ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN YANG HAMIL DAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Abstract

Sebagai negara rechtstaats atau penganut sistem hukum civil law serta the rule of law, Indonesia juga mengakui adanya hak asasi manusia. Dalam upaya pemenuhan dan penegakan hukum negara yang baik merupakan negara yang memberikan sikap yang baik pada siapapun termasuk pelanggar hukumnya. salah satu implementasi dari prinsip perlindungan hukum tersebut yakni adanya hak narapidana yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dari berbagai hak, hak-hak warga binaan pemasyarakatan perempuan menjadi urgensi tersendiri karena pada dasarnya kebutuhan perempuan berbeda dengan kebutuhan laki-laki dan yang menjadi urgensi utama adalah warga binaan pemasyarakatan perempuan yang hamil serta menyusui dan anak di lembaga pemasyarakatan, mengingat lingkungan pemasyarakatan berbeda dengan lingkungan normal, dan bagaimana implementasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Pendekatan penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memberikan penjelasan lebih analisis dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan hukum pada perlindungan hukum untuk warga binaan pemasyarakatan perempuan dan anak di lembaga pemasyarakatan sangat lengkap, dimana dipenuhi hak-hak dari keduanya dan digolongkan secara khusus. Untuk perlindungan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan dan anak digolongkan pada perempuan dalam fungsi reproduksi serta anak sehingga diberikan tambahan makanan guna pemenuhan gizi. Namun dalam implementasinya baik keduanya masih ada yang tidak terpenuhi haknya, seperti dalam hal makanan, dan tempat tinggal di lembaga pemasyarakatan yang kurang layak, dan juga masih terjadi disparitas hukum antar subjek hukum dalam proses penegakan serta perlindungan hukum

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Hak, Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan, Anak.