THE DYNAMICS OF LAW ENFORCEMENT IN REGIONAL HEAD ELECTIONS DURING COVID-19 PANDEMIC

Penulis

  • Mirza Nasution Universitas Sumatera Utara
  • Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Universitas Medan Area

DOI:

https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.16126

Kata Kunci:

Election, Law Enforcement, Covid-19 Pandemic

Abstrak

The state is a social entity that consists of areas that have almost similar historical-cultural backgrounds. These areas have administrative divisions that are hierarchical in nature, where the division aims to accelerate the development and improvement of the area and the people in it. The research method used in this research is normative legal research method. The normative legal research method is a research method that looks for facts through the variables derived from the laws and regulations that are examined on their implementation and their effectiveness and shortcomings so that improvements and improvements can be made to these laws and regulations. Regional head elections are an inseparable part of a country that adheres to the principles of democracy and is even part of the characteristics of a democratic country.

Referensi

• Journals :

Alim Syaiful Fuad dan Ade Palupi, Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen, Vol 3 no. 1 2018;

Diansasi Proborini, Analisis Aspek Diplomasi Kultural Dalam Ekspedisi Pamalayu, 1275-1294 M, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Volume 6 no. 2 2017;

La Ode Suprianto et all., Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara), Jurnal Neo Societal, Vol 2 no. 1 2017;

Neneng Yani Yuningsih, Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional Dan Modren Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, Jurnal Politik, Vol 1 no. 2 2016;

Richard Kennedy, Bonaventura, Pradana Suhendarto, Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2 No. 2 2020;

Saafroedin Bahar, “Sindrom Sumpah Palapa Versus Kebanggaan Etnik: Sebuah Eksplanasi Teoritikal Terhadap Kebijakan Penanggulangan Pemberontakan Daerah,†Jurnal Ketahanan Nasional, Volume XIII no. 2 2008;

Sarjan, Kemal AL Kindi Mulya, Siti Chadijah, Problematika dan Teknis Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 1 August 2020;

Sri Husnulwati, Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19, Solusi, Vol19 No1 2021;

Sri Kusriyah, Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol III No. 1 2016;

Suyatno, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, Politik Indonesia Indonesian Political Science Review, Vol.1 No 2 2016;

Teten jamaludin, Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika, JPW Jurnal Politik Walisongo, Vol 1, No 1 2019;

• Books :

Aditya Perdana et all, 2018, Pembiayaan Pemilu Di Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta Pusat;

Afan Gaffar, 2000, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;

Didik Supriyanto et all., 2015, Dana Kampanye Pilkada: Pengaturan Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran, dan Pelaporan Berdasarkan UU No 1/2015 Juncto UU No 8/2015, Yayasan Perludem, Jakarta Selatan;

Johny Ibrahim, 2008, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya;

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.

Diterbitkan

2021-07-24