SINERGITAS DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN REMBANG

Authors

  • Maryono
  • Moh. Aris Siswanto

Abstract

Penelitian ini mengkaji sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dalam mencegah korupsi dana desa melalui pengawasan, transparansi, pembinaan, dan kolaborasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa di kabupaten Rembang dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa di kabupaten Rembang dan solusinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan deskriptif analitis, mengumpulkan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, observasi, serta wawancara, kemudian menganalisisnya secara kualitatif di Kabupaten Rembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa di kabupaten Rembang dilakukan melalui pengawasan langsung, monitoring berkala, program desa anti korupsi, optimalisasi teknologi pengawasan, sosialisasi dan pendidikan hukum, serta peningkatan transparansi informasi keuangan desa. Kendala yang dihadapi meliputi koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum efektif, rendahnya pemahaman aparatur desa, konflik internal, lemahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya transparansi keuangan. Solusi yang diperlukan meliputi penguatan kapasitas aparatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, optimalisasi teknologi, peningkatan transparansi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah dan fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

Kata Kunci: Dana Desa; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemerintah Daerah; Tindak Pidana Korupsi.

Downloads

Published

2026-11-17