PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRAJURIT TNI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN MILITER (STUDI KASUS DI KODIM 0906 / KUTAI KERTANEGARA)

Penulis

  • Ramli
  • Arpangi

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menuntut pertanggungjawaban prajurit Tentara Nasional Indonesia melalui mekanisme pidana dan disiplin militer yang adil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana di lingkungan militer di Komando Distrik Militer 0906 Kutai Kartanegara serta untuk mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pertanggungjawaban hukum tersebut beserta solusi penyelesaiannya secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh penggunaan data primer dan data sekunder melalui metode observasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan, serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana di Komando Distrik Militer 0906 Kutai Kartanegara merupakan kewajiban mutlak yang melekat pada setiap personel tanpa menghilangkan hak-hak keadilan hukumnya. Pertanggungjawaban tersebut mencakup penegakan disiplin militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pelaksanaan pertanggungjawaban disiplin meliputi pemeriksaan awal, penjatuhan hukuman, pelaksanaan sanksi, dan pembinaan moral secara berkelanjutan. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana mencakup proses pelaporan, penyidikan, penyerahan berkas perkara, penuntutan, persidangan di pengadilan militer, hingga eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Komando Distrik Militer 0906 Kutai Kartanegara memegang peranan vital dalam melakukan fungsi pembinaan, tindakan pengamanan awal, pengawasan kedinasan, serta koordinasi intensif dengan Polisi Militer dan lembaga penegak hukum terkait. Seluruh rangkaian proses pemeriksaan dan penegakan hukum wajib dilaksanakan secara objektif, proporsional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah demi menjamin kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak prajurit, serta terjaganya disiplin dan profesionalisme militer. Di sisi lain, pelaksanaan pertanggungjawaban hukum prajurit di satuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah sumber daya manusia, fasilitas pendukung, tingkat kompetensi hukum personel, penataan administrasi perkara, pengawasan melekat, serta koordinasi antarbagaimanapun di dalam satuan. Adapun kendala eksternal mencakup faktor jarak geografis wilayah teritorial, kompleksitas proses penuntutan dan persidangan, ketersediaan saksi di lapangan, tekanan sosial kemasyarakatan, koordinasi lintas instansi, serta dinamika perubahan kebijakan hukum nasional terbaru. Guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, ditempuh upaya preventif berupa peningkatan penyuluhan hukum, pembinaan mental rohani, pengawasan fungsional, pen keteladanan pimpinan, pemetaan potensi kerawanan, serta evaluasi rutin satuan. Upaya represif dilakukan melalui pemeriksaan perkara secara objektif, penjatuhan sanksi yang proporsional, pelimpahan berkas kepada instansi berwenang, dokumentasi hukum, serta evaluasi berkala terhadap penanganan kasus. Solusi sistemik yang diterapkan mencakup penguatan pengawasan hierarki, peningkatan kompetensi teknis hukum, perbaikan administrasi perkara, optimalisasi koordinasi lintas instansi, pencegahan berbasis data, serta pembentukan budaya hukum yang kuat di lingkungan prajurit.

Kata Kunci: Hukum Militer; Kodim; Pertanggungjawaban Hukum; Tindak Pidana.

Diterbitkan

2026-11-16

Terbitan

Bagian

Articles