Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang ada dalam pelaksanaan sinergitas antara Polri, TNI dan masyarakat dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, dimana permasalahan tersebut menjadi problematika hukum saat diusulkan Rancangan Undang-Undang Terorisme. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika hukum dalam pelaksanaan sinergitas Polri, TNI dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini yang diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di masa yang akan datang.

Metode penelitian ini yuridis empiris dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan. Kerangka konseptual dalam penelitian meliputi konsep kebijakan hukum pidana, dan konsep tindak pidana terorisme. Sedangkan permasalahan ini dianalisis dengan menggunakan teori kedaulatan negara dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika hukum dalam pelaksanaan sinergitas Polri, TNI, Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia berasal dari: perbedaan visi misi antara Polri dan TNI dalam tujuan dilakukannya sinergitas untuk pemberantasan tindak pidana terorisme; perbedaan pandangan mengenai RUU Terorisme antara Polri dan TNI. Kebijakan hukum pidana yang diterapkan saat ini dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia antara lain dilakukan dengan cara penerapan UU Tentang Tindak Pidana Terorisme, UU Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan UU Darurat tentang Senjata Api. Kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang antara lain membuat perubahan dalam RUU penanggulangan tindak pidana terorisme khususnya dalam pasal 1 dengan memasukkan program deradikalisasi, deideologi ke dalam RUU tersebut, serta mengubah, menambah dan menyisipkan beberapa pasal ke dalam beberapa UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme , yang dapat diterapkan melalui pendekatan politik yang dititikberatkan pada faktor penyebab terorisme.

Key word: kebijakan formulasi hukum pidana, tindak pidana teorisme, problematika sinergitas Polri-TNI.

ABSTRACT

 

. This research is motivated by the existence of existing problems in the implementation of synergy between Polri, TNI and society in order to overcome the crime of terrorism, where the problem becomes a legal problematical when proposed of Terrorism Act. The problem of this research is how the problem of law in the implementation of synergy of Polri, TNI and the Society in the effort of overcoming terrorism crime, how the current criminal law policy applied in countering terrorism act and how policy of criminal law formulation applied in countering terrorism crime in future.

This research method is juridical empirical with data collection method of literature study, interview and observation. The conceptual framework in the study includes the concepts of criminal law policy, and the concept of criminal acts of terrorism. While this problem is analyzed by using the theory of state sovereignty and legal system theory.

The results of this study indicate that the problem of law in the implementation of synergy of the Police, TNI, Government and Society in the effort to overcome terrorism in Indonesia comes from: the difference of mission vision between Polri and TNI in the purpose of synergy for eradication of terrorism crime; different views on the Terrorism Bill between the Police and the Armed Forces; the emergence of a narrow mindset from some people who think that the issuance of Perkapolri no. 7 of 2008 on Basic Guidelines for Strategy and Improvement of Community Policing in Policing of Polri Duties, is considered as an effort to match the activities undertaken by Babinsa formed by the TNI. The current criminal justice policy in the context of combating terrorism in Indonesia is done, among others, through the application of the Law on Terrorism Crime, the Law on Eradication and Prevention of Terrorism Financing and Emergency Law on Firearms. The policy of formulation of criminal law in the framework of solving legal problems as an effort to overcome terrorism in Indonesia in the future, among others, is carried out by making changes in the draft law on combating terrorism especially in article 1 by incorporating deradicalization program, deideologi into The bill, as well as amending articles 6, 14, 15, 25, 28, 31 and 33, adds to Article 10 and inserts articles 12 A, 12 B into between Article 12 and Article 13; insert article 13 A between Articles 13 and 14; inserting Article 16 A between Articles 16 and 17; insert article 28 A between Articles 28 and 29; and insert article 32 one paragraph between paragraphs (1) and paragraph (2) of Article 32, which can be applied through a political approach that is focused on the causes of terrorism.

Key word: criminal law formulation policy, criminal theorism, problematic synergy of Polri-TNI.