PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

Authors

  • Mohamad Dhimas Putra Kusuma
  • Sri Endah Wahyuningsih

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan pengelolaan barang milik negara dilakukan sesuai hukum, amanah, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan barang milik negara di lingkungan kepolisian di Polrestabes Semarang dan untuk mengetahui kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan barang milik negara di lingkungan kepolisian di Polrestabes Semarang dan solusinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, serta wawancara di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji penyalahgunaan barang milik negara, unsur tindak pidana, pembuktian, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan Barang Milik Negara di Polrestabes Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 476 tentang pencurian, Pasal 486 tentang penggelapan, Pasal 488 tentang penggelapan dalam keadaan tertentu, Pasal 492 tentang penipuan, Pasal 603 tentang tindak pidana korupsi berupa memperkaya diri yang merugikan keuangan negara, dan Pasal 604 tentang penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Pengelolaan Barang Milik Negara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Pertanggungjawaban internal juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan kendala pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan Barang Milik Negara di Polrestabes Semarang meliputi sulitnya membuktikan kesengajaan, membedakan pelanggaran administrasi dengan tindak pidana, membuktikan kerugian keuangan negara, serta administrasi Barang Milik Negara yang kurang tertib. Solusinya mencakup pemeriksaan menyeluruh dan terpadu terhadap dokumen, barang, saksi, kewenangan, serta kronologi; analisis hukum secara komprehensif berdasarkan unsur tindak pidana; pelibatan fungsi pengawasan dan audit untuk memastikan status serta nilai kerugian; serta penguatan administrasi melalui inventarisasi berkala, berita acara serah terima, digitalisasi, pelatihan petugas, dan evaluasi. Langkah tersebut memperkuat kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan, dan mendukung pembuktian yang objektif.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, Kepolisian, Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan.

Downloads

Published

2026-11-19