PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN SATU BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS SATRESNARKOBA POLRES SUKOHARJO)

Penulis

  • Yusuf Jaya Wijaya
  • Rizal Bagaskoro

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman dikaji berdasarkan hukum pidana dan penanganan Satresnarkoba Polres Sukoharjo. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam melaksanakan pertanggungjawaban pidana pelaku perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo dan solusinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap pertanggungjawaban pidana perantara narkotika di Polres Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (2) apabila berat narkotika lebih dari 5 gram. Dalam perkara T.B., keterlibatan sebagai perantara terlihat dari tindakan mengambil, membungkus, menempatkan, memberikan informasi lokasi, berkomunikasi dengan pihak terkait, serta menerima imbalan. Unsur kesalahan dianalisis melalui kesengajaan, pengetahuan, kehendak, kemampuan bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum. Pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti sah sesuai hukum acara pidana. Pertanggungjawaban T.B. tetap bersifat individual dan bergantung pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana secara sah di persidangan dan kendala-kendala dalam melaksanakan pertanggungjawaban pidana pelaku perantara jual beli narkotika golongan satu bukan tanaman di Satresnarkoba Polres Sukoharjo menghadapi empat kendala utama. Pertama, pelaku utama belum tertangkap sehingga jaringan dan pembagian peran sulit diungkap. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi, analisis komunikasi, dan pengembangan jaringan. Kedua, tersangka atau saksi kurang kooperatif sehingga keterangan terbatas. Solusinya melalui pemeriksaan terstruktur dan pembandingan dengan alat bukti lain. Ketiga, pembuktian memerlukan uji laboratorium sehingga membutuhkan ketelitian dan waktu. Solusinya memperkuat koordinasi, pengamanan, serta administrasi barang bukti. Keempat, modus sistem tempel menyulitkan penangkapan dan pembuktian hubungan pelaku dengan barang. Solusinya melalui pemetaan wilayah, analisis perangkat elektronik, dan penyidikan berkelanjutan.

Kata Kunci: Jual Beli, Narkotika, Pertanggungjawaban, Pidana

Diterbitkan

2026-11-17

Terbitan

Bagian

Articles