PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERJANJIAN KERJA LISAN TERHADAP ADANYA WANPRESTASI OLEH PEMBERI KERJA
Abstract
Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi pekerja rumah tangga. Namun, mayoritas pekerja rumah tangga hanya terikat perjanjian kerja lisan yang sah tetapi lemah secara pembuktian. Akibat kekosongan undang-undang khusus, pekerja rumah tangga rentan mengalami wanprestasi upah dan eksploitasi. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dari tindakan sewenang-wenang pemberi kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam perjanjian kerja lisan terhadap tindakan wanprestasi upah oleh pemberi kerja dan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pemberi upah yang melakukan tindakan wanprestasi upah kepada pekerja rumah tangga menurut hukum positif di Indonesia saat ini. Penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif guna mengevaluasi regulasi serta mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga terkait wanprestasi upah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam perjanjian kerja lisan terhadap tindakan wanprestasi upah oleh pemberi kerja berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, perjanjian lisan adalah sah dan setara di mata hukum. Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 melindungi hak normatif pekerja, seperti upah, tunjangan hari raya, dan jaminan sosial yang diwajibkan Pasal 11 huruf g. Walaupun memiliki kelemahan pembuktian tertulis menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pekerja dapat menuntut haknya berdasarkan Pasal 93 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melalui mediasi lingkungan maupun dinas ketenagakerjaan dan sanksi hukum terhadap pemberi upah yang melakukan tindakan wanprestasi upah kepada pekerja rumah tangga menurut hukum positif di Indonesia saat ini diterapkan bertahap mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha berdasarkan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Sementara itu, sanksi pidana ketenagakerjaan terbaru dalam Pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengancam pelaku dengan pidana penjara 1 hingga 4 tahun dan denda 100.000.000,00 sampai 400.000.000,00 rupiah. Alternatif penjeratan pidana umum lainnya dapat menggunakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.
Kata Kunci: Perjanjian Kerja Lisan, Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Wanprestasi Upah