PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT STUDI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SEDULUR SIKEP DI DUKUH KALIYOSO DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
Abstrak
Perkawinan Sedulur Sikep memiliki tata cara adat khas, tetapi pencatatan negara menimbulkan persoalan keabsahan, administrasi, status keluarga, waris, dan perlindungan anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta keabsahan perkawinan adat masyarakat Sedulur Sikep menurut hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif deskriptif, data primer dan sekunder, observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, analisis kualitatif, serta lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berlandaskan nilai kejujuran, kesederhanaan, kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga. Prosesi perkawinan meliputi nyumuk, ngendek, nyuwito, dan paseksen yang menekankan kesungguhan serta pengakuan sosial. Prinsip siji lan kanggo selawase menunjukkan komitmen terhadap satu pasangan sepanjang kehidupan. Pelaksanaan adat tetap harus memperhatikan hukum nasional, terutama persetujuan calon mempelai dan batas usia 19 tahun. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk memberikan kepastian administratif dan perlindungan hak pasangan serta anak. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 menyediakan mekanisme pencatatan bagi penghayat kepercayaan. Dengan demikian, adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan. Kedudukan dan keabsahan perkawinan adat masyarakat Sedulur Sikep menurut hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait Kedudukan perkawinan adat Sedulur Sikep diakui dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keabsahan perkawinan didasarkan pada agama atau kepercayaan, sedangkan pencatatan berfungsi memberikan kepastian dan pembuktian administratif. Perkawinan Sedulur Sikep yang hanya dilakukan melalui pasuwitan tetap memiliki pengakuan sosial, tetapi dapat menghadapi hambatan administratif apabila tidak dicatatkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperkuat pengakuan terhadap penghayat kepercayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 memberikan mekanisme pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan melalui pemuka kepercayaan. Dengan demikian, adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan.
Kata Kunci: Adat, Perkawinan, Sedulur Sikep, Yuridis.