEWENANGAN PREVENTIF MAJELIS PENGAWAS DAERAH ? Jurnal Kertha Semaya, 12(9), 2023–2037. https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p02
Kurnia, A. (2017). PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH ATAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBACAKAN AKTA. Jurnal Lex Renaissance, 2(2). https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art5
Kurnia, A. (2017). PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH ATAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBACAKAN AKTA. Jurnal Lex Renaissance, 2(2). https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art5
Latifah, L. (2021). TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS. Jurnal Officium Notarium, 1(1). https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15
Legoh, E. (2023). PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MEWUJUDKAN NOTARIS YANG PROFESIONAL DI KOTA SEMARANG. NOTARIUS, 4(1), 26. https://doi.org/10.14710/nts.v4i1.5700
Livia, N. (2025). PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK TERKAIT AKTA BACKDATE. 4(1).
Lutviandany, A., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2021). PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN GROBOGAN. Notarius, 14(2), 723–737. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43724
Madyastuti, R. (2020). KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN DAN TUGAS JABATAN NOTARIS. Jurnal Lex Renaissance, 5(3). https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art13
Marbun, M., Franciska, W., & Ridwan, R. (2024). KEWENANGAN DAN SANKSI MAJELIS PENGAWAS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN NOTARIS. Themis : Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 31–39. https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.866
Marbun, M., Franciska, W., & Ridwan, R. (2024b). KEWENANGAN DAN SANKSI MAJELIS PENGAWAS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN NOTARIS. Themis : Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 31–39. https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.866
Maya, E. A. (2017). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 5(2), 245. https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.455
Mustofa, F. F. (2021). PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PERBUATAN KESEWENANGAN YANG DIGANTIKAN OLEH SEORANG NOTARIS PENGGANTI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 18(3), 710–713.
Nadia, N., Rizanizarli, R., & Rinaldi, Y. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERSULIT PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9(2), 332–350. https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.786
Naufaldy, M. B., & Bonaparta, G. L. (2023). PERAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. UNES Law Review, 6(2). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2
Novianti, D., & Prasetia, D. P. (2023). PENERAPAN ETIKA DAN TRANSPARANSI NOTARIS DALAM AKTA OTENTIK. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 1(3), 5–6. https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/429/365/4377
Panarai, N. S., & Santoso, B. (2024). TUGAS MANJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT UMUM NOTARIS. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4(3), 378. https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2343
Parana, T. N. S. (2025). KODE ETIK NOTARIS DALAM MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. Jurnal Hukum Lex Generalis., 6(4), 2–3.
Prakoso, W. Y., & Gunarto. (2017). TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM DARI AKTA NOTARIIL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI SETELAH MASA JABATANNYA SELESAI. Jurnal Akta, 4(4). http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2524
Priyambodo, Y., & Gunarto, G. (2017). TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PURBALINGGA. Jurnal Akta, 4(3). http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1805
Putra, G. I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). PENGUATAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS. Indonesia Berdaya, 4(2), 679–688. https://doi.org/10.47679/ib.2023475
Putri, H. A. W., & Aminah. (2025). ETIKA SEBAGAI LANDASAN MARTABAT NOTARIS GUNA MENJAGA KEPERCAYAAN PUBLIK. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(5). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5
Radifan, O. R., Afriana, A., & Baraba, B. (2023). PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN KONSULTAN HUKUM. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 5(3), 164–178. https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4716
Reinaldo, I. N. (2024). PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) KOTA PALANGKA RAYA DENGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(5). https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.4415
Respationo, H. M. S., Gunawan, M., & Putra, J. N. K. (2024). ANALISIS YURIDIS PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA. JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, 3(2), 1621. https://rayyanjurnal.com/index.php/jetish/article/download/3496/pdf
Rifiana, A., Yetniwati, Y., & Amir, D. (2022). KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA GUNA MEWUJUDKAN NOTARIS YANG BERINTEGRITAS DI ERA GLOBALISASI. Wajah Hukum, 6(2), 193. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.812
Samosir, T., Indah, H., & Fikri Miftakhul. (2022). THE LEGAL IMPLICATIONS OF FORGERY SALE & PURCHASE BINDING AGREEMENT BY NOTARY PUBLIC. Jurnal Akta, 9(4). http://dx.doi.org/10.30659/akta.v9i4.27920
Satya Wibowo, W., Najwan, J., & Abu Bakar, F. (2022). INTEGRITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA AUTENTIK DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Recital Review, 4(2), 323–352. https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861
Suhaimi, S., Mh, N., & Tinianus, E. (2023). PENGARUH KEVAKUMAN JABATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DI ACEH. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 7(2), 27. https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8096
Sulistya, E. (2021). PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DAN PERILAKU NOTARIS OLEH MAJELSI PEMERIKSA. Jurnal Officium Notarium, 1(2), 258–269. https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art6
Supriyadi, S. (2017). COMMUNITY OF PRACTITIONERS: SOLUSI ALTERNATIF BERBAGI PENGETAHUAN ANTAR PUSTAKAWAN. Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 2(2), 83. https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476
Umar, N., & Bachmid, F. (2020). OPTIMALISASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI MALUKU. SOVEREIGN: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(3), 1–14. https://doi.org/10.37276/sjih.v2i3.37
Wardio, D., & Hanim, L. (2018). PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN. Jurnal Akta, 5(1), 128. https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2540
Yuniati, S., & Wahyuningsih, S. E. (2017). MEKANISME PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS. Jurnal Akta, 4(4). http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2501
DOI: http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v8i3.48202
Refbacks
- There are currently no refbacks.
View My Stats
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Daulat Hukum has been indexed in:
