2026-10-25T17:57:27Z https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/oai

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1962 2020-01-02T12:43:07Z ua:ART

Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi Yurista, Dina Yustisi keadilan pajak zakat Yusuf Qardhawi Dalam Islam kita harus mematuhi segala hukum yang berlaku, semua perintah dalam agama harus dijalankan tak terkecuali dengan kita mengeluarkan harta yang kita miliki dengan ukuran yang telah ditentukan kepada orang-orang yang berhak atau lebih kita kenal dengan istilah Zakat. DI luar itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membayar uang kepada negara atau yang kita sebut pajak. Sistem zakat dalam Islam adalah sistem keuangan yang paling penting untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat, sedangkan sistem perpajakan negara untuk menegakkan jumlah keuangan yang baik agar dapat memenuhi pertahanan dan ketentuan pelayanan masyarakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pajak dan zakat dalam satu waktu, maka dibutuhkan keadilan dalam pelaksanaan keduanya untuk menghindari kecurangan. Universitas Islam Sultan Agung 2017-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Kualitatif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/1962 10.30659/jua.v1i1.1962 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017; 39-57 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/1962/1681 Copyright (c) 2017 Dina Yustisi Yurista

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1968 2020-01-02T12:43:07Z ua:ART

QAUL SHAHABI DAN APLIKASINYA DALAM FIQH KONTEMPORER Nizar, Muchamad Choirun Qaul Shahabi Aplikasi Fiqh Kontemporer Dinamika perkembangan hukum Islam tidak dapat terlepas dari disiplin ilmu ushul fiqh yang memiliki sejumlah metodologi sebagai dalil serta landasan untuk berijtihad. Qaul Shahabi menjadi salah satu dari dalil yang digunakan oleh Ulama Fiqh dalam mengatasi problematika yang terjadi di kalangan umat Islam. Qaul shahabi ialah perihal satu orang shahabah mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan shahabah lainnya, tanpa diketahui seorang shahabat pun yang menentang. Qaul Shahabi menjadi eksis sebagai salah satu rujukan hukum Islam sejak masa Tabi’in. Kehujjahan qaul shahabi diperselisihkan oleh kalangan Ulama. Imam Malik, Ar Razi, Hanafiyyah, Asy Syafi’i dengan Qaul Qadim beliau dan Ahmad bin Hanbal menerima Qaul Shahabi sebagai hujjah. Sedangkan Ulama Asya’irah, Mu’tazilah, Asy Syafi’i dengan Qaul Jadid beliau, Ulama’ Syi’ah, Al Karkhi, Ulama Kontemporer Madzhab Maliki dan Hanafi serta Ibnu Hazm menolak Qaul Shahabi sebagai hujjah. Sama halnya dengan hujjah lain, Qaul Shahabi juga dapat menjadi rujukan bagi permasalahan kontemporer. Perbedaan pendapat Ulama tentang penggunaan Qaul Shahabi sebagai hujjah berpengaruh pada aplikasinya dalam fiqh kontemporer. Universitas Islam Sultan Agung 2017-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Kualitatif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/1968 10.30659/jua.v1i1.1968 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017; 20-38 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/1968/1683 Copyright (c) 2017 Muchamad Choirun Nizar

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1971 2020-01-02T12:43:07Z ua:ART

MAZHAB ULAMA DALAM MEMAHAMI MAQASHID SYARI’AH Hidayatullah, Kholid Maqashid Syari’ah Tipologi Literalis-Tekstualis WasaÏiyyah. Syari’at Islam datang sebagai rahmat untuk manusia, menjaga kemaslahatan dalam semua hal dan keadaannya. Semua hukum yang ada, baik berupa perintah maupun larangan, yang terekam dalam teks teks syari’at bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Namun semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dan Allah menyampaikan syari’atNya dengan tujuan dan maksud tersebut. Oleh para ulama’, maksud dan tujuan tersebut dinamakan Maqashid Syari’ah. Maqashid Syari’ah adalah salah satu disiplin ilmu yang tidak lahir secara instan. Melainkan berjalan dengan fase fasenya, dimulai dari fase perkembangan sampai pada fase pembukuan seperti masa sekarang ini dan aliran-aliaran dalam memahami Maqashid Syariah. Kajian ini untuk memperoleh pengetahuan tentang tipologi mazhab ulama dalam memandang konsep Maqhasid Syari’ah maqhasid yang bisa di simpulkan terbagi kedalam tiga aliran : Pertama, “Madrasah Literalis-Tekstualis” yang tak memperhatikan makna atau tujuan di balik teks., Kedua, kebalikan dari madrasah pertama.Yakni yang cenderung terlalu kontekstual, mengesampingkan teks, mendewakan makna di balik teks, berpandangan bahwa agama adalah substansi, bukan bentuk lahirnya, tak segan meninggalkan teks-teks yang qath’iy, cenderung mengekor ke Barat. Ketiga, “Madrasah Moderat” yang disebut al-Qaradlawi sebagai “Madrasah Wasathiyyah”. Madrasah ini selain memelihara literal-teks juga mempertimbangkan tujuan-tujuan di balik teks dengan pertimbangan porsi keduanya hingga seimbang. Universitas Islam Sultan Agung 2017-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Kualitatif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/1971 10.30659/jua.v1i1.1971 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017; 1-19 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/1971/1685 Copyright (c) 2017 Kholid Hidayatullah

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1985 2020-01-02T12:43:07Z ua:ART

Bom Bunuh Diri dan Euthanasia (Perspektif Hukum Islam) Thobroni, Ahmad Bom Bunuh Diri Euthanasia Perjuangan tidak pernah mengenal kata akhir, namun cara berjuang tiap umat sering kali mengalami perubahan searah dengan perubahan sarana-sarana perang. Pada tahun-tahun terakhir, sering terdengar upaya beberapa kelompok muslim yang melakukan bom bunuh diri atau juga dikenal sebagai suicide bombing dan human bombing atau bom manusia.Secara umum ada dua reaksi para ulama dalam menyikapinya, sebagian melarang dan sebagian lagi memuji. Kedua kelompok tersebut sama-sama menyertakan argumen-argumennya, baik secara naqly maupun aqly. Kejelasan hukum syara’ sangat dibutuhkan dalam masalah yang amat krusial ini. Ini dikarenakan perbedaan yang ada cukup tajam dan mengandung berbagai implikasinya baik di dunia maupun di akhirat.Bagi mereka yang menganggap aksi bom manusia sebagai aksi bunuh diri (‘amaliyat intihariyah), maka implikasi kepada para pelakunya ialah tidak diberlakukan hukum-hukum mati syahid, namun dipandang sebagai orang hina karena berputus asa menghadapi kesulitan hidup. Di akhirat, pelakunya dianggap akan masuk neraka, karena telah bunuh diri. Sedangkan bagi mereka yang menganggap aksi bom bunuh diri sebagai aksi mati syahid (‘amaliyat istisyhadiyah), maka implikasi kepada para pelakunya adalah diberlakukan hukum-hukum mati syahid. Dia dianggap sebagai pahlawan dan teladan keberanian yang patut dicontoh dan di akhirat akan masuk surga.Karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan, serta merupakan karunia dan wewenang Tuhan, maka Islam melarang orang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alas an yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan apapun. Hukum bunuh diri dan euthanasia masih dipersoalkan di kalangan masyarakat. Pro kontra inilah yang mendorong penulis untuk memilih tema hukum bom bunuh diri dan euthanasia dalam perspektif hukum Islam. Universitas Islam Sultan Agung 2017-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Kualitatif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/1985 10.30659/jua.v1i1.1985 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017; 134-151 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/1985/1686 Copyright (c) 2017 Ahmad Thobroni

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2213 2020-01-02T12:43:07Z ua:ART

Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat Kuncoro, Anis Tyas Nilai Filantropi Istikhlaf Ibadah Maaliyah Ijtima’iyyah. Sesungguhnya ajaran Islam dengan konsep zakatnya telah memberikan landasan mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial ekonomi umatnya. Ajaran ni memiliki dimensi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi klasik maupun modern lainnya. Dari sudur pandang ideologi dan keyakinan, paling tidak, zakat telah memberikan pandangan fundamental terhadap keududkan harta dan kepemilikan. Sedang dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan sosial, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraaan, karena dengna penglolaan zakat yang baik akan menungkinkan keberlangusnan pembengunan dan pertumbuhan ekonomi yan gjida sekaligus dibarengi dengan pemerataan pendapatan, economic growth equality. Universitas Islam Sultan Agung 2017-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitatif Analisis application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2213 10.30659/jua.v1i1.2213 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017; 73-87 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2213/1687 Copyright (c) 2017 Anis Tyas Kuncoro

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2217 2020-01-02T12:43:07Z ua:ART

Masjid sebagai Agen Baznas: Analisa Potensi SDM Ta’mir Masjid di Kabupaten Jepara Arafat, M. Husni Tamrin, M. Husni Anwar, Aan Zainul Al Mufti, Alex Yusron Ta’mir Masjid Agen Baznas Zakat Maal Potensi Zakat Ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat memberikan potensi yang sangat besar bahkan mampu menjadikan umat Islam sebagai umat yang sangat mulia dan sejahtera, namun kenyataannya peranan dan fungsi zakat belum mampu menghantarkan umat islam menjadi umat yang sejahtera. Potensi zakat nasional sebanyak 217 trilyun dan hingga saat ini belum mampu tercapai. Salah satu faktor karena keterbatasan lembaga penyalur zakat sehingga penyaluran zakat belum begitu mudah diakses oleh para muzakki. Disatu sisi, keberadaan masjid yang tersebar diseluruh lingkungan masyarakat mampu menjawab atas belum tercapainya jumlah potensi penerimaan zakat dengan menjadikan masjid sebagai agen badan zakat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya manusia (SDM) dan kesanggupan sebagai agen penerimaan zakat oleh ta’mir masjid di Kabupaten Jepara. Metode penelitian ini menggunakan survei, kuesioner dan interview mendalam(indepth interview). Hasil penelitian ini takmir masjid mayoritas bersedia menjadi agen Baznas dalam menerima zakat maal namun memerlukan pembekalan pengetahuan, pemahaman dan standarisasi pengelolaan zakat, baik secara manual maupun secara on-line real time. Selain itu, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terutama mereka yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat maal untuk disalurkan kepada organisasi pengelola zakat terdekat (masjid). Universitas Islam Sultan Agung 2017-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Quantitif Analisis application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2217 10.30659/jua.v1i1.2217 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017; 58-72 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2217/1690 Copyright (c) 2017 M. Husni Arafat, M. Husni Tamrin, Aan Zainul Anwar, Alex Yusron Al Mufti

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2218 2020-01-02T12:43:07Z ua:ART

Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak Sulchan, Ahmad Ghani, Muchamad Gibson Mekanisme Penuntutan Tindak Pidana Anak. Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Peristiwa penyimpangan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak harus mendapatkan penanganan yang khusus. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penuntutan sesuai Pasal 137 KUHAP, guna mendapatkan kebenaran materiil. Mekanisme pemeriksaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi perlu didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Orang Tua atau Wali serta Penasihat Hukum, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara serta diupayakan penyelesaian secara Diversi yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban di fasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang. Universitas Islam Sultan Agung 2017-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitatif Analisis application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2218 10.30659/jua.v1i1.2218 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017; 110-133 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2218/1691 Copyright (c) 2017 Ahmad Sulchan, Muchamad Gibson Ghani

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2223 2020-01-02T12:43:07Z ua:ART

Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis Tulab, Tali Wali Perkawinan Feminis. Perkawinan adalah adalah salah satu dari sekian banyak sunah rasul yang sangat penting. Hal ini terbukti dari diturunkannya ayat-ayat muhakamah yang menjelaskan mengenai perkawinan ataupun pernikahan. Prosesi perkawinan sendiri memiliki beberapa syarat dan rukun secara syariat yang terdapat dari pada al-Qur’an dan Hadits. Dari sekian banyak syarat dan rukun perkawinan hal yang menjadi perbedaan pendapat antar ulama adalah mengenai hal wali nikah. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam rangka tercapainya tujuan dari studi ini. Pendapat Ulama Hanafiyah tentang wali nikah lebih sesuai dengan kesetaraan gender. Sebab menurut mereka wali nikah bukanlah syarat sah suatu perkawinan, tetapi sebatas syarat kamal atau kesempurnaan dengan catatan calon suami itu sepadan bagi wanita perwaliannya. Dalam pandangan demikian ini calon suami dan calon istri sebagai rukun utama (para pihak) yang akan mengikatkan diri dalam suatu perikatan yang agung dan sakral yaitu perkawinan dalam keadaan setara. Keduanya sebagai orang-orang yang dewasa dan berakal (berkecerdasan atau rusyd) adalah memiliki ahliyatul wujub (penerima hak) dan ahliyatul ada’ (cakap melakukan perbuatan hukum) sekaligus. Karena itu selama tidak ada halangan mereka berhak melakukan sendiri atau langsung akad nikah tanpa harus mendelegasikan pada orang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain, termasuk orang tua atau kerabat yang lain. Universitas Islam Sultan Agung 2017-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Kualitatif Deskriptif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2223 10.30659/jua.v1i1.2223 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017; 152-164 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2223/1695 Copyright (c) 2017 Tali Tulab

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2224 2020-01-02T12:43:07Z ua:ART

Local Wisdom dalam Pemikiran Kyai Sholeh Darat: Telaah Terhadap Kitab Fiqh Majmu'at al-Shari'ah al-Kafiyah li al-'Awam Irfan, Agus Lokal Wisdom Kiai Sholeh Darat Majmu'at Studi karya para Ulama Nusantara di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan. Penemuan unsur lokalitas (kearifan lokal) di masing-masing karya Ulama Nusantara menunjukkan bahwa aspek kepulauan Nusantara mempengaruhi karya intelektualnya. Buku Fiqih dengan judul Majmu'at as- Shari'ah al-Kafiyah li al-'Awam adalah karya Kiai Sholeh Darat. Buku tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa pada akhir abad 19, dan karyanya jelas menunjukkan elemen yang sangat menonjol dari wilayah ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis terhadap buku Majmu'at as- Shari'ah al-Kafiyah li al-'Awam dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal ini, diharapkan masyarakat bisa memahami dan lebih mudah mengikuti pesan dari buku tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui bahwa aspek kearifan lokal dalam buku Majmu'at as- Shari'ah al-Kafiyah li al-'Awam muncul dalam hal-hal seperti penampilan, bahasa dan penjelasan. Dalam penafsiran dan bahasa, Kiai Sholeh Darat menggunakan naskah pegon, sebuah bentuk keaksaraan yang sangat umum digunakan oleh masyarakat Muslim tradisional, terutama di wilayah Jawa saat itu. Sementara itu, Kiai Sholeh Darat sering mengomentari masalah masalah Dayang Memule dengan penawaran (sajen), Perhitungan pasaran, Nyahur Tanah, Ukuran Timbangan (untuk Zakat) dan lain-lain. Universitas Islam Sultan Agung 2017-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Kualitatif Deskriptif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2224 10.30659/jua.v1i1.2224 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 1 (2017): Vol. 1, No. 1, Oktober 2017; 88-109 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2224/1696 Copyright (c) 2017 Agus Irfan

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2338 2020-01-02T12:44:20Z ua:ART

Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan Pusvita, Sari Status Anak Keputusan Mahkamah Konstitusi Kompelasi Hukum Islam Putusan mahkamah konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 merupakan langkah di bidang hukum keluarga di Indonesia. Hakim konstitusi mengabulkan petisi untuk menentukan status perdata bagi anak-anak lahir dari pernikahan kedua orang tuanya tidak tertulis oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PKN). Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali apa efek dari hukum eksplisit dan implisit untuk menentukan pengadilan konstitusional bagi anak-anak yang tersebut diatas; bagaimana Kontemplasi Hukum Islam terhadap warisan anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki status pernikahan resmi sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah penelitian perpustakaan dan hanya berfokus pada beberapa data yang bersumber di perpustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Semua data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, hakim konstitusi berdasarkan empat faktor. Mereka adalah sosiologi, teknologi, dan peningkatan pengetahuan, hukuman, dan perlindungan hukum bagi anak-anak. Dampak eksplisit adalah hukum jaminan untuk anak-anak yang tidak sah dari status perwakinan orang tuanya. Sebaliknya, yang tersirat akan membuat kebingungan dalam hukum keluarga, jika itu termasuk perzinaan (zina), hidup bersama tanpa perkawinan yang sah (samen leven), dan hubungan bebas lainnya. Dijelaskan dalam hukum Islam bahwa anak yang lahir dari perzinaan tidak memiliki hubungan dengan ayah mereka. Jadi, tidak ada alasan untuk mendapatkan warisan. Universitas Islam Sultan Agung 2018-05-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Statue Approach (pendekatan perundang-undangan) dan Conceptual Approach (pendekatan konsep). application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2338 10.30659/jua.v1i2.2338 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 2 (2018): Vol. 1, No. 2, April 2018; 31-51 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2338/2041 Copyright (c) 2018 Sari Pusvita

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2419 2020-01-02T12:44:20Z ua:ART

Penolakan Nasab Anak Li’an dan Dhihar dengan Ta’liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu dengan al-Mughni) Hafidzi, Anwar Li’an Saksi Hamil Anak Zina. Artikel ini membahas mengenai konsep li’an dalam perkawinan serta dampak yang didapatkan setelahnya melalui pandangan hukum Islam. Munculnya permasalahan dalam perkawinan disebabkan suami menuduh istri nya telah berzina dengan laki-laki lain, atau suami tidak mengakui anak yang ada di dalam kandungan istrinya sebagai anaknya sebagai bagian dari permasalahan yang berkembang pada saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebolehan menolak nasab anak dan kehamilan dengan li’an dalam perkawinan. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif analytic komparatif yakni membandingkan antara pembahasan li’an tentang kebolehan menolak nasab anak dan menganalisanya. Sumber primernya adalah kitab Fiqh al-IslÉm wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaily dengan kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Hasil temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pendapat diantara jumhur ulama mengenai kesaksian suami saat melakukan li’an. Menurut Imam Hanafi kesaksian li’an dari istri tidak sah jika belum adanya kesaksian dari suami, dan Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkannya kedatangan suami istri secara bersama-sama, sedangkan Imam Malik mensyaratkan kedatangan sekelompok orang dalam pelaksanaan li’an , paling sedikitnya empat orang yang adil. Universitas Islam Sultan Agung 2018-05-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2419 10.30659/jua.v1i2.2419 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 2 (2018): Vol. 1, No. 2, April 2018; 77-94 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2419/2042 Copyright (c) 2018 Anwar Hafidzi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2444 2020-01-02T12:44:20Z ua:ART

Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat) Amri, M. Saeful Tulab, Tali Islam Barat Keluarga Keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, saling mengikat satu sama lain. Menurut ajaran Islam, perikatan itu mengandung tanggung jawab dan sekaligus rasa saling memiliki dan saling berharap (mutual expectation). Nilai kasih sayang yang berdasarkan agama menjadikan struktur keluarga memiliki pondasi yang kokoh. sebab struktur keluarga dan Kedudukannya ditentukan oleh hukum Islam dan bukan semata-mata perasaan. Berbeda dengan masyarakat modern yang cenderung berfikir dan bersikap pragmatis, sehingga pernikahan lebih diutamakan sebagai fungsi seksual, reproduksi dan rekreasi. Akibatnya masyarakat Barat modern tengah mengalami polemik besar yaitu masalah keluarga. Ada dua faktor utama atas retaknya sistem sebuah keluarga di Negara modern tersebut. Pertama, sebab pernikahan yang hanya terfokus untuk mencari kesenangan daripada berpikir tentang tanggung jawab. Sehingga banyak keluarga yang bercerai dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga Kedua, sebab putusnya sistem keluarga besar yang utuh. Hal tersebut berdampak pada meningginya angka kasus bunuh diri serta pemerkosaan dikalangan remaja akibat kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga. Karenanya masyarakat modern perlu untuk menjadikan Islam sebagai konsep dalam pembentukan keluarga. Sebab sistem dan landasannya berasal dari prinsip Tauhid, yakni menjadikan Tuhan sebagai pembuat aturan untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari Universitas Islam Sultan Agung 2018-05-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2444 10.30659/jua.v1i2.2444 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 2 (2018): Vol. 1, No. 2, April 2018; 95-134 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2444/2043 Copyright (c) 2018 M. Saeful Amri, Tali Tulab

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2455 2020-01-02T12:44:20Z ua:ART

De-Secularizing Legal Education in Indonesian Non-Islamic Law School: Examining The ‘Introduction to Jurisprudence’ Textbooks on The ‘Norm Classification’ Chapter Muhammadin, Fajri Matahati Danusatya, Hanindito Islamization of Knowledge Jurisprudence Norms Legal Education Indonesia The Indonesian legal system is not secular, but the legal education in non-Islamic universities are secular. This article will highlight the ‘Introduction to Jurisprudence’ course (ITJ) at law undergraduate programs. More specifically, one chapter will be analyzed i.e. ‘Classification of Norms’ because it is an early fundamental chapter in ITJ which shapes the jurisprudential reasoning of the law students. This article uses a literature study to observe the most used textbooks for the (ITJ) course in the top law schools in Indonesia. It will be found that the approached used by these textbooks are secular and incompatible with the Indonesian non-secular legal system. Islamization of knowledge is needed to ‘de-secularize’ this ‘Classification of Norms’ chapter. Universitas Islam Sultan Agung 2018-08-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Theoretical application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2455 10.30659/jua.v1i2.2455 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 2 (2018): Vol. 1, No. 2, April 2018; 135-158 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2455/2044 Copyright (c) 2018 Fajri Matahati Muhammadin, Hanindito Danusatya

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2456 2020-01-02T12:44:20Z ua:ART

Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah) Susanti, Dyah Ochtorina Perjanjian Kawin Perlindungan Hukum Suami Istri Maqashid Syari'ah Perjanjian kawin di Indonesia, mengatur tentang harta dalam perkawinan dan harta bawaan dari pasangan suami istri. Fakta empiris menunjukkan bahwa perselisihan pasangan suami istri tidak hanya disebabkan oleh perbedaan harta, akan tetapi juga dipicu sebab lainnya. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan maqashid syari’ah. Kepada pemerintah dan DPR RI, hendaknya mengadakan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi utilities (kemanfaatan) serta berdasar maqashid syari’ah, dan dari sisi kepastian hukum yang bermuara pada jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri. Universitas Islam Sultan Agung 2018-05-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article normatif legal research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2456 10.30659/jua.v1i2.2456 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 2 (2018): Vol. 1, No. 2, April 2018; 1-30 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2456/2045 Copyright (c) 2018 Dyah Ochtorina Susanti

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2768 2020-01-02T12:44:20Z ua:ART

Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati Taufiq, Muhammad Kuncoro, Anis Tyas Legalitas Nikah Pasuwitan ‘Urf Perkawinan merupakan hubungan yang sakral. Seorang pria dan wanita dinyatakan sah menjadi pasangan suami isteri ketika sudah melaksanakan akad nikah serta telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun masyarakat Suku Samin yang ada di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati mempunyai aturan dimana seorang pria dan wanita dinyatakan sebagai sah sebagai seorang suami isteri apabila telah melakukan hubungan intim yang disebut tradisi pasuwitan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam rangka medapatkan data lebih detail, penulis juga menggunakan wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pasuwitan adalah proses dimana seorang pengantin laki-laki hidup satu rumah dengan pengantin perempuan untuk menjalani proses pencocokan, kecocokan ditandai dengan telah melakukan hubungan intim. Setelah itu baru keduanya dinyatakan sah sebagai suami isteri. Berdasarkan analisis hukum Islam tradisi yang ada di masyarakat Suku Samin ini tidak boleh untuk dilakukan karena tradisi ini bertentangan dengan dalil syara’. Tradisi ini bisa dikatakan sebagai ‘urf tetapi ‘urf yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagai ‘urf (‘urf fasid) yaitu menghalalkan yang haram. Sedangkan jika dilihat dari syarat dan rukun nikah, tradisi pasuwitan dilakukan tanpa ijab qabul yang jelas. Padahal dalam ketentuan ijab qabul dalam perkawinan itu harus ada pernyataan menikahkan dari wali serta diucapkan dengan jelas dan menggunakan kata-kata nikah atau tazwij. Sehingga perkawinan dalam tradisi pasuwitan ini bisa dikatakan sebagai nikah yang tidak sah karena tidak memenuhi akad dalam perkawinan yang sebenarnya. Universitas Islam Sultan Agung 2018-05-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Metode Deskriptif Analisis application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2768 10.30659/jua.v1i2.2768 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 1 No. 2 (2018): Vol. 1, No. 2, April 2018; 53-76 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v1i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2768/2046 Copyright (c) 2018 Muhammad Taufiq, Anis Tyas Kuncoro

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2949 2020-01-02T12:45:23Z ua:ART

تولية الكافر على المسلم في ولاية الحكم عند ابن تيمية Muqorobin, Ahmad Rayhan, Ahmad Leadership Kafir (non-Muslim) Muslim Government Ibn Taimiyah Leader is a very urgent figure in our daily life. In this case a lot of questions about the ideal leader figure who is able to lead this country. The reality is very difficult to find the ideal leader figure, until finally many discourses that say that the leader is not important Muslims or infidels. The most important factor is that he should be able to lead his community fairly. Religious issues are not considered because religion and the state are different things. This led to differences of opinion among 'ulama-'ulama Islam . This research focus to know the opinion of Ibn Taymiyyah related to problems of leadership infidels against Muslims in the government. Research this using type of literature research with normative approach for more in-depth discussion and can achieve the purpose of the background of the problem . In collecting these data the author use the method of documentation to collect the works of Ibn Taimiyah . Furthermore , the author uses the method of deduction to explain the biography of Ibn Taymiyah and the general view of kafir leadership. From sight general the researchers take the essence of the kafir's leadership over a Muslim and a natural government . In order for the analysis to be accomplished more deeply, the author develops his analysis by using descriptive analysis techniques. The result of this discussion concludes that Ibn Taymiyyah forbade kafir leaders to lead a majority Muslim government , and the words of Ibn Taymiyya who said that 'justice is the absolute prerequisite of a leader, and Allah helps a state that is' just though infidels', due to the time of Ibn Taymiyah there are so many Muslim leaders who do not apply 'justly, so this can only apply in that time and circumstance. The kafir leader can not lead justly because a kafir has not been able to deal justly with himself by not believing in Allah SWT. Universitas Islam Sultan Agung 2018-11-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2949 10.30659/jua.v2i1.2949 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 1 (2018): Vol. 2, No. 1, Oktober 2018; 81-117 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2949/2609 Copyright (c) 2018 Ahmad Muqorobin, Ahmad Rayhan

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3016 2020-01-02T12:45:23Z ua:ART

Sundial Horizontal dalam Penentuan Penanggalan Jawa Pranata Mangsa Riza, Muhammad Himmatur Calendar Java Sundial Sun Sundial as a historic astronomical instrument that can be used in solving several basic astronomical problems. The "Pranata Mangsa" Javanese calendar which the determination is based on the position of the sun becomes a reliable thing to be calculated. There has been an existing method that some farmers use their feet soles to determine the first "mangsa" in "pranata mangsa" Javanese calendar. According to the author, this method doesn't produce an accurate result. Regarding to the ineffective "pranata mangsa" javanese calendar determination, sundial can be used to solve the problems of "pranata mangsa" Javanese calendar determination. A qualitative research is used in this paper with descriptive-analytic approach which aims to know the in-depth description that illustrate the concept of astronomy of the "horizontal sundial" and analyze the mathematical concept of the position of the sun and others data that are required in the determination of the "pranata mangsa" Javanese calendar. This research uses data collecting techniques through field research which is considering the horizontal sundial as a primary data and the participant observation for the observation method and experiment for finding some important data. The secondary data of the research comes from some literatures and documents in a form of books, articles and papers which is related to the research object. The finding of this research is the determination of the "pranata mangsa" javanese calendar using "horizontal sundial" method uses feet soles of a person which is reliable to get an accurate result. This is purely coming from the way how some Javanese people determine the "pranata mangsa" Javanese calendar directly in field. Universitas Islam Sultan Agung 2018-11-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Kualitatif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3016 10.30659/jua.v2i1.3016 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 1 (2018): Vol. 2, No. 1, Oktober 2018; 119-142 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3016/2610 Copyright (c) 2018 Muhammad Himmatur Riza

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3120 2020-01-02T12:45:23Z ua:ART

Hermeneutika Emillio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 pada Surat an-Nisa Ayat 11 Fahmi, Labib Islamic Inheritance System Hermeneutics Emillio Betti One characteristic of the inheritance system in Islamic law that distinguishes it from other inheritance systems is that there are differences in division between the male and female parts, as stated in the Koran in Surat an-nisa verse 11, namely the male part is equal to two part of women, this rule seems to have been standardized in the study of various fiqh in various schools of thought that are mu'tabaroh. Even the system has been standardized and recognized legally in the Religious Courts throughout Indonesia through the legalization of the Compilation of Islamic Law in Indonesia which is required to be used throughout the Religious Courts in the country. Not only legal and recognized in the Religious Courts, but also several cases of dispute resolution outside the court also hold fast to the text of the verse 11 paragraph in resolving inheritance disputes committed by several legal experts’/community leaders outside the court. This paper shows a interpretation from the another perspective with hermeneutic of Emmilio Betti. She was a philosopher, theologian and legal expert from Italy, a figure of hermeneutics apad 19 who adheres to the principle of verstehen as a form of understanding that can be traced and justified methodologically that is objective interpretation that can be used as the basis of science, for Betti, meaning should be derived from the text and not included in the text. Using Hermeneutics Betti in interpreting this verse will produce a verstehen, that the meaning of verse 11 of the epistle must also be related to the cause of revelation in solving this inheritance problem comprehensively and objectively, regardless of this verse can be used as a textual context or the context of the verse want a settlement of inheritance according to revelation, and the Prophet has proven that the verse can fulfill the justice of the friends who ask about the distribution of inheritance among friends. Universitas Islam Sultan Agung 2018-11-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Library Riset application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3120 10.30659/jua.v2i1.3120 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 1 (2018): Vol. 2, No. 1, Oktober 2018; 143-173 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3120/2611 Copyright (c) 2018 Labib Fahmi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3543 2020-01-02T12:45:23Z ua:ART

Progressivity of Judges in Domestic Violence Disputes Settlement in The Case of Divorce in The Religious Court Triana, Nita Progressive Judge Divorce Domestic Violence Religious Court This study aims to describe and analyze the Judge Progressiveness in the case of a divorce related to domestic violence. The principle of law governing civil judges is passive, in reality this principle creates difficulties for women (wives) victims of domestic violence to achieve justice. The research method used is non-doctrinal tradition with a socio-legal approach, and qualitative descriptive analysis. The results of the study illustrate. Religious Courts Judges as one of the law enforcers are very potential to seek justice for victims of domestic violence, the majority of whom are women, because many cases of domestic violence ended in divorce cases in the Religious Courts. But the consideration of the religious Court Judge in deciding the case of a divorce petition is not yet progressive, the Judge still adheres to the principle of law, that the Civil Judge is passive. So that when the Plaintiff (Wife) does not demand income and compensation from her husband. The Plaintiff (Wife) as a victim of domestic violence will not get a living idah, mut'ah, maskan, kiswah and any compensation from the Defendant (Husband). Religious Court Judges have not yet explored other relevant legislation, including progressive religious texts that favor women as victims of domestic violence to strengthen the building of their arguments. Whereas in the case of divorce by talak, the Judge views the law in book in his legal considerations by giving protection to the wife, namely by giving the wife the right to earn a living Idah, Mutah (a living for one year to entertain the wife divorced by her husband), maskan and kiswah, according with what is stipulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The paradigm of the operation of the Judge in a country with a pluralistic culture such as Indonesia, it's time to change to a more progressive direction, Judge is no longer limited to the existence of a mouth that sounds the sentence of the law ( le judge est uniquenment la bouche qui pronance le most de lois) Judge also not tools designed to be logical and work mechanically, but whole people who have sensitivity to humanitarian and social concerns. Progressive judges learn and are good at making interpretations that are not literal (connotative), and have a high sense of empathy to be able to catch social norms that contextually support each prescription of the Act. The holistic understanding of the judges has the potential to provide justice for women victims of domestic violence. Universitas Islam Sultan Agung 2018-11-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3543 10.30659/jua.v2i1.3543 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 1 (2018): Vol. 2, No. 1, Oktober 2018; 1-29 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3543/2606 Copyright (c) 2018 Nita Triana

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3570 2020-01-02T12:45:23Z ua:ART

Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang Arief S., Yasin Tulab, Tali Waqf in Indonesia is one of the Islamic institutions related to the welfare of the ummah and has long been institutionalized. The problems arising from some of the wakaf practices in the community are not only about the implementation of wakaf, but also in the management of wakaf land in accordance with the principles of sharia. The implementation of wakaf in Semarang City is similar to the management in other areas. Wakaf trends in the community are still around mosques, schools and tombs as objects of waqf. The results of research indicate that the practice of waqf in KUA is still waqf about the land. data in the field indicates, that allotment of musholla as much as 49%. While the mosque as much as 27%. Schools and pesantren are 13% and 3%. Tombs of 3% and other social institutions as much as 5%. As for the condition of wakaf land, as many as 79% of existing wakaf land has been certified. Meanwhile, 21% is only limited to the deed of pledge of waqf.Keyword: Model, Management, Waqf, Semarang Universitas Islam Sultan Agung 2018-11-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3570 10.30659/jua.v2i1.3570 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 1 (2018): Vol. 2, No. 1, Oktober 2018; 63-80 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3570/2605 Copyright (c) 2018 Yasin Arief S., Tali Tulab

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3572 2020-01-02T12:45:23Z ua:ART

Problematika Hukum dan Ideologi Islam Radikal [Studi Bom Bunuh Diri Surabaya] Halim, Abd. Adnan, Abdul Mujib Radicalism Law Ideology Surabaya Bomb Radicalism in Islam is part of a socio-religious phenomenon that cannot be separated from many aspects. Besides economic and political interests, Radicalism in Islam can also be seen from the legal and ideological aspects. The law forms ideology, and the culmination of it is extremist action, including terrorism. Suicide bombings in Surabaya (2018) are part of the chain of extremist action and terrorism. Understanding bombing cases like in Surabaya, is not enough to be seen from the outward aspects only but also the basic foundation for forming the awareness of the perpetrators. This paper uses the theory of social action from Pierre F. Bourdieu, to read how values are internalized into oneself and then externalized into suicides, as well as to map the domains and capital owned. This socio-political research proves that acts of terror, including suicide bombings, are actualizations of complex ideological symbolism. Therefore, terrorism is part of space competition, both the space for religious interpretation, the physical space for action, and the human space for image and evaluation. The justification of terrorism is supported by a set of legal and theological arguments, as well as terrorism action also have legal and theological tools Universitas Islam Sultan Agung 2018-11-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3572 10.30659/jua.v2i1.3572 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 1 (2018): Vol. 2, No. 1, Oktober 2018; 31-61 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3572/2607 Copyright (c) 2018 Abd. Halim, Abdul Mujib Adnan

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3642 2020-01-02T12:45:57Z ua:ART

Perhitungan Gerhana Matahari Dengan Algoritma NASA Mukarromah, Siti Lailatul Gerhana Matahari NASA Algoritma Gerhana Matahari NASA Gerhana matahari perupakan salah satu fenomena alam yang terjadi akibat dari posisi bulan yang berada di antara bumi dan matahari, sehingga menutup keseluruhan ataupun sebagian dari cahaya matahari. Peristiwa ini dapat kita prediksikan jauh sebelum terjadinya. Sedangkan dalam penentuan prediksi gerhana matahari memiliki banyak sistem perhitungan yang telah berlaku diantaranya prediksi NASA. dalam perhitungannya NASA telah memprediksikan terjadinya gerhana matahari dalam kurun waktu 5.000 tahun dari -1999 sampai +3000. Universitas Islam Sultan Agung 2019-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3642 10.30659/jua.v2i2.3642 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 2 (2019): Vol. 2, No. 2, April 2019; 99-113 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3642/3117 Copyright (c) 2019 Siti Lailatul Mukarromah

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3667 2020-01-02T12:45:57Z ua:ART

Qibla Rulers: Keakurasian dalam Pengukuran Arah Kiblat Azmi, Muhammad Farid Arah Kiblat Raá¹£du Qiblah Lokal Pengembangan Raá¹£du Qiblah Di era modern ini, penentuan arah kiblat dapat dilakukan dengan berbagai metode, untuk menghasilkan arah kiblat yang akurat perlu ditunjang dengan alat ukur berketelitian tinggi pula, seperti alat Theodolite, namun Theodolite masih menjadi hambatan mengingat harganya yang kurang ekonomis. Slamet Hambali menawakan sebuah metode baru yang akurat dan murah dalam memecahkan masalah tersebut, yakni metode segitiga siku-siku dari bayangan matahari setiap saat. Ada beberapa koreksi yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan metode tersebut, beranjak dari koreksi-koreksi tersebut, penulis mengembangkannya menjadi sebuah metode praktis yang disebut Qibla Rulers sebagai metode alternatif untuk menentukan arah kiblat setiap saat. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat akurasi Qibla Rulers sama akuratnya dengan metode segitiga siku-siku dari bayangan Matahari setiap saat. Universitas Islam Sultan Agung 2019-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3667 10.30659/jua.v2i2.3667 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 2 (2019): Vol. 2, No. 2, April 2019; 81-97 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3667/3118 Copyright (c) 2019 Muhammad Farid Azmi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3885 2020-01-02T12:45:57Z ua:ART

Nabi Idris dalam Kajian Sejarah Ilmu Falak Fadhilah, Lutfi Nur Putra, Muhammad Al-farabi Astrology Astronomy Unusy Idris Ilmu falak mengalami perkembangan yaitu mulai dari fase pra Islam (Babilonia, Mesir Kuno, Mesopotamia, Cina, India, Prancis, dan Yunani) kemudian merambah ke dalam fase Islam. Ilmu falak sudah dikenal sejak bangsa Babilonia (Irak kuno) dengan mengamati rasi-rasi bintang. Nabi Idris adalah nabi yang pertama kali mengkaji ilmu hitung berdasarkan kitab al-bidāyah. Studi ini merupakan literatur analisis yang berdasar kepada kajian kitab-kitab karya ulama klasik. Beberapa literatur seperti kitab al-khulāṣah al-wafiyyah karya KH. Zubair Umar al-Jailany dan mukhtaṣar mahāżab karya Syekh Muhammad Yasin al-Fadani menyatakan bahwa waḍi’ ilmu falak adalah Nabi Idris as. Kitab sabāik al-żahāb fī ma’rifat al-qabāil al-‘arab karya al-Suwaidi menyebutkan bahwa Nabi Unusy adalah penemu ilmu falak, sedangkan Nabi Idris adalah penemu ilmu astrologi. Universitas Islam Sultan Agung 2019-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3885 10.30659/jua.v2i2.3885 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 2 (2019): Vol. 2, No. 2, April 2019; 115-131 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3885/3119 Copyright (c) 2019 Lutfi Nur Fadhilah, Muhammad Al-farabi Putra

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3915 2020-01-02T12:45:57Z ua:ART

Posisi Al-Mathla’ Al-Sa’id Fii Hisabat Al-Kawakib ‘Ala Rashd Al Jaded Dalam Pusaran Ilmu Falak Nusantara Constantinia, Ahdina Al-Mathla’ Al-Sa’id Fii Hisabat Al-Kawakib ‘Ala Rashd Al Jaded Husein Zaid Al-Mishr Rujukan Syeikh Hsain Zaid merupakan sastrawan yang juga mempunyai kiprah di bidang Ilmu Falak, salah satu kitab dalam bidang ilmu falak yang ditulisnya adalah Al-Mathla’ Al-Sa’id Fii Hisabat Al-Kawakib ‘Ala Rashd Al Jaded. Keberadaan syeikh Husain zaid yang begitu misterius membuat kitab ini sulit dikaji latarbelakang pembuatannya serta latar belakang dari pemikiran penulisnya sendiri. Namun kitab ini konon sangatlah berperan dalam perkembangan awal baru kajian ilmu falak di Indonesia. Oleh karenanya tulisan ini dibuat untuk membantu menemukan literatur-literatur yang mebahas Syeikh Husain Zaid juga Mathlaus Sa’id terkait seberapa pentingnya peran Mathlaus Sa’id dalam perkembangan kitab ilmu falak di Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode library research, dengan menggunakan analisis descriptive. Pada kesimpulannya posisi Mathlaus Sa’id dalam perkembangan baru ilmu falak di Indonesia sangat berperan penting yakni kitab tersebut dijadikan sebagai rujukan atas penggunaan zij dengan epoch yang berbeda-beda dalam berbagai kitab yaitu; Bulugh Al-Wathar, Muntaha Nataij Al- Aqwal , Al-Manahijul Hamidiyah, Badi’atul Mitsal, dari kitab-kitab tersebut kemudian melahirkan lagi Al-Khulashah Al-Wafiyah, Hisab Haqiqi, Badi’atul Mitsal, dan lainnya. Universitas Islam Sultan Agung 2019-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article kualitatif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3915 10.30659/jua.v2i2.3915 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 2 (2019): Vol. 2, No. 2, April 2019; 43-57 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3915/3120 Copyright (c) 2019 Ahdina Constantinia

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/3949 2020-01-02T12:45:57Z ua:ART

Program Di9ital Prayer Time Dalam Penentuan Waktu Salat Yani, Fitri Fahmy, Syaifur Rizal Prayer Time Di9ital Prayer Time Level of Accuracy Indonesia still has problems about the time of shalat. This reason that encourage Hendro Setyanto to create a new tool in the form of a display of prayer times of all time with a new concept, Di9ital Prayer Time. This digital clock has been published and has been traded to the public. Thus, this study will examine the method and accuracy of the Di9ital Prayer Time in determining the time of prayer. Regarding this theme, this research is a type of qualitative research using an empirical juridical approach. The specification of this study is descriptive analysis, this study intends to provide an overview, examine, explain then analyze the level of accuracy of the Di9ital Prayer Time in determining the time of prayer. The results of this study indicate that after comparing the Di9ital Prayer Time with the schedule of time for the circular prayer of the Ministry of Religion, only a maximum difference of three minutes was found. If the Di9ital Prayer Time is compared to the results of the program of prayer time by Rinto Anugraha, only a difference of four minutes was found, but after being traced, the program for the Rinto prayer did not yet use ikhtiyat. If the results of the Rinto prayer time program are supplemented by two minutes of faith, the difference is a maximum of two minutes. As such, Di9ital Prayer Time is very relevant as a guideline for prayer times. While the determination of the time of prayer by the Indonesian Ministry of Religion which has been the guideline of the people throughout Indonesia is still relevant as a guideline for prayer times. This is still within the limits of relevance, given the schedule of prayer times by the Ministry of Religion is very helpful for the community. Universitas Islam Sultan Agung 2019-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3949 10.30659/jua.v2i2.3949 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 2 (2019): Vol. 2, No. 2, April 2019; 59-79 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/3949/3121 Copyright (c) 2019 Fitri Yani, Syaifur Rizal Fahmy

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4003 2020-01-02T12:45:57Z ua:ART

Akseptabilitas Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sumatera Utara Pada Ujian Calon Hakim Peradilan Agama Di Mahkamah Agung Ri Tahun 2017 Siddik, Ibnu Radwan Hayati, Amal Alumni Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Peradilan Agama Profesi Hakim Penelitian ini akan mencoba menguraikan bagaimana sebenarnya akseptabilitas alumni Al-Ahwal Syakhsiyah (AS) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada seleksi Calon Hakim Peradilan Agama tahun 2017. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidaklulusan alumni dan solusi apa yang bisa dilakukan agar para alumni lebih banyak lagi lulus dalam seleksi Calon Hakim Peradilan Agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian mixed methods, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yakni kualitatif dan kuantitaitf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat Fakultas, akseptabilitas alumni AS cukup tinggi, namun secara nasional masih relatif rendah. Di antara faktor ketidaklulusan alumni adalah karena para alumni lebih fokus dalam mempersiapkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dianggap lebih sulit daripada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), waktu ujian yang diberikan kepada peserta ujian SKD relatif singkat untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi dasar seperti TWK, TIU dan TKP, soal-soal SKD yang diberikan cukup sulit untuk dijawab terlebih soal-soal yang berhubungan dengan TIU dan TKP , passing grade SKD cukup tinggi dan faktor penggunaan sistem computer (CAT) dalam ujian SKD yang belum terbiasa. Universitas Islam Sultan Agung 2019-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/4003 10.30659/jua.v2i2.4003 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 2 No. 2 (2019): Vol. 2, No. 2, April 2019; 1-42 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v2i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/4003/3122 Copyright (c) 2019 Ibnu Radwan Siddik, Amal Hayati

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4987 2020-05-05T01:21:27Z ua:ART

Kebijakan Proteksi Anak Jalanan di Kota Yogyakarta Menurut Perspektif Maqasid Syariah Ummatin, Khoirul street children protection policy maqasid sharia. The problem of street children is a social problem that often occurs in urban areas. We may often meet many children who are on the streets. Such a scene is influenced by a number of factors that cause children to suffer in life on the streets, such as family financial difficulties or pressure from poverty, parental disharmony, and special problems regarding the relationship between children and parents. The existence of street children is often a problem for various parties both from family, community and government. In overcoming the problem, the Yogyakarta city government contributed to provide a solution by issuing regional regulations related to the handling of street children, the regulation considers many aspects such as replacing repressive approaches or forced withdrawal then becoming a humane (persuasive) approach to achieving mutual prosperity. By referring to these objectives, it is appropriate to implement a policy that needs to be based on the concept of maqasid sharia which is a study of Islamic law in establishing a law that must be accompanied by goals which are shar'i (human benefit). Universitas Islam Sultan Agung 2020-01-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/4987 10.30659/jua.v3i1.4987 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 1 (2019): Vol. 3, No. 1, Oktober 2019; 1-21 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/4987/3442 Copyright (c) 2020 Khoirul Ummatin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7345 2020-05-05T01:21:27Z ua:ART

Tinjauan Maqāshid Syari’ah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislagh Abdoeh, Nor Mohammad Ruislagh Wakaf dan Maslahah Wakaf merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang betujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Melihat kenyataan di lapangan terkadang harta yang diwakafkan tidak sesuai dengan tujuan wakaf, bahkan ironisnya harta wakaf terbengkalai. Melihat fenomena demikian sebagai Nadzir yang diberi mandat untuk mengelola harta wakaf harus memberikan solusi yang kongkrit dan maslahah. Tidak sedikit ruislagh menjadi solusi akhir bagi harta benda wakaf yang tidak lagi memberikan manfaat. Adapun rumusan masalahnya, Bagaimana pandangan ulama terhadap ruislagh? Bagaimana maqāsidu syari’ah memandang keperbedaan pandangan dalam hal ruislagh? Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai menurut norma yang berlaku dan sudah sesuai dengan asas hukum Islam yaitu kemaslahatan. Kesimpulan dalam tulisan ini bahwa hakekatnya ruislagh diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat dan tujuan ruislagh semata-mata untuk melindungi harta benda wakaf agar pentasarufannya sesuai dengan tujuan wakaf. Universitas Islam Sultan Agung 2020-01-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7345 10.30659/jua.v3i1.7345 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 1 (2019): Vol. 3, No. 1, Oktober 2019; 67-88 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7345/3440 Copyright (c) 2020 Nor Mohammad Abdoeh

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7496 2020-05-05T01:21:27Z ua:ART

Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial) Amri, M. Saeful Miṡaqan Ġaliẓa Era Disrupsi dan Perceraian. Artikel ini membahas tentang Miṡaqan Ġaliẓa sebagai asas perkawinan dalam Islam yang di era modern kesakralannya memudar, terdisrupsi atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh masing-masing pasangan suami istri. Sehingga banyak pernikahan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam namun esensi ajarannya ditinggalkan. Akibatnya angka perceraian terus meningkat dikalangan keluarga muslim di Indonesia dan salah satu pemicu sebab terjadinya perceraian tersebut adalah karena media sosial. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitik yakni mendeskripsikan fakta-fakta perceraian yang terjadi saat ini (Era disrupsi) dikalangan keluarga muslim di Indonesia, kemudian dianalisis mengapa fenomena ini bisa terjadi ditinjau dari perspektif Miṡaqan Ġaliẓa sebagai asas perkawinan dalam Islam. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa tingginya angka perceraian sebab perselingkuhan di media sosial adalah karena beberapa hal: 1) pergeseran budaya yang semakin terbuka; 2) menurunnya makna dan nilai perkawinan dan 2) minimnya pemahaman agama. Universitas Islam Sultan Agung 2020-01-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article deskriptif-analitik application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7496 10.30659/jua.v3i1.7496 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 1 (2019): Vol. 3, No. 1, Oktober 2019; 89-106 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7496/3441 Copyright (c) 2020 M. Saeful Amri

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7554 2020-05-05T01:21:27Z ua:ART

Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta Zahro', Khurun'in Jamal, Mulyono Arroisi, Jarman Agustin, Nia Puji Cash Waqf Business Capital Small and Medium Enterprises (SMEs). The number of poor people in Indonesia has continued to increase since the economic crisis in 1997 to the present. Population growth below the poverty line is not due to the problem of natural wealth that is not balanced with the population, but is caused by problems of income distribution and unfair economic access. Optimization of Islamic financial resources can be applied to reduce poverty levels. The distribution of cash waqf funds has an important role as one of the capital in developing the economy. Cash Waqf is also able to have a good impact on poverty alleviation. This study aims to determine the implementation of the distribution of cash waqf as supporting the improvement of Small and Medium Enterprises (SMEs). This study uses qualitative methods by using a field survey research design. The results of this study conclude that the implementation of the distribution of good and directed cash waqf can increase mauquf alaihi income and can support the development of SMEs so that it is more productive. Universitas Islam Sultan Agung 2020-01-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan desain penelitian survey lapangan. application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7554 10.30659/jua.v3i1.7554 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 1 (2019): Vol. 3, No. 1, Oktober 2019; 49-66 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7554/3445 Copyright (c) 2020 Khurun'in Zahro', Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, Nia Puji Agustin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7583 2020-05-05T01:21:27Z ua:ART

The Influence of Waqf Distribution and Promotion on Community Trust (Case Study: Tabung Wakaf Indonesia) Yurista, Dina Yustisi Ardi, Mohammad Noviani Public Trust Waqf Tabung Wakaf Indonesia Waqf is a potential source of funds to overcome social problems, but most poverty reduction programmes rely on foreign credit, especially from the World Bank. In this case, the development of a waqf by a nadzir can be an alternative source of funding in the general economic empowerment, which is supported by society’s trust in waqf institutions. Therefore, this study is conducted to identify the factors that determine public trust and to examine the influence of waqf distribution and promotion on society trust in waqf funds managed by Tabung Wakaf Indonesia. This paper used quantitative methods and utilized primary data through direct surveys with questionnaires were collected and analyzed using multiple regression analysis. The findings reveal that promotion and distribution have significant relationships with society trust. In addition, this study indicates that distribution has the greater impact than promotion on influencing society trust in waqf management. The findings nevertheless give a wide understanding of the concept of public trust and its antecedent in the context of Tabung Wakaf Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung 2020-01-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7583 10.30659/jua.v3i1.7583 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 1 (2019): Vol. 3, No. 1, Oktober 2019; 107-127 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7583/3447 Copyright (c) 2020 Dina Yustisi Yurista, Mohammad Noviani Ardi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7586 2020-05-05T01:21:27Z ua:ART

Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro khummaini, yusuf mamun, sukron Kata Kunci Jodoh Perjodohan hak perempuan dan Jamaah Tabligh. This article studies a sociological pesantren community, particularly a relationship between male and female students in Jamaah Tabligh in Pesantren Temboro. Relationship pattern of male and female students in a pesantren (a traditional Islamic education based on boarding school) tends to be exclusive that inhibits both male and female students to have relationship closely. Interestingly, many students get married at the end of their study. This study investigates how the process on selecting mate, both male and female students, what is the concept of selecting mate (partner) on their perspective, and how the marriage process is practiced by students of Pesantren Temboro. More important is how woman rights on choosing a mate that is determined by their parents. This study is limited field research in Pesantren Temboro, Magetan, East Java as recognized as the largest Islamic education of Jamaah Tabligh in Indonesia. Researchers got the data by interviewing pesantren functionaries related and santri families that did marriage in the pesantren.Keywords: Mate, Arranged marriage, Woman Rights, Jamaah Tabligh. AbstrakKajian ini berangkat dari persoalan sosiologis masyarakat pesantren, yakni pola relationship santri khususnya dalam hubungan laki-laki dan perempuan di pesantren Jamaah Tabligh, Temboro. Pola hubungan santri Temboro putra dan putri cenderung tertutup yang tidak memungkinkan keduanya untuk “hubungan khusus” untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Namun hal yang menarik adalah banyak terjadi pernikahan yang terjadi antara santri putra dan putri di Pesantren Temboro ini. Di sinilah letak menariknya kajian ini, yakni menelusuri bagaimana proses pemilihan jodoh, baik santri putra ataupun santri putri. Bagiamana konsep pemilihan jodoh tersebut? Serta bagaimana praktik pernikahan tersebut dilakukan oleh santri? Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana “hak pilih” perempuan dalam penentuan jodoh yang dilakukan oleh wali? kajian ini merupakan studi lapangan yang terbatas di Pesantren Temboro Magetan Jawa Timur yang terkenal sebagai pendidikan Jamaah Tabligh Terbesar di Indonesia. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara pada pengurus pesantren yang terlibat dalam proses perjodohan dan para santri yang telah menikah dengan melalui proses tersebut.Kata Kunci: Jodoh, Perjodohan, Hak Perempuan, Jamaah Tabligh. Universitas Islam Sultan Agung 2020-01-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article field research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7586 10.30659/jua.v3i1.7586 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 1 (2019): Vol. 3, No. 1, Oktober 2019; 23-48 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7586/3446 Copyright (c) 2020 yusuf khummaini, sukron mamun

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7630 2020-07-25T09:25:55Z ua:ART

Comparison of Maqasid al-Shari’ah asy-Syathibi and ibn ‘Ashur perspective of Usul al-Fiqh four mazhab Syahriar, Alfa Nafisah, Zahrotun Maqasid al-Shari’ah asy-Syathibi ibn ‘Ashur four mazhab Islamic law is established to ensure that human interests related to basic rights inherent in their lives include: the right to life, descent, wealth, thought and respect, can be realized. According to the reality, the problems that arise related to these rights are very complex and sustainable. This consideration necessitates efforts to realize Islamic humanist law in the interests of human life. In Usul Fiqh there is the concept of maslahat, as a standard of how basic human rights can be ensured of their fullness and sustainability. And the theory of Maqashid al-Sharia is seen as quite effective in realizing benefit, which means it is a necessity to study the thoughts of al-Shathibi and Ibn Ashur, because both are seen as very influential figures in the development of Maqashid al-Sharia. Therefore, this study is intended to study in a qualitative-comparative way of thinking of the two figures using the Maqashid al-Sharia framework according to the Ulama of Ushul Fiqh of the Four Mazhab. The results of this study can be stated that the orientation of the theory of Maqashid al-Sharia according to al-Shathibi to realize the benefit of the world and the hereafter, while Ibn Ashur limits only the world. Furthermore, the theory of Maqashid al-Sharia al-Shathibi and Ibn Ashur in the review of Usul Fiqh of Four Mazhab can be stated still in the context permitted by Islamic Sharia. Universitas Islam Sultan Agung 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7630 10.30659/jua.v3i2.7630 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020; 185-197 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7630/4084 Copyright (c) 2020 Alfa Syahriar, Zahrotun Nafisah

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7800 2020-07-25T09:25:55Z ua:ART

Islamic law review on use of Go-Pay in payment of Zakat Rambe, Laila Afni Zakat Islamic law electronic money Go-Pay Technological developments turned out to have a major influence on changes in community economic transactions. The system that was once used by the community is a manual system but technological developments bring it to change into an online system that all transactions can be done without having to face to face, without being influenced by time and place. So, that the community is spoiled by the system. Not only in the scope of economic transactions around trade, but this online system has also been used in zakat payment transactions that use electronic money. The purpose of this research is to see how the legal use of electronic money when used to pay zakat. To achieve the objectives of this study the authors use the method of library research, namely by examining documents both published officially or contained in all printed materials, or in electronic form relating to the topics discussed. From the results of the analysis conducted by the author on these data it can be concluded that electronic money Go-Pay may not be used because it is not in accordance with the provisions of DSN-MUI. When electronic money or Go-Pay should not be used, Go-Pay also should not be used to pay zakat. Universitas Islam Sultan Agung 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article library research with critical analysis application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7800 10.30659/jua.v3i2.7800 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020; 145-162 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7800/4080 Copyright (c) 2020 Laila Afni Rambe

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7961 2020-07-25T09:25:55Z ua:ART

al-zakāh wa al-Ḍarībah fi al-Fiqh al-Islāmī wa al-qānūn al-Indūnīsī (Dirāsah Tajrībiyyah Muqāranah) Muqorobin, Ahmad Zakat tax Islamic law Indonesian law Zakat is a financial system that is essential to create a balance between society, so as not to make the rich richer and vice versa.Zakat is an obligation for Muslims to get closer to Allah and to cleanse his property. While the tax is a mandatory contribution to the state charged to the public for the benefit of the government and the general public. Seeing the importance of zakat and tax as an instrument of income of a country, then the purpose of this study was to determine the legitimacy of a combination of zakat and taxation in Islamic law, and its application in Indonesia, whose population includes Muslims and non-Muslims. This research uses descriptive analysis approach and simultaneously inductive approach in explaining the rules of zakat and tax system and to clarify the differences between them, then explain the application of zakat and taxation in Indonesia, for increasing the zakat payment. Universitas Islam Sultan Agung 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Deskriptif Kualitatif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7961 10.30659/jua.v3i2.7961 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020; 198-218 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7961/4085 Copyright (c) 2020 Ahmad Muqorobin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/7995 2020-07-25T09:25:55Z ua:ART

Pembaruan kalender masehi Delambre dan implikasinya terhadap jadwal waktu Salat Riza, Muhammad Himmatur Izzuddin, Ahmad Gagasan delambre pembaruan kalender masehi jadwal waktu salat Kalender Masehi merupakan sistem penanggalan berbasis Matahari (Solar System), yakni menggunakan peredaran Bumi mengelilingi Matahari yang berjumlah 365,2425 hari dalam satu tahun. Penentuan awal waktu salat juga mengacu pada kalender Masehi tersebut. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul sebuah fakta bahwa nilai rata-rata kalender Gregorian memiliki selisih 0,0003 hari per tahun dengan nilai tahun tropis saat ini. Selisih itu akan terakumulasi menjadi 1 hari dalam 3600 tahun. Hal ini menjadi alasan untuk melakukan pembaruan kalender Masehi. Seorang astronom Prancis bernama Jean Baptiste Joseph Delambre mengusulkan gagasannya dalam memperbarui sistem aturan yang ada pada kalender Gregorian, yakni panjang satu tahun sipil rata-rata 365 hari 5 jam 48 menit 48 detik atau 365,2422 hari. Dalam 3600 tahun ada 872 kali interkalasi, artinya menhapus 1 hari dari interkalasi tahun Gregorian dan tahun 2800 dipilih sebagai tahun kabisat yang diubah menjadi tahun basitoh. Sehingga dalam jadwal waktu salat pada tahun 2800 terdapat selisih awal waktu salat pada tanggal 29 Februari dan tanggal 1 Maret. Universitas Islam Sultan Agung 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Library Research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7995 10.30659/jua.v3i2.7995 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020; 163-184 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/7995/4079 Copyright (c) 2020 Muhammad Himmatur Riza, Ahmad Izzuddin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8038 2020-07-25T09:25:55Z ua:ART

Transaction in non-cash payments through Ovo application: an Islamic judgment study by the Mazhab Syafi'i Zulfikar, Ahmad Arif Sasnifa, Pidayan Islamic law OVO services online transportation Shafi'i jurisprudence Along with the development of technology, nowadays payment can be done through smart phones with applications, those application enable transactions to pay for goods or services only through websites, credit cards or similar. OVO is one of smartphone applications available. The purpose of this article is to analyze OVO-related services in online transportation payments based on the perspective of shafi'i fiqh. The research method used is normative law, the specification of this study is descriptive analysis which is in the form of detailed and measurable exposure analyzed with an applicable legal norm, while data analysis techniques used is content analysis. The results show that based on the perspective of Ulema 'Syafi'iyah in terms of objectives and OVO application transactions, the contract used was a wadi'ah contract, but the OVO application according to the wadi'ah category of the user category in fiqh science was invalid because the user could not take money or balance on the application, while in theory the balance or money is should be the user's full ownership. Universitas Islam Sultan Agung 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article normative law and descriptive analysis application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/8038 10.30659/jua.v3i2.8038 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020; 219-230 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/8038/4086 Copyright (c) 2020 Ahmad Arif Zulfikar, Pidayan Sasnifa

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8044 2020-07-25T09:25:55Z ua:ART

Relationship of Maqasid al-Shari’ah with Usul al-Fiqh (overview of historical, methodological and applicative aspects) Hasan, Nur Maqasid al-shari‘ah usul al-fiqh relationship Studies on maqasid al-shari‘ah have been widely written and reviewed by researchers of Islamic law. Some have written about the maqasid al-shari‘ah’s concept, the figures’ thought, and its application to various Islamic law and social issues. As a new study, maqasid al-shari‘ah is widely studied in the context of renewing Islamic law, however little discuss about history of maqasid al-shari‘ah and relations with usul al-fiqh. Because historically, the birth of maqasid al-shari‘ah can’t be separated from development of usul al-fiqh through the scholars usul al-fiqh. As well as in terms of methodology, maqasid al-shari‘ah have a close relationship with method istinbāṭ al-Éhkām in usul al-fiqh, as qiyās, maslahāh al-mursālah, al-ÐarīÑah and istihsān. While in terms of application, maqasid al-shari‘ah together with usul al-fiqh namely departing from the proposition of naqlÄ« (revelation) and ÑaqlÄ« (reason) which is global and analyzes various opinions in deciding Islamic law. It’s just that usul al-fiqh is dominated by linguistic aspects, meanwhile the maqasid al-shari‘ah emphasizes the divine aspect behind the law. That’s why to see relationships among maqasid al-shari‘ah and usul al-fiqh, this research uses library research method or literature review by researching the main sources which discusses about relations maqasid al-shari‘ah and usul al-fiqh in terms of historical, methodological and applicative. Universitas Islam Sultan Agung 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Library research method and literature review application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/8044 10.30659/jua.v3i2.8044 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020; 231-245 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/8044/4087 Copyright (c) 2020 Nur Hasan

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8393 2020-07-25T09:25:55Z ua:ART

Rad concept: authentic evidence women's specialties in Islamic heritage law Ussabry, Muhibb Woman uniqueness Islamic hereditary law Rad concept gender bias Basically, Islam is a religion explains existence of equivalents and parallelization between man and woman which placed woman in a fair position to get her rights in social, economy, politic, and Islamic inheritance law. This study aims to answer gender bias in the manner of describing woman uniqueness in rad concept by Islamic inheritance law. This study uses descriptive-analytic method via normative, juridical, and historical approachment. In jahiliah period, a woman did not get inheritance, even they are commercialized publicly. Islam comes to change that tradition and gives inheritance for her by value a half from man. But, some gender activists argue this statement and say it as discrimination shape for woman, and they disagree with that. This study result shows in rad concept, when there is still treasure rest after be taken by permanent inheritor (aṣhābul furūḍ), according to jumhur ulama that rest is given to all woman inheritors. This proves that Islamic inheritance law comes to glorify woman status and dignity from the beginning till now in giving uniqueness and goodness for woman. Universitas Islam Sultan Agung 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article descriptive-analytic method via normative, juridical, and historical approachment application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/8393 10.30659/jua.v3i2.8393 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020; 128-144 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/8393/4078 Copyright (c) 2020 Muhibb Ussabry

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10936 2020-12-27T11:29:06Z ua:ART

Understanding the effect of revolution and rotation of the earth on prayer times using accurate times Raisal, Abu Yazid Rakhmadi, Arwin Juli prayer times revolution rotation Accurate Times Prayer time is closely related to the position of the Sun toward the Earth. The position of the Sun against the Earth is affected by the revolution and rotation of the Earth. Three cities were chosen to see the effect of revolution and rotation of the Earth on prayer times in the hemisphere, namely Stockholm city representing the northern hemisphere, Wellington city representing the southern hemisphere, and Pontianak city representing the equatorial region. Prayer times are calculated using the Accurate Times software during the equinox, summer solstice, and winter solstice in 2020. Locations in high latitudes will experience large differences in prayer times throughout the year due to differences in day and night lengths. Accurate Times software can show the prayer times difference in the hemisphere. Areas that sometimes experience day for 24 hours or night for 24 hours are difficult in determining prayer times. There are two options to overcome this problem, namely adjusting to neighboring countries where night and day can be distinguished or following prayer times in Mecca and Medina. Universitas Islam Sultan Agung 2020-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/10936 10.30659/jua.v4i1.10936 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020; 81-101 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/10936/4776 Copyright (c) 2020 Abu Yazid Raisal, Arwin Juli Rakhmadi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10959 2020-12-27T11:29:06Z ua:ART

The concept of kafa'ah as the pre-requirement of Banjar community marriage Hafidzi, Anwar Nurdin, Nurdin Concept kafa’ah pre-requirement al-banjari marriage This research will discuss the concept and practice of Kafa'ah (capable) when going to a marriage procession in the Banjar community based on the An-Nikah Book of Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Kafa'ah basically in marriage is equality of degrees in choosing a prospective wife or husband when going to a marriage contract. However, for the Banjar community, kafa'ah is used as a benchmark in choosing a partner. The solution is with this research because it was written in the 17th century AD as a basis for the use of kafa’ah in Islamic law in general. The method used in this research is a literature study with a primary source of the Book of An-Nikah by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjary. The results of this study found that the concept of kafa'ah offered to the Banjar community in the 17th century was based on their ability to carry out their obligations as husbands and religious responsibilities. Universitas Islam Sultan Agung 2020-10-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article library research, hermeneutic, descriptive-analytical approach application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/10959 10.30659/jua.v4i1.10959 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020; 37-49 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/10959/4563 Copyright (c) 2020 Anwar Hafidzi, Nurdin Nurdin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10965 2020-07-25T23:58:32Z ua:FRM

Front Matter Ardi, Mohammad Noviani Universitas Islam Sultan Agung 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Front Matter application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/10965 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/10965/4211 Copyright (c) 1970 Mohammad Noviani Ardi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/10966 2020-07-25T23:59:15Z ua:BCM

Back Matter Ardi, Mohammad Noviani Universitas Islam Sultan Agung 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Back Matter application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/10966 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 3 No. 2 (2020): Vol. 3, No. 2, April 2020 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v3i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/10966/4212 Copyright (c) 1970 Mohammad Noviani Ardi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/11794 2020-12-27T11:29:06Z ua:ART

Legal protection of KSPPS members in the use of the exoneration clause in Central Java Arifin, Moh. Maskur, Ali Noor, Afif KSPPS Exoneration Clause and Consumer Protection Legal protection for members of the Cooperative for Savings Loans and Sharia Financing (KSPPS) is important to protect the rights of cooperative members in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In loans practices, KSPPS often uses a standard agreement which includes an exoneration clause for time effectiveness and efficiency. However, the use of a standard agreement that contains an exoneration clause is more beneficial to the KSPPS and disadvantages the cooperative members as consumers because as a member of the consumer cooperative they do not have the opportunity to negotiate the contents of the standard agreement and must forcefully agree on the standard agreement so that the financing application he submits is granted by KSPPS.This research is an empirical juridical study with a conceptual and statutory approach using qualitative analysis. This research was conducted at KSPPS in Central Java by taking samples from five districts / cities based on residency areas. The results of this study indicate that the standard agreement containing the exoneration clause is still often used by KSPPS, therefore it is necessary to disseminate information to cooperative managers and cooperative members in order to minimize the use of standard agreements containing exoneration clauses so that the rights of the parties can be fulfilled and avoid elements of defects of will which is contrary to the principles in the agreement. Universitas Islam Sultan Agung 2020-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/11794 10.30659/jua.v4i1.11794 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020; 17-36 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/11794/4562 Copyright (c) 2020 Moh. Arifin, Ali Maskur, Afif Noor

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12186 2020-12-27T11:29:06Z ua:ART

Typology jihatul ka’bah on qibla direction of Mosques in Semarang Izzuddin, Ahmad Empowering jihatul ka’bah qibla direction Indonesia is the country with the largest number of Muslims in Southeast Asia. The development of celestial science in perfecting worship also contributed to the implementation of integration between religious science and science contained in the concept of jihatul ka'bah. Including improving the measurement of the Qibla direction in Indonesian society which in the last year was quite widespread, especially in Semarang, Central Java. This research is a type of field research with objects of mosques in the city of Semarang. Data analysis techniques using astronomical theory is spherical trigonometry. The results of this study conclude two things. First, the direction of the subdistrict mosque in the city of Semarang is included in the accurate category. Based on the results of measurements of 15 mosques, only 3 mosques have the greatest deviation between 1 to 12 degrees. Second, the implementation of the Jihatul Kaaba as a form of integration of religion and science can be seen in the efforts of the Semarang city community in measuring the direction of Qibla by being open in accepting the results of corrections to the latest Qibla direction measurement. Universitas Islam Sultan Agung 2020-11-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/12186 10.30659/jua.v4i1.12186 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020; 1-15 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/12186/4561 Copyright (c) 2020 Ahmad Izzuddin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12797 2020-12-27T11:29:06Z ua:ART

The construction of Islamic law benefit in the perspective of progressive law Rozihan, Rozihan Islamic law progressive law construction The law is applied is to reach the benefit of the object subject to the law. The concept of benefit discussed by the scholars of the past up to the time of Al-Syatibi, is the concept of theocentric benefit, namely benefit based on the text, so that the intended benefit must be in accordance with the wishes of the legislators (maqsud al-Syar'i). Based on this, the concept of theocentric benefits must be formulated into anthropocentric benefits. Namely, benefit based on the desire and goodness of the object of law (maqsud al-mukallaf). The progressive law, which is a law that is not bound by the law or in other words the law based on conscience. So, through this progressive law will be able to realize the benefit for the joint. Universitas Islam Sultan Agung 2020-11-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article library research with critical analysis application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/12797 10.30659/jua.v4i1.12797 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020; 51-61 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/12797/4564 Copyright (c) 2020 Rozihan Rozihan

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12811 2020-12-27T11:29:06Z ua:ART

Analysis of accuracy of the beginning of hijriah months reckoning of ad-Dur al-Aniq book in 20 years Nizar, Muchamad Choirun Alwi, Bashori Accuracy Reckoning Durr al-Aniq tahqiq bi at-tadqiq In the treasures of the development of astronomy and the method of reckoning in Indonesia, there are several classical Islamic astronomy (falak) books with various methods such as the book Sulam an-Nayyirain, Syamsul Hilal, Durus al-Falakiyyah, Nurul Anwar, and so on. One of the interesting things to study is the book Ad-Dur al-Aniq by KH. Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah, an expert in astronomy who came from Madura, the book which is declared as a modern Islamic astronomy book with the method of reckoning tahqiq bi at-tadqiq. This method of reckoning tahqiq bi at-tadqiq is the most accurate because it has a long process and there are many interpolations. The calculation of reckoning for the beginning of the Hijri month in this book goes through 4 main stages, namely the calculation of ijtima, the time of sunset, the position of the sun, and the moon at sunset, and the conclusion of the reckoning. At each stage, it also consists of several counting processes and ta’dil. Through the calculation process, it can be proven that the calculation method in the book ad-Dur al-Aniq is included in the category of the tahqiqi bi at-tadqiq method with a very long algorithm and several corrections so that it gets very accurate results. The theory and calculation system are based on modern astronomical formulas (spherical trigonometric theory) and use a scientific calculator or computer as a calculation tool. After comparing the calculation results using the Jean Meeus algorithm and NASA SKYCAL, the result is that the average difference between the three calculations is no more than 2 minutes. Universitas Islam Sultan Agung 2020-11-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Kualitatif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/12811 10.30659/jua.v4i1.12811 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020; 63-79 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/12811/4565 Copyright (c) 2020 Muchamad Choirun Nizar, Bashori Alwi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13044 2020-12-27T11:29:06Z ua:ART

Limits of deception in Islamic laws of war: the case of civilian disguises in suicide attacks Muhammadin, Fajri Matahati Jihad Islam Deception siyar International Humanitarian Law The suicide attack is an infamous method of warfare mostly associated with Islamic militant groups. While there are numerous aspects from which to discuss this method of warfare from a fiqh al-siyar (Islamic international law) perspective, this article specifically highlights suicide attacks when they disguise as civilians which they often do. Few contemporary jurists discuss this particular aspect of suicide attacks, and even those have mostly missed one issue: it might be an impermissible treasonous deception. This article explores whether suicide attacks disguising as civilians constitutes as an act of treason in fiqh al-siyar. It is found that such method of attack is not in itself treasonous therefore not in itself impermissible. However, suicide attacks disguising as civilians may become treasonous depending on the circumstances. Further, even when it is not treasonous it can be impermissible due to other reasons such as modern International Humanitarian Law (IHL), or maṣlaḥat. Universitas Islam Sultan Agung 2020-10-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13044 10.30659/jua.v4i1.13044 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020; 103-131 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13044/4786 Copyright (c) 2020 Fajri Matahati Muhammadin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13048 2020-12-27T11:33:19Z ua:FRM

Front Matter Vol. 4, No. 1, Oktober 2020 Ardi, Mohammad Noviani Universitas Islam Sultan Agung 2020-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Front Matter application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13048 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13048/4787 Copyright (c) 2020 Mohammad Noviani Ardi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13049 2020-12-27T11:33:54Z ua:BCM

Back Matter Vol. 4, No. 1, Oktober 2020 Ardi, Mohammad Noviani Universitas Islam Sultan Agung 2020-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Back Matter application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13049 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 1 (2020): Vol. 4, No. 1, Oktober 2020 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13049/4788 Copyright (c) 2020 Mohammad Noviani Ardi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13062 2024-01-20T00:07:16Z ua:ART

Women in View West Law and Islamic Law Arifin, Zarul Women West law Islamic Law. Studies on women from time to time continue to emerge. Recently, with the proliferation of discourses on feminism in various parts of the world, women and their existence have returned to the lips of our society. Feminism with its idea of equality, in theory and practice, is not uniform. Even though the word equality is often discussed and studied in depth, there has been no satisfactory media formula, which is generally agreed upon. West and Islam, for example, have their own formulations and interpretations regarding women's equality. More cautious and far-sighted striving for women's equality on the one hand without eliminating that womanly nature, on the other hand, in contrast to the west, equality is interpreted as broadly as possible so that women who initially feel happy with the freedom offered, in turn, are trapped in the form of equality This journal that exploits and eliminates its female nature is one of the moral messages of this journal that in responding to an offer of freedom we should consider and examine more deeply. It is certain that Muslims themselves in carrying out these considerations must be based on the rules and laws of Allah stated in the Al Quran. and Sunnah. Some of the things discussed in this journal are: Legal sources of women's rights and obligations in Islamic law and European society, the position of women in Islam, the discourse of difference and equality.Keywords. Women, West, law, Islamic, Law. Universitas Islam Sultan Agung 2021-07-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article literature review application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13062 10.30659/jua.v4i2.13062 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 2 (2021): Vol. 4, No. 2, April 2021; 177-197 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13062/5646 Copyright (c) 2021 Zarul Arifin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13637 2024-01-20T00:07:16Z ua:ART

Tarjih maqasidi of Terrorism Perpetrators Death Penalty in Indonesia Aprilianto, Dwi Na'imah, Farida Ulvi Tarjih maqasidiy. Death Penalty Terrorism Upload the death penalty for the perpetrators of terrorism that the government efforts to get a lot of doubt about its effectiveness. For the government, giving the death penalty to the perpetrators of terrorism makes other terrorism networks feel fear and a deterrent to doing the same. In some cases that exist so far, quite the opposite, the perpetrators of terrorism consider death through punishment for committing acts is an honor and heroism by the network community. Empirical research is processed descriptively. Data collection is carried out through field research at the Class I Surabaya Prison through a phenomenological approach, interpretive paradigm, and analysis tarjih{ maqa@s}idiy. The study concluded that the death penalty for terrorism is a more significant benefit (mas}lah}ah arjah}) than allowing the ideologists of terrorism who are still radicalized and without remorse with life sentences. Preventing the process of radicalism from ideologists takes precedence over taking and waiting for the indiscriminate benefit of the life of convicts who do not feel guilty. Universitas Islam Sultan Agung 2021-07-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitative research,fenomenologi, paradigma interpretif, analisis Tarjih maqasidiy. application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13637 10.30659/jua.v4i2.13637 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 2 (2021): Vol. 4, No. 2, April 2021; 133-146 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13637/5645 Copyright (c) 2021 Dwi Aprilianto, Farida Ulvi Na'imah

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13649 2024-01-20T00:07:17Z ua:ART

Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study Aziz, Muhammad Ghofur, Abdul Hidayati, Niswatin Nurul regulations halal product assurance halal certification mandatory and valountary This research was focused on the regulation of halal product assurance implementation in Indonesia on statute approaches study and the crucial issues associated with it. In the context of providing halal product assurance implementation, regulation is the basis of legality for all elements of the state in organizing the State. Before the emergence of the Halal Product assurance (JPH) Law, there were many regulations relating to the assurance of halal products. In forming a regulation, there are crucial issues/topics that suck up a lot of public attention, so that it can influence a policy that will be ratified. The conclusions of this research included; first, there were several crucial issues and topics related to the implementation of halal product assurance in Indonesia, they were; (1) halal certification/labeling; (2) mandatory (obligation) or voluntary in halal certification; (3) criminal provisions; and (4) halal product assurance management institutions. Second, halal product assurance regulations when viewed from the Statute Approach can be analyzed using three legal principles, consisting of (1) the principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori concluded that all halal product assurance rules that have a high position must replace all lower halal product assurance rules. (2) The principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali confirmed that the Halal Product Assurance (JPH) Law was a specific regulation governing the assurance of halal products. This Halal Product assurance (JPH) Law replaced the previous halal product assurance rules; and (3) the principle of Lex Posterior Derogat Legi Priori required that the halal product assurance provisions contained in the Halal Product assurance (JPH) Law replaced the existing halal product assurance rules in the previous period. Universitas Islam Sultan Agung 2021-07-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13649 10.30659/jua.v4i2.13649 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 2 (2021): Vol. 4, No. 2, April 2021; 209-230 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/13649/5654 Copyright (c) 2021 Muhammad Aziz, Abdul Ghofur, Niswatin Nurul Hidayati

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15328 2024-01-20T00:07:16Z ua:ART

Sacrificing Catfish as Marriage Tradition in Indonesia in ‘Urf Perspective Rabbany, Muhammad Iqbal Mahbub Sudirman, Sudirman Marriage Mbeleh Lele Tradition ‘Urf The paper examines the Indonesian community's marriage tradition in Yogyakarta, the-so-called Mbeleh Lele (sacrificing catfish), which has been implemented for several generations. This marriage tradition requires a couple who will marry to slaughter a pair of catfish beforethe ceremony of a marriage contract. This empirical legal research uses the socio-legal approach with the interview as primary data and related books as secondary data. This study applies a descriptive analysis method with the ‘urf (Islamic theory of tradition) as the tool of analysis. Finally, the research shows that the Yogyakarta community's views towards Mbeleh Lele Tradition are divided intotwo types: prominent leader and general people. The prominentleaders firmly believe that there will be a negative effect if the tradition is not implemented. Meanwhile, the general people say that they obey the culture when they experience the adverse effect. In the ‘urf perspective, the Mbeleh Lele tradition can be categorized as the ‘urf sahih (correct tradition) because it meets the required condition. Universitas Islam Sultan Agung 2021-07-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article socio-legal approach application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/15328 10.30659/jua.v4i2.15328 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 2 (2021): Vol. 4, No. 2, April 2021; 147-156 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/15328/5652 Copyright (c) 2021 Muhammad Iqbal Mahbub Rabbany, Sudirman Sudirman

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15462 2024-01-20T00:07:16Z ua:ART

Implementation of Sanctions Against Taxpayers Who Conduct Taxation Crimes Reviewed from the Islamic Criminal Law Sulchan, Achmad Khisni, Akhmad Sugiarto, R. Azhari, Muslich Negara Indonesia memerlukan dana untuk pendapatan negara dalam mensejahterakan rakyat, maka dana tersebut di dapat dari rakyat melalui pungutan pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak ada wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan sehingga harus dikenakan sanksi pidana, karena menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Mengingat orang Islam dituntut untuk merealisasikan kemaslahatan umum dalam kehidupan sesama manusia dan tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka harus bijak untuk membayar pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, yang membahas berkaitan dengan ketentuan pengaturan secara hukum, dasar hukum dan penjatuhan sanksi tindak pidana perpajakan. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang bertujuan menganalisa sanksi wajib pajak bagi yang melakukan tindak pidana perpajakan dan ditinjau dari hukum pidana Islam. Dengan jenis dan sumber data primer serta sekunder yang kemudian di analisis kembali data tersebut secara kualitatif. Penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap wajib pajak atau terdakwa yang melakukan tindak pidana perpajakan dalam kasus tindak pidana mengenai tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebelumnya dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu, mengingat sanksi pidana dalam hukum perpajakan merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir dikehendaki, tetapi apabila tetap tidak dilakukan pembayaran kewajiban pajaknya dalam batas tertentu, maka di proses secara hukum yang berlaku.Dalam persidangan didengar keterangan para saksi, ahli dan terdakwa serta alat bukti, hakim melakukan ijtihad atas putusannya dengan mempertimbangkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta keyakinan hakim, maka terdakwa diputus dengan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali kewajiban pembayaran pajak atau apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) tahun. Universitas Islam Sultan Agung 2021-07-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/15462 10.30659/jua.v4i2.15462 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 2 (2021): Vol. 4, No. 2, April 2021; 199-208 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/15462/5647 Copyright (c) 2021 Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, R. Sugiarto, Muslich Azhari

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15561 2022-01-25T01:09:44Z ua:ART

Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung Zaelani, Abdul Qodir Hilal, Syamsul Hanif, Abdul gono gini harta bersama Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) dinyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Ketentuan pasal ini bila ditelusuri tampaknya sedikit kontradiksi dengan hukum waris Islam dalam al Qur’an, dimana dalam ketentuan hukum waris Islam seorang suami ataupun istri tidak dapat langsung dipastikan mendapat bagian separo dari harta peninggalan, akan tetapi seorang suami atau istri bisa mendapatkan bagaian separo dari harta peninggalan kalau suami atau istri tersebut tidak memiliki anak. Ketentuan pasal 96 KHI diberlakukan secara universal tanpa melihat kontribusi istri dalam menghasilkan harta kekayaan dalam suatu rumah tangga tentu ketentuan ini akan banyak merugikan pihak istri dan ahli warisnya bila yang meninggal dalam rumah tangga tersebut adalah istri. Berdasarkan persoalan tersebut, maka artikel ini bertujuan mendeskripsikan konsep pembagian kewarisan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan mendeskripsikan praktik pembagian kewarisan pasal 96 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam pada masyarakat kota Bandar Lampung. Setelah hasil wawancara dengan berbagai tokoh dan masyarakat ditemukan fakta bahwa implementasi pembagian waris harta bersama di Bandar Lampung sangat variatif. Adakalanya istri atau suami mendapatkan harta gono gini, sebagaimana dalam ajaran Islam. Adakalanya istri yang memiliki penuh harta untuk dikelolanya. Adakalanya istri tidak mendapatkan apa-apa, yang mendapatkan adalah anak pertama laki-laki, atau anak bungsu dalam keluarga (tergantung adat atau suku). Adakalanya suami atau istri dan anak-anak yang dilahirkannya dapat warisan, sebelum suami atau istrinya meninggal dunia. Adakalanya pula, harta warisan dibagikan setelah kedua orang tuanya meninggal. Latar belakang terjadinya system kewarisan pembagian harta gono gini disebabkan beberapa factor yakni adat, etika, pemahaman hukum dan agama dan factor inkulturasi. Universitas Islam Sultan Agung 2022-01-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/15561 10.30659/jua.v5i1.15561 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, Oktober 2021 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/15561/6441 Copyright (c) 2022 Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, Abdul Hanif

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15604 2024-01-20T00:07:16Z ua:ART

Reformulation of Islamic Law in Indonesia: Study on Indonesian Ulama Council’s Fatwa Ansori, Ansori Labib, Mughni Marwadi, Marwadi Reformulation Islamic Law Fatwa MUI One of the institutions where ulama perform ijtihad with Islamic legal thought products in the form of fatwas is the Indonesian Ulama Council (MUI). Of the many fatwas that have been issued by the MUI, there are a number of fatwas that are formulated such as the fatwa of the pilgrimage and umrah pilgrimage, the initial determination of Ramadan, Shawwal, Zulhijjah, qibla direction, abortion, donation of social funds with prizes (SDSB), and the use of meningitis vaccines for hajj and umrah pilgrims. MUI reformulates the fatwa due to socio-cultural changes in the community and advances in science and technology. MUI is very concerned about the condition of social, cultural and political changes in society and the progress of science and technology as a material consideration in formulating fatwa. Such a thing is very relevant to the process of renewing Islamic law in Indonesia which has been going on since the 70s until now. Universitas Islam Sultan Agung 2021-07-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article This research is a qualitative research, with descriptive analysis. Primary data are MUI fatwas. The research approach used is a historical approach and legal sociology. application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/15604 10.30659/jua.v4i2.15604 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 2 (2021): Vol. 4, No. 2, April 2021; 157-175 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/15604/5653 Copyright (c) 2021 Ansori Ansori, Mughni Labib, Marwadi Marwadi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15605 2024-01-20T00:07:17Z ua:ART

The Effect of Masalikul 'Illat in the Determination of Islamic Law in Indonesia Tanjung, Dhiauddin Tanjung Masalikul ‘illat istinbath al-ahkam koordinat zona mathla’ Dalam penetapan hukum Islam, penentuan illat hukum memiliki peranan yang cukup signifikan. illat hukum adalah sesuatu yang dipahami dan dijadikan ulama sebagai dasar untuk menentukan dan menetapkan ada atau tidak adanya hukum. Karena itu, masalikul illat (metode pencarian dan penentuan illat hukum) harus dilakukan dengan baik dan maksimal. Dalam pemilihan masalikul illat Ulama memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga memiliki pengaruh penetapan hukum Islam menjadi tidak sama. Puasa Arafah dan wuquf di Padang Arafah merupakan peristiwa yang sering dikaitkan dalam penetapan hukum syari’at puasa terutama pada zona wilyah yang jauh dari Mekah, karena itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu illat hukum dalam penetapan syari’at puasa Arafah, apakah keduanya memiliki keterkaitan yang sama. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber yuridis normatif dan disesuaikan dengan zona mathla’ wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan masalikul illat hukum syari’at puasa ‘Arafah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan dan pelaksanaan hukum puasa ‘Arafah di seluruh dunia (terutama wilayah yang jauh koordinatnya dari Mekah). Jika ‘illat hukum yang ditentukan adalah wuquf di padang ‘Arafah maka wilayah yang jauh dari Mekah sekalipun waktunya sudah malam maka syari’at puasa ‘Arafah telah berlaku, namun bila illat hukum yang ditentukan adalah tanggal 9 Zulhijjah, maka syari’at puasa ‘Arafah berlaku sesuai dengan penentuan waktu/tanggal di wilayah tersebut. Universitas Islam Sultan Agung 2021-07-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Yuridis Normatif application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/15605 10.30659/jua.v4i2.15605 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 4 No. 2 (2021): Vol. 4, No. 2, April 2021; 231-244 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v4i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/15605/5648 Copyright (c) 2021 Dhiauddin Tanjung Tanjung

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16051 2022-01-09T00:33:06Z ua:ART

Halal Certification in Used Goods Products in the Perspective of Islamic Law Hanafi, Suhri Nurdin, Muhammad Syarif Halal certification utilized goods Islamic law This study aimed to assess the halal certification of utilized goods from the perspective of Islamic law. It is qualitative field research. The purposive sampling technique was used to gather two informants for this study. The primary data used in this study were from the results of interviews with research subjects. Meanwhile, the secondary data were secondary sources of books, journals on halal products, and other books relevant to the study issue. In-depth interviews and tracking documentations were employed to gather the data. Data analysis involved data condensation, data presentation, and conclusion drawing. Based on the field study results, halal certification on utilized goods is intended to provide benefits by emphasizing precautionary principles. Furthermore, numerous phases of time are applied to utilized goods before they are required to be labeled halal. They have to follow the halal procedures referred to the LPPOM MUI halal assurance system to receive a halal certificate. According to a review of Islamic law, halal certification on utilized goods follows the principles of Islamic law stipulation, which is to provide benefits. The benefits are generated at the hajiyat (secondary) level. Furthermore, the Islamic law's conformity to halal certification of utilized goods is indicated in the fulfillment of basic principles of Islamic law. They are the principles of justice, legal certainty, practicality, monotheism, freedom, and gradual law stipulation. Universitas Islam Sultan Agung 2022-01-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Kualitatif Field Research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/16051 10.30659/jua.v5i1.16051 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, Oktober 2021; 41-55 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/16051/6351 Copyright (c) 2022 Suhri Hanafi, Muhammad Syarif Nurdin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16118 2022-01-09T00:33:06Z ua:ART

Division the Husband and Wife Roles to Live a Domestic Life During the Pandemic Covid 19 in the Mubadala Perspective Musyafaah, Nur Lailatul Novitasari, Yeni Rahmawati, Tri Leli family economy children's education house chores mubadalah This article discusses the division of roles between husband and wife during a pandemic in the Mubadalah perspective. Due to the coronavirus, there are changes in social life, including family life, which impacts the division of roles between husband and wife in domestic life. The Mubadalah is a concept that discusses gender equality by emphasizing the principle of mutual benefit from two people who are related. Women and men have the same rights and opportunities to take part in the public and domestic sphere and take advantage of all life aspects. This research aimed to determine and analyze the division of roles between husband and wife during the pandemic from the Mubadalah perspective. This research was qualitative field research. The data was collected through interviews and documentation, then analyzed with deductive reasoning. This research concluded the roles of husband and wife in the family during this pandemic were according to the agreement between husband and wife in the economy, educate children, fand house chores. That was based on the conditions and situations faced by the couple. The husbands’ role was still dominant in economic fulfillment. However, it did not prevent the wives from helping and supporting the family economy. Conversely, educating children and house chores was still dominated by the wives, although it did not prevent the husbands from taking part in informing the children and house chores. It shows that the concept of Mubadalah has not been applied to the division of roles between husband and wife in the family during the pandemic because both husband and wife should have equal rights and opportunities in carrying out activities in the domestic and public sphere. Universitas Islam Sultan Agung 2022-01-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article qualitative research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/16118 10.30659/jua.v5i1.16118 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, Oktober 2021; 19-39 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/16118/6350 Copyright (c) 2022 Nur Lailatul Musyafaah, Yeni Novitasari, Tri Leli Rahmawati

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/16345 2022-01-09T00:33:06Z ua:ART

Muslim-Consumers Behaviour in Willingness to Buy Halal Food in Japan Ratih, Inayah Swasti Jatnika, Muhammad Dzulfaqori Sinatrya, Alfadhila Khairil Syamsiyah, Nur Consumer Behavior Muslims Halal Food Japan The purpose of this study is to determine the effect of religiosity, food ingredients, halal label, knowledge, and income on the willingness of Indonesian Muslim consumers in Japan to buy Halal Food Products. The research method used is a quantitative method, using regression analysis tests. The research questionnaire was distributed to respondents who are Indonesian Muslim in Japan. The finding of this research is religiosity and food ingridients has significant influence on consumers' willingness to buy halal food products. Halal label does not have a significant effect on consumers' willingness to buy halal food products. Knowledge does not have significant effect on consumers' willingness to buy halal food products. income does not strengthen the effect of religiosity on consumers' willingness to buy halal food products. Income does not strengthen the influence of Halal label on consumers' willingness to buy halal food products. Income does not strengthen the influence of food ingredients on consumers' willingness to buy halal food products. That income does not strengthen the influence of knowledge on consumers' willingness to buy halal food products. This is first study of behavior Indonesia Muslim in Japan to be minority. The implication is to improve the development strategy of halal food products industry in Japan and to improve understanding and knowledge of halal food products. Limitations in this study is the number of respondents who are relatively few compared to the total Muslims working in Japan and only limited to Indonesian citizens. Universitas Islam Sultan Agung 2022-01-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article quantitative method, using regression analysis tests. application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/16345 10.30659/jua.v5i1.16345 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, Oktober 2021; 1-17 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/16345/6349 Copyright (c) 2022 Inayah Swasti Ratih, Muhammad Dzulfaqori Jatnika, Alfadhila Khairil Sinatrya, Nur Syamsiyah

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17391 2022-01-09T00:33:06Z ua:ART

Settlement of Dispute on Murabahah Financing with Default Customer Yuslem, Nawir Harahap, Mhd. Yadhi Hasibuan, Darmansyah Murabaha Wanprestasi Supreme Court Decision This research is an Islamic law research that discusses the settlement of murabahah financing disputes with defaulting customers with a case study on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 649 K/AG Year 2017. The research model (mode of inquiry) of this study is qualitative. The preliminary step in this research is a conceptual approach with normative legal research methods. This study uses the theory of mashlahah: applicative theory is used in analyzing the data of this study and in the end this study shows that there is still a deviation between the provisions of murabahah financing and the concept of fiqh but to avoid this deviation, the wakalah system is made. The Supreme Court's decision Number 649 K/AG/2017 does not reflect a fully progressive decision, for the bank and also for the customer, the decision has not received a value of benefit, because the Supreme Court judge does not give a time limit to customers who are considered unable to make payments in accordance with the agreement (default) to reschedule (rescheduling), in the absence of such a time limit, provides an opportunity for customers who are in default to prolong the delay in payment so that this can be detrimental to the bank. Universitas Islam Sultan Agung 2022-01-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/17391 10.30659/jua.v5i1.17391 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, Oktober 2021; 57-67 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/17391/6352 Copyright (c) 2022 Nawir Yuslem, Mhd. Yadhi Harahap, Darmansyah Hasibuan

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/17862 2022-01-11T14:21:02Z ua:ART

Productive Zakat Empowerment by Baznas in Improvement of Mustahiq’s Economy in Kotamobagu Gunawan, Edi Sahari, Sahari Afandi, Deden Purwadi, Wira Empowerment Zakat Productive Zakat instrument plays an important role in religious scope. Zakat in Islamic principle, besides serving as a spiritually mandatory form of worship, can also be an alternativein poverty eradication process. Optimal zakat management and empowerment are needed for zakat to serve not only to perform worship spiritually but also as an instrument to eradicate poverty in the community, especially for Muslims. Improved understanding of the benefits of zakat both for muzzakiand mustahiqis very important. Zakat fund will not be spent only for consumption but can also be empowered for a productive business. Thus zakat is expected to change mustahiq’squality of life for betterment. Universitas Islam Sultan Agung 2022-01-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/17862 10.30659/jua.v5i1.17862 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, Oktober 2021; 69-81 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/17862/6371 Copyright (c) 2022 Edi Gunawan, Sahari Sahari, Deden Afandi, Wira Purwadi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18032 2022-01-09T14:24:58Z ua:ART

al-Taswîq Muta'addid al-Mustawayât al-Mustawayât fî Daw al-Maqâsîd al-Shar'iyyah al-Khâssah bi al-Mâl Abdullah, Rais Adawiyah, Rabiatul Gafur, Abdul Multilevel marketing perspektif maqāshid syari’ah Multilevel marketing is a new case that is not found in the legal explanation of the Al-qur’ān or in the sunnah; to determine the law, the moslem scholars have “ijtihād” by using various approaches, both economic approaches and fiqh approaches. Because of the different points of view they use, the legal provisions produced vary; some forbid, and others allow. This study seeks to highlight multilevel marketing from the perspective of Maqāṣid syari’a relating to property, this study is carried out using qualitative analytical descriptive methods and is based on literature. The significance of this study is because it bases its discussion on maqāṣid syari’a, which is a discipline that reveals the wisdom, and the ultimate goal of a rule set by God for humans. The results of the study confirm that multilevel marketing in practice violates the principles of maqāṣid syari’a relating to property; therefore, this study strengthens the opinion that prohibits the practice of multilevel marketing in economic Activities Universitas Islam Sultan Agung 2022-01-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Kualitatif, Diskriptif analitik application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/18032 10.30659/jua.v5i1.18032 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, Oktober 2021; 83-100 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/18032/6353 Copyright (c) 2022 Rais Abdullah, Rabiatul Adawiyah, Abdul Gafur

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18508 2024-09-11T11:25:53Z ua:ART

The Role of Religious Organizations in Child Marriage Prevention and Handling during Pandemic Rofiah, Siti Fauzi, Moh. Muqoddam, Fakih Child Marriage Religious Organizations Role Prevention Handling In Indonesia, religious leaders are in a strategic position. Their existence can affect people's lives in various aspects, not least in the context of marriage. During the COVID-19 pandemic, the number of child marriages in Central Java rose sharply. Based on the background above, the questions are how religious leaders view this problem and what the roles to be performed in the context of prevention and treatment. This type of research is field research with a qualitative approach. The data collection technique is done by interview and documentation. The informants are administrators of two major religious organizations in Indonesia, namely NU and Muhammadiyah. The results showed that; First, the existence of religious organizations did not have a significant role in preventing and handling child marriage cases in Central Java. Secondly, the existence of religious organizations has no relevance to the high and low rate of child marriage in Central Java. Third, the existence of religious leaders is still seen as having authority in the community to support the success of the prevention and handling of child marriage programs Universitas Islam Sultan Agung 2022-05-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/18508 10.30659/jua.v5i2.18508 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 2 (2022): Vol. 5, No. 2, April 2022; 63-81 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/18508/7055 Copyright (c) 2022 Siti Rofiah, Moh. Fauzi, Fakih Muqoddam

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19633 2024-09-11T11:25:52Z ua:ART

Islamic Law Thoughts: Father's Position as Heirther in Syāfi’īyah Jurisprudence and KUHPerdata Wildan, T. father inheritance KUHPerdata Syafi'iyah jurisprudence. This study aims to answer the main problem, how the position of the father as the heir according to Syāfi’īyah jurisprudence and KUHPerdata and why there is a difference in place between the two. This research is a library research study using a qualitative approach with a comparative descriptive method. The results show a difference in the father's position as the heir in Syāfi’īyah jurisprudence and KUHPerdata. In Syāfi’īyah jurisprudence, the father has a definite place as mentioned in Surat An-Nisa’:11, namely as żawil furūḍ when together with the descendants of the heirs both men and women, as' ‘aá¹£abah if there are no children and as żawil furūḍ and ‘aá¹£abah when together with a daughter. The father is in the same position as the heir's descendants without being hindered by any heir. While KUHPerdata father's position as the heir is classified in group II, the new father has the right if the heir of the first group no longer exists. The father does not become an heir and the descendants of the heir because the father is equated with a brother even though the father is in the first degree, which is the same as the descendants of the heirs. Universitas Islam Sultan Agung 2022-05-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article library research, qualitative approach with a comparative descriptive method application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/19633 10.30659/jua.v5i2.19633 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 2 (2022): Vol. 5, No. 2, April 2022; 21-38 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/19633/6900 Copyright (c) 2022 T. Wildan

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/19636 2024-09-11T11:25:53Z ua:ART

Class Action as a Strategy for Saving Waqf Land Assets in Indonesia Rimanto, Rimanto Hidayatullah, Kholid Class Action Waqf Assets The legal events of waqf that take place are often not accompanied by awareness of an accountable administration, thus triggering the heirs to take back the waqf assets on the grounds that the assets are the personal assets of their parents. From this case, it is necessary to have a legal breakthrough, so that the waqf assets remain public assets, so that the eternal value of the waqf will continue to be maintained. This research is focused on finding the construction of salvage waqf assets that do not have adequate legality from reclaiming efforts by wakif heirs. The purpose of this study is to find out what regulations regulate waqf land objects for which there is no formal legality and to find legal procedures that can be used to maintain waqf land for which there is no formal legality in order to maintain its immortality aspect. The method used is qualitative analysis and the results are presented descriptively. The constructive pattern of saving waqf assets is by looking for legal opportunities or ways that can be taken by the community or community groups, by examining several Supreme Court regulations, the Law of Religious Courts Procedure, and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, as the primary data source. Based on PERMA No. 1 of 2002, PERMA regulates the mechanism for class action with civil proceedings that have the right to provide procedural rights for a person or group to become a plaintiff in order to fight for disputes that cause harm and suffering to many people. The results of the study concluded that class action is an alternative procedure that can be used as a solution in saving waqf assets acquired by wakif heirs, due to the absence of adequate waqf evidence Universitas Islam Sultan Agung 2022-05-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/19636 10.30659/jua.v5i2.19636 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 2 (2022): Vol. 5, No. 2, April 2022; 83-96 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/19636/7056 Copyright (c) 2022 Rimanto Rimanto, Kholid Hidayatullah

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/20488 2024-09-11T11:25:52Z ua:ART

Liminality Rituals of Interfaith Families: Symbolic Interactionism and Maqāshid Sharia Perspectives Huda, Muhammad Chairul Muhsin, Ilyya Interfaith Families Liminality Ritual Symbolic Interactionism This study aims to determine the dynamics of life cycle liminality rituals in interfaith families in Salatiga City and their meanings. This study used a qualitative approach with socio-juridical (socio-legal) methods. This fieldwork was conducted on interfaith families in Salatiga City. The results of this study revealed that interfaith marriages in the Salatiga City people, from the perspective of symbolic interactions, involved the mind, self, and society. The actors were influenced by interactions with other individuals and tried to share meaning with society. The cognition construction of interfaith family actors paid attention to the dimensions of society that demand the legality of a marriage. In the ritual act of liminality in the life cycle, interfaith families in Salatiga City had a fairly large tolerance. It was marked by the freedom of family members to perform rituals, whether they came from tradition or religion. In the context of maqāshid sharia, the concepts of hifdzun nafs, hifdzud dīn, hifdzun nasbi wa nasl, hifdzul māl, and hifdzul aql could be maintained as long as there was no coercion from other parties. Thus, freedom of worship and carrying out religious rituals is absolutely necessary. Universitas Islam Sultan Agung 2022-05-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article qualitative application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/20488 10.30659/jua.v5i2.20488 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 2 (2022): Vol. 5, No. 2, April 2022; 1-20 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/20488/6899 Copyright (c) 2022 Muhammad Chairul Huda, Ilyya Muhsin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/20544 2024-09-11T11:25:53Z ua:ART

Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships Siddik, Ibnu Radwan Pagar, Pagar Tanjung, Dhiauddin Keywords Family Resilience Jama'ah Tabligh Serdang Bedagai In recent times, family resilience discourse has become a serious concern of the government, members of parliament and observers of Islamic family law in Indonesia. The higher the rate of divorce that occurs in the community, is a form of weak and fragile family defense joints. This paper will examine the implementation of the family resilience of the Jama'ah Tabligh in Serdang Bedagai Regency in the dimensions of legality, household integrity and gender partnership. Then, this paper will also elaborate on the influence of Jama'ah Tabligh activities in the formation of family resilience among Jama'ah. This research is empirical juridical research using the approach of legal sociology and legal anthropology. Research data is analyzed using qualitative methods. Primary data sources are obtained from in-depth interview results from selected respondents using the snowball method. The results showed that the implementation of the family resilience of the Jama'ah Tabligh in Serdang Bedagai Regency in the dimensions of legality, household integrity and gender partnership was well implemented and indicated strong and resilient family resilience. This is evidenced by the high percentage of family fulfillment of respondents in the ownership of marriage certificates, child birth certificates, togetherness in the family, spousal partnerships, financial management openness and family decision-making. Jama'ah Tabligh activities greatly affect the formation of family resilience along with the stronger family members in practicing religious values both personally and together. The results of this study can be a consideration for national policy holders in realizing family resilience nationally. Universitas Islam Sultan Agung 2022-05-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article empirical juridical, kualitatif,legal sociology and legal anthropology approach application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/20544 10.30659/jua.v5i2.20544 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 2 (2022): Vol. 5, No. 2, April 2022; 39-61 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/20544/6911 Copyright (c) 2022 Ibnu Radwan Siddik, Pagar Pagar, Dhiauddin Tanjung

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/20699 2024-09-11T11:25:53Z ua:ART

The Use of Ihtiyat Data in Prayer Time Hisab: Perspectives on Islamic Law Mujab, Sayful Shabir, Muslich Ihtiyat Islamic Law Salat Times Hisab The Salat in Islam cannot be separated from the time of Salat. Although the procedure for determining Salat times is not explained detailly in the Qur'an, doing Salat should not be arbitrary, especially regarding time. One of the important elements in determining Salat times, one of which is data of ihtiyat. Addition the data of ihtiyat is purpose the calculation results can cover the areas around the markaz. This study reveals a perspective of Islamic law on the addition the data of ihtiyat in determining the initial Salat time. The use of ihtiyat time is very important for anyone who does the reckoning at the time of Salat. However, in Islamic law, there is no legal certainty and there are no scholars who specifically discuss this matter. In a review of Islamic law, the time of ihtiyat in a review of Islamic law can be categorized as wasilah for the purpose that it is a condition of Salat. And it is knowing the time of Salat. Therefore, using ihtiyat time can be categorized in mandatory law because it is a means of something that is obligatory while there is no specific argument for its use. The use of ihtiyat time is in order to accommodate the interests of Muslims who are in certain areas that have a relatively wide expanse. Universitas Islam Sultan Agung 2022-07-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/20699 10.30659/jua.v5i2.20699 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 2 (2022): Vol. 5, No. 2, April 2022; 97-109 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/20699/7162 Copyright (c) 2022 Sayful Mujab, Muslich Shabir

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/22473 2024-09-11T11:25:53Z ua:ART

Dispute Resolution of Marriage Cancellation through Religious Court Decisions in Indonesia Harahap, Mhd. Yadi Marriage annulment dispute resolution legal consequences court The provisions of Article 22 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage that a marriage can be annulled if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage. Unlike the case with a marriage that does not fulfill the pillars of marriage, the consequences of the marriage are invalid and null and void, meaning that the marriage is considered to have never existed. In the context of Islamic law there is a typology of types of marriage. First, a marriage is considered valid if the conditions and pillars of marriage are met. Second, if one of the pillars of marriage is not fulfilled then the marriage is considered invalid. Third, if one of the conditions for marriage is not fulfilled, the fasid marriage can be annulled. How is the resolution of the dispute over the annulment of marriage and the legal consequences of the annulment of the marriage. Empirical research methodology is a method used to answer the above questions, using a statutory and case study approach. While the data sources used consist of primary, secondary and tertiary legal materials using qualitative descriptive analysis. There are at least three legal consequences of resolving disputes over marriage cancellations, namely: the position of the child remains as a legitimate child, joint property can be divided if the marriage is based on good faith, and the husband is not obliged to provide a living for his wife during the iddah period. Universitas Islam Sultan Agung 2022-12-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article empirical juridical orsocio-legal research with qualitative research, state approach and cas approach application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/22473 10.30659/jua.v5i2.22473 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 5 No. 2 (2022): Vol. 5, No. 2, April 2022; 111-129 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v5i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/22473/7280 Copyright (c) 2022 Mhd. Yadi Harahap

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/22782 2024-11-07T00:37:17Z ua:ART

Analysis of Buying, Selling, and Leasing Virtual Land in the Metaverse: A Perspective from Sharia Economic Law Nurjaman, Muhamad Izazi Al-Hakim, Sofian Setiawan, Iwan Sahid, Mualimin Mochammad Buying and Selling Leasing Virtual Land Crypto and Metaverse This research aims to analyze the position of virtual land buying, selling, and leasing practices using cryptocurrency in the metaverse from the perspective of Islamic economic law. This study uses a descriptive analysis method with a normative juridical approach and data analysis techniques through three stages of analysis: focusing the data, presenting the data, and drawing conclusions. The research found that the practice of buying, selling, and leasing virtual land in the metaverse is permissible because it meets the conditions and pillars of a valid contract. The transactions carried out involve intangible assets, namely virtual land and cryptocurrency. In these transactions, there is an expansion of the object of the ijarah (lease) contract, which typically involves the benefit of tangible objects or assets but can also include the benefit of intangible objects or assets, provided that the intangible asset requires another object (a tangible object) or a process that enables the asset to have utility, thus fulfilling the purpose of the contract in accordance with the principles of muamalah maliyyah (financial transactions). The development of the object of the ijarah contract is a scientific contribution to the development of Islamic economic law theory. Therefore, further research is needed on the status of intangible assets as objects of contracts to explore their benefits and legal status in accordance with Sharia principles. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article descriptive analysis application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/22782 10.30659/jua.v6i1.22782 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 1 (2022): Vol. 6, No. 1, October 2022; 12-26 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/22782/10003 Copyright (c) 2024 Muhamad Izazi Nurjaman, Sofian Al-Hakim, Iwan Setiawan, Mualimin Mochammad Sahid

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/22826 2024-11-07T00:39:21Z ua:ART

Transformation of Prayer Time Schedules: from A Static-Passive to A Dynamic-Variative Perspective Riza, Muhammad Himmatur Djamaluddin, Thomas Izzuddin, Ahmad Prayer Time Schedule Static-Passive Dynamic-Variative Prayer times are extremely important for Muslims, as they serve as a guide for the beginning of prayer times. However, there are still people who do not fully understand the impact of changes in the position of the Sun, which causes the start of prayer times to change daily. Additionally, some people still use perpetual prayer time schedules. Although they use the term "perpetual," in reality, prayer time schedules are not everlasting, as they cannot be used over long periods. This research is a library study with a phenomenological-astronomical approach. The results of this study show that prayer times change every day. Someone who believes that the start of Maghrib prayer is always at 18:00 WIB and the start of Fajr prayer is always at 04:30 WIB may find that on some days, their prayer or fasting is invalid, as the start of Maghrib prayer may occur between 18:01 and 18:08 WIB and the start of Fajr prayer may occur between 04:31 and 04:34 WIB. These changes can serve as an understanding for the community that the correctness of prayer time schedules is not static-passive but dynamic-variable. This means that the start of prayer times each day and year is not always the same as the following days and years, and the changes vary. Therefore, this study provides a scientific guide for the community to better understand and be cautious in using prayer time schedules, considering that the beginning of prayer times determines the validity of a Muslim's prayer. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article library research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/22826 10.30659/jua.v6i1.22826 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 1 (2022): Vol. 6, No. 1, October 2022; 39-58 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/22826/10007 Copyright (c) 2024 Muhammad Himmatur Riza, Thomas Djamaluddin, Ahmad Izzuddin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/23425 2024-11-07T00:14:29Z ua:ART

Analysis of Fatwa Regarding Sharia Credit Cards and Their Relevance to the Development of Islamic Banking in Indonesia and Bahrain Ramadhan, Suci Rambe, Toguan Hasibuan, Badai Husain Harahap, Abdul Aziz Fatwa Sharia Credit Card Islamic Bank Indonesia Bahrain This research aims to analyze fatwas on Sharia credit cards and their relevance to the development of Islamic banking in Indonesia and Bahrain. This qualitative study uses a text and context approach. The main data used are fatwas from DSN-MUI and the Sharia Supervisory Board of Bank Islam Bahrain regarding Sharia credit cards, supported by books, scientific articles, and reports on the development of Islamic banking. Data were collected through documentation techniques and analyzed using descriptive analysis. This study concludes that Sharia credit cards, as outlined in the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the Sharia Supervisory Board of Bank Islam Bahrain (SSB-BIsB), are permissible as transaction tools based on legal principles, contract provisions, wage and service provisions, penalties, and limits in accordance with Sharia principles. Specifically, in Bahrain, fatwas must refer to the standards of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI). Currently, the use of Sharia credit cards in Bahrain is experiencing significant growth, while in Indonesia, public interest in using Sharia credit cards remains relatively low. The findings of this research can serve as policy studies for fatwa institutions and Islamic banking to enhance the growth of Sharia credit cards as a Sharia financing instrument for the public, particularly in Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article This qualitative study uses a text and context approach. application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/23425 10.30659/jua.v7i1.23425 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 1 (2023): Vol. 7, No. 1, October 2023; 15-33 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/23425/10005 Copyright (c) 2024 Suci Ramadhan, Toguan Rambe, Badai Husain Hasibuan, Abdul Aziz Harahap

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/24166 2024-11-07T00:27:17Z ua:ART

Differences in Determining Ramadan and Shawwal: A Discourse Analysis of the Book Nusus al-Akhyar fi al-Shaum Wa al-Ifthar Ningsih, Ika Wahyu Febriyanti, Fitri Rizki, Iqbal Ainur Maimoen Zubair Discourse Analysis Nuṣūṣ al-Akhyār fī Al-Ṣhoum wa Al-Ifrhār’s Book The phenomenon of differences in the implementation determination of Eid al-Fitr in 1418 H was regretted by the Indonesian people. Responding to the emergence of differences in the determination of 1418 H, KH Maimoen Zubair through his work Nusuus al-Akhyar fi Al-Shum wa Al-Iftihar intends to provide solutions to Muslims in Indonesia in facing the differences surrounding the determination of Eid al-Fitr. This type of research is qualitative research with the research approach used being discourse analysis initiated by Van Dijk. The data used in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data are in the form of lexemes, words, phrases, and sentences in Arabic that contain ideas about the determination of the beginning of the month of Ramadan and Shawwal in the book. Secondary data come from sources, journals, print media, online journalism, and other scientific works to find out the context of social situations that can influence the writing of the book. Data collection methods in this study are interviews and literature study. The results showed that the linguistic aspect that stands out in the discourse of persuasion is the invitation to promote unity in the midst of controversy over differences in each group; the author's ideology appears in the title, the lexemes "judge" and "hilal"; the pronouns of the time and person in the text indicate that there is a different social context from the current condition. The social conditions that appear in the book are the differences in the method of determination by Indonesian Mass Organizations and the emergence of certain polemics in 1998. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article This type of research is qualitative research. The research approach used by researchers is discourse analysis. application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/24166 10.30659/jua.v6i2.24166 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 2 (2023): Vol. 6, No. 2, April 2023; 171-188 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/24166/10011 Copyright (c) 2024 Ika Wahyu Ningsih, Fitri Febriyanti, Iqbal Ainur Rizki

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/26854 2024-11-06T16:47:55Z ua:ART

Child Adoption and Conflicts of Jurisdiction: A Comparative Analysis of the Public Court and the Islamic Court of Surakarta Fauzi, Muhammad Latif Fauzi, Mohammad Harazi Al Abyari Child Adoption Conflicts of Jurisdiction Family Lineage Guardianship The adoption of Muslim children is one of the familial issues in Indonesia. At the law level, the Indonesian law authorizes two judicial institutions, namely Islamic and public courts, to handle the case. Here, conflicts of jurisdiction occur obviously and, as a consequence, the parties have the choice to decide which court to request based on their wishes. This article answers the question of why and what the consequences of conflicts of jurisdiction are in the case of the adoption of Muslim children? The study found that two judicial institutions both accepted and examined cases of the adoption of Muslim children. However, there is a difference in the legal consequences. If the adopted child is to be treated as a biological child and can inherit, the application is filed to a public court. On the contrary, if the child is to be maintained, it is an Islamic court that judges. In the case of family lineage (nasab), both the courts do not break the ties of the adopted child with his/her biological parents, including the right of guardianship. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Empirical Research, Court Cases application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/26854 10.30659/jua.v7i1.26854 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 1 (2023): Vol. 7, No. 1, October 2023; 1-14 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/26854/10001 Copyright (c) 2024 Muhammad Latif Fauzi, Mohammad Harazi Al Abyari Fauzi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/27460 2024-11-07T00:20:05Z ua:ART

Marriage Requirements for Cadres of Pondok Pesantren Gontor: Exploring the Concept of Kafa’ah Wahyudani, Zulham Muhazir, Muhazir Gontor Cadres Kafa'ah Modern Islamic Boarding School Marriage. This study aims to analyze the marriage requirements for cadres of Pondok Pesantren Gontor. Each cadre who wishes to marry must choose their own partner and obtain approval from the pesantren's leadership. If the leaders, including the kyai, does not grant approval, the cadre is not permitted to marry the chosen partner. In the tradition of Pondok Pesantren Gontor, approval from the pesantren's leaders is crucial to receiving blessings in the marriage. Such a practice has been in place for many years to maintain the pesantren's existence. This study seeks to analyze these unique marriage conditions for Gontor cadres and how these requirements are viewed from the perspective of kafa'ah. This research is empirical and uses a qualitative approach. Data was collected through interviews with the cadres and teachers at Pondok Pesantren Gontor, as well as an analysis of the pesantren's website. The concept of kafa'ah was derived from several sources of literature. The study finds that a potential wife must agree to adhere to the conditions applicable to cadres throughout their lives, including obedience to the pesantren's leaders, being ready to work at the pesantren 24 hours if needed, and being prepared to be assigned anywhere according to the pesantren leaders's orders. The concept of kafa'ah in this context can be justified as the alignment of the potential wife’s vision and mission with those of her husband (a Gontor cadre). This concept of kafa'ah differs from the textual understanding found in traditional fiqh texts and the Compilation of Islamic Law (KHI). This alignment is seen as essential for achieving welfare and as a form of self-dedication at Pondok Pesantren Gontor in Ponorogo, East Java, although this concept differs from the textual interpretation found in fiqh texts and the KHI. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/27460 10.30659/jua.v7i1.27460 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 1 (2023): Vol. 7, No. 1, October 2023; 102-118 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/27460/10023 Copyright (c) 2024 Zulham Wahyudani, Muhazir Muhazir

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/27982 2024-11-07T00:33:27Z ua:ART

Islamic Legal Perspective on the Implementation of Online Marriage Contracts during the Covid-19 Pandemic Sujono, Imam Mangesti, Yovita Arie Suhartono, Slamet Kamaruddin, Zaleha Islamic Law Online Marriage COVID-19 Pandemic The validity of a marriage is the fulfillment of the pillars and conditions of marriage as stipulated in Islamic law. One of the pillars currently being discussed is the online Ijab and Qabul (marriage contract), considering the COVID-19 pandemic, there has been much news about online marriage ceremonies due to various constraints. Moreover, technology is becoming increasingly advanced and evolving, making human tasks easier. The aim of this study is to examine the legality of online marriage contracts that occurred during the COVID-19 pandemic. This research uses a qualitative research method with a library research type, referencing journals, articles, and books related to the main theme of online marriage contracts. All references, including legal and non-legal sources, are presented and then analyzed carefully. Scholars and fiqh experts have provided arguments about the validity of marriage through online contracts. According to the scholars, an online marriage contract is valid if what is meant by one assembly is one time, not one place. Thus, after the Ijab is stated, the Qabul must also be stated immediately. The research results show that marriage contracts conducted online during the COVID-19 pandemic are legally valid, thereby contributing to resolving the difficulties faced by prospective brides and grooms in gathering to conduct the marriage contract due to social restrictions. The validity of online marriage contracts represents a legal renewal that previously considered that marriage contracts must be conducted in one place. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article library research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/27982 10.30659/jua.v6i1.27982 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 1 (2022): Vol. 6, No. 1, October 2022; 1-11 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/27982/10002 Copyright (c) 2024 Imam Sujono, Yovita Arie Mangesti, Slamet Suhartono, Zaleha Kamaruddin

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/28677 2024-06-27T12:10:10Z ua:ART

Hajj Financing Models: Fiqh Analysis of Payment Contracts for Hajj Funds at the Ministry of Religious Affairs in Indonesia Jamal, Mulyono Zahro', Khurun'in Nugraheni, Nuriwanda Azizah Cahyo, Eko Nur Aqad Contract Fiqh Analysis Hajj Funds Hajj is an act of worship that completes the fifth pillar of Islam for a Muslim and is performed by those who are able. In its implementation in Indonesia, the hajj is organised by the Ministry of Religious Affairs (MORA) of Republic of Indonesia, including the offices of MORA in every city throughout Indonesia. The contract used during the registration of prospective pilgrims is a wakalah contract, but when they attend to the bank, the bank requestions what kind of contract will be employed whether wadi'ah or murabahah. This research is purposed to reveal the repayment contract for prospective pilgrims and analyse the principle of the contract applied in the repayment of funds for prospective pilgrims. The type of research used is field research with qualitative methods using descriptive analysis. The primary data sources in this research are obtained from the MORA of the Republic of Indonesia, while the secondary data was attained from journals or research related to the hajj financing model, then descriptive analysis of the data as material for the research findings. There are two findings in this research, firstly, the contract on the repayment of funds for prospective pilgrims, starting from the wakalah contract between prospective pilgrims and the MORA, this contract will take effect after the repayment of funds for prospective pilgrims. Secondly, the fiqh analysis of the principle of the contract applied to the repayment of funds for prospective pilgrims is wakalah and is appropriate as it should be. Even so, the MORA must also cooperate with stakeholders in providing the best service to hajj pilgrims so that they can perform the worship in holy lands (Madina and Mecca) comfortably and solemnly. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Field Research, Qualitative Methods, Descriptive Analysis application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/28677 10.30659/jua.v7i2.28677 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 2 (2024): Vol. 7, No. 2, April 2024; 243-257 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/28677/10059 Copyright (c) 2024 Mulyono Jamal, Khurun'in Zahro', Nuriwanda Azizah Nugraheni, Eko Nur Cahyo

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/28692 2024-11-07T00:17:49Z ua:ART

Induction and Its Relevance to the Transformation of Sharia Economic Law in Indonesia: A Study of Four Madhhabs Hidayat, Enang Induction Sharia Economic Law Madhhab This research aims to determine the existence and urgency of induction in the methodology of Islamic law of the four schools of jurisprudence and its relevance to the transformation of Sharia economic law in Indonesia. This study falls under the category of normative Islamic legal research using a conceptual and philosophical approach. Primary data is sourced from the foundational books of Islamic jurisprudence of the four schools: "al-Mahsul" by Al-Razi (Shafi'i), "Syarh Tanqih al-Fusul" and "al-Furuq" by Al-Qurafi (Maliki), "Taqrib al-Usul" by Ibn Juzay (Hanbali), and "Al-Muwafaqat" by Al-Shatibi (Maliki). The data is analyzed comparatively and prescriptively using inductive logic and reasoning. The research demonstrates that the existence of induction in the methodology of Islamic law among the four schools is most prominent as Islamic legal inference (istidlal). The urgency of induction as a methodology in Islamic law is relevant to efforts to transform Sharia economic law within Indonesian law. There are four principles of jurisprudence as products of Islamic thought influenced by inductive logic, which legitimize the fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), such as Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 on Shares, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 on Sharia Electronic Money, Law No. 41 of 2004 on Endowments, Article 16 paragraph (3) concerning endowed property such as money, and Supreme Court Regulation No. 2 of 2008 on the Compilation of Sharia Economic Law, Articles 112-115 (Book II) regulating Bai al-Wafa. This research can enhance understanding of inductive logic in Islamic law within Islamic higher education institutions as well as for Sharia Courts and the fatwas of the DSN-MUI. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitative, Islamic Jurisprudence Approch application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/28692 10.30659/jua.v7i1.28692 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 1 (2023): Vol. 7, No. 1, October 2023; 71-87 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/28692/10020 Copyright (c) 2024 Enang Hidayat

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/28885 2024-10-11T14:20:45Z ua:ART

Pre-Trial Analysis of Wilayatul Hisbah Authority in Qanun Criminal Jurisdiction: A Study in Banda Aceh Syar'iyyah Court Delta, Ria Pre-trial Wilayatul Hisbah Qanun Pretrial is a request submitted by a suspect, in the event that the actions carried out by law enforcement officials are contrary to the law, both in the investigation and prosecution process or in other words the coercive efforts carried out by investigators are contradictory. with the jinayat procedural law and the Criminal Procedure Code, because it is related to human rights. Pretrial is the authority of the district court to examine and decide whether or not an arrest and/or detention is legal, stop the investigation or stop the prosecution. This research aims to determine the authority of wilayatul hisbah in handling criminal acts by qanun in relation to the criminal justice system in Indonesia (Integrated Criminal Justice System). research through literature studies, but interviews with several informants who are considered to understand cases that occur during the implementation/enforcement of qanuns to the community are still needed. Often there is overlap in the resolution of handling qanun cases between the police and wilayatul hisbah in the same case, resulting in unclear handling of the case. Qanun is part of the Indonesian legal system which only applies in Aceh. The Aceh government can implement and implement Islamic law in social life because it is supported by a dynamic society, however in resolving criminal cases the Qanun experiences many obstacles and is not resolved properly so systemic improvements are needed, because it can enforce effective law. implemented if the 5 (five) Legal Pillars are running well, namely: Legal instruments or law enforcement officers, community members, legal regulations, cultural factors or legal culture, facilities and infrastructure that can support the good implementation of Qanun. Universitas Islam Sultan Agung 2024-10-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/28885 10.30659/jua.v6i2.28885 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 2 (2023): Vol. 6, No. 2, April 2023; 238-252 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/28885/10493 Copyright (c) 2023 Ria Delta

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/29236 2024-11-07T00:29:02Z ua:ART

Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective Arrasyid, Fauzan Pagar, Pagar Tanjung, Dhiauddin Supreme Court Circular SEMA Family Law Maqasid Sharia From 2012 to 2022, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued ten new regulations through Supreme Court Circulars (SEMA) resulting from Plenary Chamber Meetings, which have produced 458 new legal rules. Among these new legal rules, 109 govern Islamic civil law, indicating that SEMAs represent another variation in the efforts to reform Islamic family law in Indonesia. This research aims to examine the existence and efforts of Islamic family law reform in Indonesia from the perspective of maqasid sharia according to contemporary scholars. This research uses a mixed-method approach, employing both statutory and conceptual approaches. Primary data sources consist of SEMAs from 2012 to 2022, and secondary data consist of legal regulations related to issues of Islamic family law, which are analyzed. The theory used for data analysis is the theory of maqasid sharia. The results of this research show that the reform of Islamic family law regulations in Indonesia through SEMAs from 2012 to 2022 is integrative with maqasid sharia. The regulations issued in SEMAs have fulfilled six aspects of maqasid sharia, namely: (a) aspects of faith, creed, and monotheism; (b) aspects of human nature and moral improvement; (c) aspects of common sense and legal contextualization; (d) aspects of human rights, freedom, equality, justice, and women's rights; (e) aspects of good order and civilization; (f) aspects of public interest (maslahah) Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitative, Normative Legal Research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/29236 10.30659/jua.v6i2.29236 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 2 (2023): Vol. 6, No. 2, April 2023; 208-225 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/29236/10017 Copyright (c) 2024 Fauzan Arrasyid, Pagar Pagar, Dhiauddin Tanjung

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/30584 2024-11-07T00:28:17Z ua:ART

Examining the Ethical Considerations of Placing Elderly Parents in Nursing Homes: A Perspective on Maqasid Sharia and Social Welfare Helim, Abdul Syarifuddin, Syarifuddin Suradilaga, Aris Sunandar Parents Nursing Home Islamic Law Social Welfare The objective of this study is to examine the legal status of parental care in juvenile homes, which continues to be a source of contention within the community. Some view the act as an act of disobedience, while others view it from a different perspective. The theoretical framework employed to investigate this issue is the theory maqasid sharia. The rationale for this approach is that it is considered to be a relevant methodology, and no other research has been identified that employs this theory. This type of research is normative legal research, which involves the examination of primary legal materials pertinent to the research. The results of this study indicate that entrusting parents to juvenile homes does not necessarily imply a rupture in the relationship between children and parents. Instead, it allows for the maintenance of positive relations with parents while avoiding the negative consequences of neglecting them. Consequently, this study aligns with maqasid sharia including the protection of parents' lives (hifz al-nafs), enabling parents to focus on worship (hifz al-Din) safeguarding against negative thoughts between them (hifz al-‘aql), pertains to the avoidance of children doing wrong if they gather in the same house (hifz al-Nasl) and encompasses the maintenance of good relations between parents and children as an asset (hifdz al-mal). The results of this study are undoubtedly contentious, particularly when viewed through the lens of divergent trends. Nevertheless, the findings of this study can serve as a reference point to prevent the immediate assumption of unfaithfulness in children who leave their parents in nursing homes. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitative, Normative Legal Research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/30584 10.30659/jua.v6i2.30584 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 2 (2023): Vol. 6, No. 2, April 2023; 189-207 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/30584/10014 Copyright (c) 2024 Abdul Helim, Syarifuddin Syarifuddin, Aris Sunandar Suradilaga

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/30914 2024-11-07T00:24:38Z ua:ART

The Psychological Impact of Divorce on Children in Manado City, North Sulawesi Ardianto, Ardianto Gunawan, Edi Yusuf, Nasruddin Tubagus, Munir Divorce Muslim Community Children Psychology Divorce is a complex life event that often has significant impacts, especially on the psychological well-being of children. This research aims to deeply explore the psychological impact of divorce on children in Manado City, North Sulawesi. Through a qualitative approach, we conducted in-depth interviews with 20 informants, including children, divorced parents, and judges from the Manado Religious Court. The results of the study indicate that divorce affects not only the physical and social aspects of children but also significantly impacts their emotional state. Children who are victims of their parents' divorce often experience deep feelings of loss, uncertainty about their family's future, and confusion about the causes of the divorce. Emotional conflicts also arise in children who are victims of divorce, such as feelings of guilt, anger, sadness, and prolonged anxiety. These psychological impacts are then reflected in various aspects of the child's life, including a decline in academic performance, lack of motivation to study, and deviant behaviors such as drug use or engaging in promiscuous activities. In facing these challenges, it is crucial for children to receive adequate social and psychological support. Therefore, the roles of family, government, schools, and the surrounding community in providing appropriate support and facilitating children's adaptation to their parents' divorce are very important. Support from various parties can help children who are victims of divorce in their psychological recovery. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Field Research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/30914 10.30659/jua.v6i2.30914 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 2 (2023): Vol. 6, No. 2, April 2023; 123-135 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/30914/10006 Copyright (c) 2024 Ardianto Ardianto, Edi Gunawan, Nasruddin Yusuf, Munir Tubagus

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/31028 2024-11-07T00:02:32Z ua:ART

Revitalizing Justice in Fiqh: Revisiting Non-Retroactive Principles to Address Sexual Violence Kamalludin, Iqbal Pratami, Bunga Desyana Khasna, Syarifa Yaqin, Alamul Umar, Achmad Jauhari Justice Retroactive Principle Sexual Violence Handling sexual violence cases requires a holistic, human rights-based approach, encompassing prevention, protection, law enforcement, recovery, and ensuring victims' access to justice. Islam advocates equality for all, but its implementation is constrained by the improper handling of many sexual violence cases due to the non-retroactive Sexual Violence Law. This paper proposes the urgency of upholding the principle of retroactivity in criminal law and Fiqh Jinayah to build an anti-sexual violence construction based on justice and equality. This normative juridical research employs conceptual, statutory, philosophical, and historical approaches. This approach provides an in-depth understanding of the concept of justice in the handling of sexual violence, according to Sharia. This study uses the Islamic legal literature and comparative legal studies to examine the urgency of upholding the retroactive principle in criminal law and Fiqh Jinayah. This study confirms that applying the retroactive principle to sexual violence is consistent with the six characteristics of Maqasid Sharia: cognitive nature, interconnectedness, wholeness, openness, multidimensionality, and purposefulness. The retroactive principle is necessary in cases of sexual violence as the primary rule in addressing such crimes, in addition to complementing existing laws and regulations. This principle is crucial to ensure fair law enforcement in cases of sexual violence. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article statue aprroach, conceptual approach, application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/31028 10.30659/jua.v7i2.31028 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 2 (2024): Vol. 7, No. 2, April 2024; 136-150 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/31028/10000 Copyright (c) 2024 Iqbal Kamalludin, Bunga Desyana Pratami, Syarifa Khasna, Alamul Yaqin, Achmad Jauhari Umar

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/31088 2024-11-07T00:08:23Z ua:ART

Strategic Management of Zakat Funds for Educational Initiatives: A Study at Amil Zakat Agency of Nurul Hayat Tulab, Tali Yurista, Dina Yustisi Rozihan, Rozihan Management Education Zakat LAZ Islamic Philanthropy The Zakat, Infaq, and Sedekah (ZIS) funds hold significant potential in Indonesia for enhancing societal welfare, especially in the educational sector. However, the optimal utilization of these funds remains a challenge, with ensuring appropriate and effective usage being the primary concern. Therefore, conducting an in-depth study on the management of ZIS fund utilization in educational programs at the Amil Zakat Institution (LAZ) Nurul Hayat becomes essential to assess its professionalism in managing and distributing funds entrusted by donors. This research adopts a qualitative approach, focusing on LAZ Nurul Hayat in Semarang. Data collection methods involve interviews with LAZ Nurul Hayat officials and documentation based on relevant articles, journals, and research. Data processing encompasses editing, classification, data analysis, and conclusion stages. The findings reveal that LAZ Nurul Hayat has successfully implemented the management of zakat fund utilization, incorporating planning, implementation, monitoring, and evaluation in the educational sector. Universitas Islam Sultan Agung 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitative, Empirical Approach application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/31088 10.30659/jua.v7i2.31088 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 2 (2024): Vol. 7, No. 2, April 2024; 212-224 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/31088/9999 Copyright (c) 2024 Tali Tulab, Dina Yustisi Yurista, Rozihan Rozihan

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/31138 2024-11-07T00:25:23Z ua:ART

The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card Billah, Mu'tashim Unregistered Marriage Policy Family Card Saddu al-Dhariah Based on Minister of Home Affairs regulations No. 108 and No. 109 of 2019, unregistered (siri) marriage couples can now record their marriage in the Family Card. This article aims to analyze the policy of issuing Family Cards for unregistered marriage couples using the Islamic jurisprudence (ushul fiqh) approach. This article is a literature study, with data sourced from the Minister of Home Affairs regulations and various related literatures. The obtained data is then analyzed using a normative-philosophical approach, specifically ushul fiqh theories such as the concepts of public interest (maslahah) and preventing harm (adz-dzari’ah). The article argues that in every policy, there will be potential benefits (maslahah) and harms (mudharat). In the policy of recording unregistered marriages, the government needs to close the means that cause harm (saddu al-dhariah) to ensure this policy is not interpreted as a form of legalizing unregistered marriages. The government also needs to open the means that lead to benefits (fathu al-dhariah) so that the goal of fulfilling children's civil rights with the basis of having a birth certificate, and the purpose of the Marriage Law, namely the validity of marriage, can be achieved through the use of unregistered marriage data for expediting the marriage legalization process (itsbat nikah) in Religious Courts. The conclusion of this article is that to achieve the ideal policy objectives, aspects of benefits and harms need to be considered. This article contributes to understanding state policies from the perspective of ushul fiqh and indicates that it remains a relevant approach. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Library Research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/31138 10.30659/jua.v6i2.31138 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 2 (2023): Vol. 6, No. 2, April 2023; 136-151 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/31138/10008 Copyright (c) 2024 Mu'tashim Billah

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/32600 2024-11-07T00:16:44Z ua:ART

Exploring Customary Law: Perspectives of Hazairin and Cornelis Van Vollenhoven and its Relevance to the Future of Islamic Law in Indonesia Tohari, Ilham Rohmah, Siti As-Suvi, Ahmad Qiram Customary Law Islamic Law Hazairin Van Vollenhoven The difference between Islamic law and Western law in viewing customary law is the core problem that forms the background of this research. This article aims to explore in-depth Customary Law from the perspectives of Hazairin and Cornelis Van Vollenhoven and its relevance to the future existence of Islamic law in Indonesia. This research is a literature study applying a qualitative Juridical-Normative approach. The primary sources for this research are the original works of Hazairin (Tujuh Serangkai tentang Hukum dan Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadith) and Van Vollenhoven (Het Adatrecht Van Nederlandsch-Indie and its translated version, Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law). The secondary sources are all references relevant to the topic of the article. Comparative analysis is used in analyzing the data. The research findings explain that, according to Hazairin, customary law can be applied anywhere as long as it does not contradict Islamic law. In contrast, Van Vollenhoven argues that customary law does not need to consider religion because all humans have equal rights before God, thus rejecting or eliminating customs or traditions is considered undignified. The formation of national law due to culture and tradition is an important part of society. This research provides a conceptual historical-theoretical narrative related to customary law in Indonesia. Despite having different perspectives on customary law, both Hazairin and Van Vollenhoven share the vision that customary law should be made into positive law. Therefore, the existence of customary law needs to be considered by lawmakers to become national positive law. Universitas Islam Sultan Agung 2023-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Library Research, Normatif-Yuridis Approach application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/32600 10.30659/jua.v7i1.32600 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 1 (2023): Vol. 7, No. 1, October 2023; 50-70 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/32600/10019 Copyright (c) 2023 Ilham Tohari, Siti Rohmah, Ahmad Qiram As-Suvi

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/33734 2024-11-07T00:03:32Z ua:ART

Reconstructing Zakat Management Through Political Culture: Insights from Madura Dikuraisyin, Basar Najah, Ahmadun Political Culture Zakat Institution Islamic Law Islamic Pilantrophy The gap between the potential of zakat funds and the reality of zakat collection is caused by the lack of trust and awareness among the community. This research aims to provide a solution through cultural reconstruction in zakat execution. This reconstruction is called cultural politicization, which combines social theory and legal institutions. Furthermore, this reconstruction generates an ideal organizational relationship proposal for zakat management institutions and reduces social non-compliance. By conducting in-depth interviews with zakat institutions (BAZNAS and LAZIZNU) in Sumenep Regency, Madura, using a qualitative-phenomenological approach, this research is based on legal sociology focusing on zakat culture and institutional relations. This research yields findings, namely the cultural construction in zakat law implementation consists of three aspects; 1) authority construction, where zakat collectors ranging from BAZNAS, LAZ to individual collectors (kiai, ulama, ustad) compromise the roles, with kiai and ulama as zakat collectors and BAZNAS as partners. 2) personal community construction, making the community as the subject of empowerment for productive fund programs and supportive stakeholders. 3) literacy-stigmatization construction, where the community is made as members of partner organizations of zakat collectors. Another finding is that the development of zakat management organization (OPZ) relations involves making BAZNAS, LAZ, and individual collectors as business partners who cooperate. This study also implies that BAZNAS acts as a regulator and formulator of productive zakat programs, while LAZ and individual collectors act as operators who carry out zakat management functions from collection to distribution and implement productive zakat utilization programs. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitative, Empirical Approach application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/33734 10.30659/jua.v7i2.33734 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 2 (2024): Vol. 7, No. 2, April 2024; 151-169 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/33734/10024 Copyright (c) 2024 Basar Dikuraisyin, Ahmadun Najah

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/35041 2024-11-07T00:05:38Z ua:ART

Contextualizing Islamic Inheritance Law in Indonesia: Addressing Negative Stigma Bachri, Syabbul Sudirman, Sudirman Zuhriah, Erfaniah Ramadhita, Ramadhita Contextualization Indonesia Islamic Inheritance Hermeneutics of Tauhid Stigma Islamic inheritance law is stigmatized due to its rigidity and conservativity. The rigidity and conservatism of Islamic inheritance can be seen in the view that Islamic inheritance rules cannot be changed or modified. In addition, the assumption of Islamic inheritance rules does not consider the social developments that occur over time. This research aims to explore how Islamic inheritance law is applied in Indonesia and how contextualization is carried out in response to existing stigma. This research employs a qualitative study with a normative juridical approach. The research data is derived from documents and texts on Islamic inheritance law and concrete cases of contextualization of Islamic inheritance law in Indonesia in different situations and contexts. The data are analyzed using descriptive interpretative techniques with the application of Amina Wadud's hermeneutics of tauhid. The research findings indicate that Islamic inheritance law in Indonesia has undergone contextualization, thus negating the negative stigma attached to Islamic inheritance. Contextualization is achieved by understanding and advocating Islamic inheritance law in the Indonesian context, reconstructing the basic concepts of Islamic inheritance law according to the Indonesian context, and promoting the resolution of inheritance conflicts through consultation and mediation. This research offers a model of inheritance division applied in Indonesia that is contextual and flexible based on Amina Wadud's hermeneutics of tauhid. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitative application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35041 10.30659/jua.v7i2.35041 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 2 (2024): Vol. 7, No. 2, April 2024; 170-187 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35041/10025 Copyright (c) 2024 Syabbul Bachri, Sudirman Sudirman, Erfaniah Zuhriah, Ramadhita Ramadhita

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/35062 2024-11-22T09:51:33Z ua:ART

Family Resilience in Coastal Java Communities in the Context of Climate Change: Perspectives from Walsh and Islamic Law Zaenurrosyid, A Azhar, Alias Hasanah, Uswatun Sholihah, Hidayatus Family resilience Fiqh Understanding Climate Change Coastal Java Islamic law This study aims to explore various patterns of family resilience influenced by diverse interpretations of fiqh within Javanese coastal Muslim communities. The significance of this study is underscored by the impact of climate change along the north coast of Java, particularly due to the cross-national toll road project, which causes tidal flooding in Bonang, Demak, affecting family resilience in the coastal areas of Java. This qualitative research employs a socio-anthropological approach alongside Islamic law. Data were collected from religious leaders (kyai), village officials, and Muslim families across four coastal villages in Bonang, Demak, Central Java. The data collection techniques included semi-structured interviews and direct observation, supplemented by relevant documents and references. The research identifies three primary findings: Firstly, various forms of resilience among coastal Muslim families in North Java are uniquely shaped by the impacts of climate change. Secondly, the effects of climate change have fostered a new understanding that emphasizes integration and equality in the rights and responsibilities of husbands and wives. Thirdly, the family resilience models of coastal communities in the islands of Java are based on interpretations of family fiqh influenced by economic capacity, education, and social networks. This study contributes to the development of a dynamic understanding of fiqh that impacts the resilience of coastal community families in adapting to the challenges posed by climate change. Further recommendations include strengthening the economic capacity of coastal families through the provision of progressive education to enhance the religious and social resilience networks of coastal Muslim families. Universitas Islam Sultan Agung 2024-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article A qualitative; Islamic Law and Family Resilience Approach application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35062 10.30659/jua.v8i1.35062 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 8 No. 1 (2024): Vol. 8, No 1, October 2024; 109-129 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v8i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35062/10623 Copyright (c) 2024 Ahmad Zaenur Rosyid, Alias Azhar, Uswatun Hasanah, Hidayatus Sholihah

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/35268 2024-11-07T00:38:21Z ua:ART

Analyzing Court Decisions on Interfaith Marriage: A Maqasid Sharia Perspective Putri, Allysa Novita Nur, Iffatin Interfaith Marriage Court Order Maqasid Shari'ah The aim of this research is to analyze court decisions on interfaith marriages, specifically the decisions numbered 916/Pdt.P/2022/PN. Sby and 71/Pdt.P/2017/PN. Bla. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. The data in this study are digital data. The results of this research show differences in the interpretation of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. The Surabaya District Court's decision interprets Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law as indicating that interfaith marriage is not prohibited. This leads to a legal vacuum that causes judges to use the explanation of Article 35 (a) of the Population Administration Law to permit interfaith marriages and Article 10 paragraph (3) of Government Regulation No. 9 of 1975 to provide a basis for the implementation of interfaith marriages. The Blora District Court's decision interprets Article 2 paragraph (1) to consider the validity of marriage based on the respective religions of the applicants. The analysis results based on the theory of maqasid al-shari'ah proposed by Jamaluddin Athiyah indicate that the decision from the Surabaya District Court does not show preservation, while the decision from the Blora District Court does show preservation. The analysis based on Islamic legal methodology, maqasid al-shari'ah proposed by Jasser Auda, shows that both decisions do not fully meet the standards of the system approach. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article qualitative methods, juridical normative approach application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35268 10.30659/jua.v6i1.35268 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 1 (2022): Vol. 6, No. 1, October 2022; 27-38 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35268/10004 Copyright (c) 2024 Allysa Novita Putri, Iffatin Nur

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/35697 2024-11-07T00:40:29Z ua:ART

A Juridical Analysis of the Caning Implementation in Aceh Prisons and its Relations to Islamic Laws Syarif, Muhammad Abbas, Syahrizal Rahmadon, Rahmadon Musfira, Musfira Juridical Analysis Caning Correctional Institutions Islamic Law The Aceh government has implemented Islamic Sharia regulations by enacting Qanun Aceh Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law, and Article 262 contains provisions regarding the implementation of flogging in public places. However, according to Article 30 Paragraph (3) of the Aceh Governor Regulation Number 5 of 2018 concerning the Implementation of Jinayah Procedural Law, the execution of flogging is restricted to prisons and detention centers. This study aims to outline the legal arguments for shifting the implementation of flogging in Aceh and the Islamic legal provisions related to carrying out flogging in public places. This research uses a normative legal method with a statute approach that refers to the concept of law as a rule and also uses Islamic legal doctrine, which is then analyzed qualitatively and described descriptively to find the alignment between the core issues and the normative provisions. The results of the research show that the main reason for issuing the Governor's Regulation regarding the implementation of flogging in prisons is to increase investment, as the implementation of flogging in Aceh has faced opposition from external parties. However, the issuance of the Governor's Regulation contradicts the system of forming legislation in Indonesia and legally lacks legal force. According to Islamic law provisions, the execution of flogging must be witnessed by a group of believers, as explained in the Quran, Surah An-Nur, verse 2. The implementation of flogging in prisons cannot be witnessed, whereas this is an integral part of the agreed implementation of flogging. There needs to be a specific and easily accessible location for the public as a place to carry out flogging penalties. Universitas Islam Sultan Agung 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35697 10.30659/jua.v6i1.35697 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 1 (2022): Vol. 6, No. 1, October 2022; 59-72 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35697/10012 Copyright (c) 2022 Muhammad Syarif, Syahrizal Abbas, Rahmadon Rahmadon, Musfira Musfira

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/35740 2024-11-07T00:26:32Z ua:ART

Examining Domestic Violence from The Lens of Islamic Law: A Maqasid Analysis Ladiku, Hamdan Zaman, Akhmad Roja Badrus Violence Household Islamic Law This article aims to examine domestic violence from the perspective of Islamic law with a focus on the maqasid sharia. This study is important to present as a counter-narrative to the widespread view that Islam legalizes violence, due to the tradition of reading normative texts (the Qur'an and Hadith) in a textualist manner. This research uses a quasi-qualitative and descriptive approach and falls into the category of library research. In gathering data sources, the researcher used various instruments, such as observation and documentation or study of related documents. The primary data sources of this research are the Qur'an, Hadith, and fatwas of scholars, while the secondary data sources consist of other relevant literature such as books and journals related to the topic under study. The analysis used by the researcher includes data reduction, data display, and conclusion drawing. To clarify the validity of the data, the researcher conducted source and method triangulation. From the study conducted, this research concludes that Islamic teachings reject domestic violence and advocate for a humane and just approach within the framework of Islamic law. The prophetic tradition reinforces the prohibition against violence towards women based on the principle of mu’asyarah bi al-ma’ruf (living together in kindness) in Islam. This study encourages the goverment and related institutions to strengthen legal protection for victims and to enforce strict sanctions against perpetrators of violence. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Library Research, Qualitative application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35740 10.30659/jua.v6i2.35740 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 2 (2023): Vol. 6, No. 2, April 2023; 152-170 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35740/10010 Copyright (c) 2024 Hamdan Ladiku, Akhmad Roja Badrus Zaman

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/35795 2024-11-07T00:07:20Z ua:ART

Integrated Waqf Farm: A Contemporary Model for Waqf Land Development Lutfi, Alvi Amalia Khasanah, Miftahul Nur Agustin, Erlinda Dhika Setiowati, Denok Yulita, Nasywa Ayu Medias, Fahmi Waqf Integrated Farm Innovation Model The important role of waqf is felt to have been greatly reduced recently, due to various problems faced in developing waqf land. The lack of nazhir competence, limited development capital, and management that is not yet professional are some of the many problems in waqf. Various approaches are needed to close this problem, such as changing the form of waqf, cooperation between lines, and other alternative innovations. This research aims to reveal contemporary innovation models in integrated agricultural waqf land development and analyze the benefits, opportunities, costs and risks using the analytic network process approach-Benefit, Opportunity, Cost and Risk (BOCR). This research design uses an interpretative paradigm with a qualitative approach in the form of a case study. Through content analysis, data obtained from interviews is then interpreted according to the research objectives. This research reveals that there are two types of innovation developed through the integration of agriculture in waqf development. “Bersamamu sadar ternak” is a livestock-based innovation, this innovation is the result of collaboration with farmers to produce sheep without costs being charged to partners. To strengthen the existence of tourism on this waqf land, "Kopi Bersamamu" is the next café-based innovation. Through BOCR analysis among waqf experts, "waqf land becomes productive" is the benefit element that is considered the most important with an average of 0.34. "Business development opportunities" is the most important element in the opportunity elements with a mean of 0.38. Meanwhile, "high costs for technology, management and maintenance" is considered the highest element in the cost aspect. Finally, "Shariah compliance risk" is the greatest risk in developing agricultural-based waqf land with an average of 0.45 Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Research Paper application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35795 10.30659/jua.v7i2.35795 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 2 (2024): Vol. 7, No. 2, April 2024; 202-211 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35795/10026 Copyright (c) 2024 Alvi Amalia Lutfi, Miftahul Nur Khasanah, Erlinda Dhika Agustin, Denok Setiowati, Nasywa Ayu Yulita, Fahmi Medias

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/36527 2024-11-07T00:18:50Z ua:ART

The Problems of Implementing Imkan Rukyat in the Case of an Invisible Hilal (Crescent): A Perspective of Syafi’i Scholars Hudi, Hudi Rofiq, Ahmad Imkan rukyat refers to the conditions under which the new moon (hilal) can likely be sighted based on specific criteria. When the hilal is visible, the following day can be confirmed as the start of the new lunar month. However, if the hilal is not seen during the rukyat observation, a dilemma arises between two choices: whether the next day should be declared as the first day of the new lunar month based on the criteria of imkan rukyat, or whether the current month should be completed (istikmal) to a full 30 days. All Islamic mazhabs including Hanafi, Maliki, and Hanbali generally advocate for istikmal if the hilal is not sighted. However, within the Syafi’i Mazhab, there is a divergence of opinion, with some scholars advocating for istikmal and others for hisab (astronomical calculations). This duality of opinion is particularly relevant in Indonesia, a country with a majority of Syafi’i followers. The aim of this research is to analyze the views of Syafi’i scholars on this matter. This study is a type of library research, focusing on the decisions of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia's isbat meetings regarding the start of the lunar month and the moon sighting data provided by Nahdlatul Ulama. The research is grounded in the Quran, Hadith, and Syafi’i jurisprudence (fiqh) texts. The findings of this study indicate that the majority of Syafi’i scholars hold that if the hilal is in a position of imkan rukyat but is not sighted, the month should be completed to 30 days (istikmal). However, some Syafi’i scholars permit the determination of the start of the new lunar month the next day based on hisab imkan rukyat, provided that the calculation is done by at least seven qualified astronomers who are unlikely to err, and that the non-sighting of the hilal is due to technical or natural factors. These results can serve as a reference for determining the start of the lunar month when the hilal is not visible due to cloudy conditions Universitas Islam Sultan Agung 2023-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/36527 10.30659/jua.v7i1.36527 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 1 (2023): Vol. 7, No. 1, October 2023; 88-101 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/36527/10021 Copyright (c) 2023 Hudi Hudi, Ahmad Rofiq

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/36594 2024-11-07T00:15:36Z ua:ART

The Role of High Religious Courts in The Bengkulu Area in Safeguarding Children's Interests Regarding Post-Divorce Living Expenses and Civil Rights Pian, Happy Mukhlas, Oyo Sunaryo Arifin, Tajul Saebani, Beni Ahmad Ridwan, Ahmad Hasaan Abdulah Pakarti, Muhammad Husni Divorce Children's Civil Rights Justice Religious High Court This research aims to examine the legal process carried out by the Bengkulu Religious High Court in ensuring the living expenses of children after their parents' divorce. This study is qualitative research with a normative legal approach. Primary data comes from laws, court decisions related to children's rights post-divorce, and children's civil rights, while secondary data is obtained from books, online media, and journals with the same relevance. In exercising its authority, the Bengkulu Religious High Court prioritizes the principle of justice by maintaining the interests of the child, as well as the principles of balance and proportionality. However, there are several challenges such as the lack of public understanding of children's rights and obstacles in the implementation of Religious High Court decisions regarding the enforcement of children's civil rights. More intensive efforts are needed to provide the public with an understanding of children's rights and to improve the quality of enforcement of Religious High Court decisions to ensure optimal protection of the child's interests following their parents' divorce. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitative, Normative Legal Research application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/36594 10.30659/jua.v7i1.36594 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 1 (2023): Vol. 7, No. 1, October 2023; 34-49 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/36594/10009 Copyright (c) 2024 Happy Pian, Oyo Sunaryo Mukhlas, Tajul Arifin, Beni Ahmad Saebani, Ahmad Hasaan Ridwan, Muhammad Husni Abdulah Pakarti

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/36682 2024-11-07T00:44:19Z ua:ART

E-Procurement in the Procurement System for Goods/Services by the Government in Indonesia: Perspective of Saddu al-Dhariah Kusumadewi, Mutiara Ramadhani Aseri, Akh. Fauzi Seff, Syaugi Mubarak Pengadaan Prosedur Legalitas Prinsip Muamalah This research is motivated by the release of Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning the Procurement of Goods/Services, which has three important stages: preparation, selection, and implementation. The issuance of this presidential rule aims to enhance the utilization of products from local Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In the age of digitization, the Indonesian government has developed an electronic-based system known as e-procurement for the acquisition of products and services. This enhances the efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness, accountability, and integrity of the procurement process, while also ensuring it is free from corrupt practices. This study aims to examine the e-procurement system in Indonesia through the lens of the fiqh principle of saddu al-dhariah, with the goal of mitigating corrupt practices in the procurement of products and services. The main data in this study revolves around Presidential Regulation No. 16 of 2018. Secondary data is derived from multiple sources including case studies on the procurement of goods and services, as well as publications and reports published by the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP). The study findings suggest that e-procurement adheres to the principle of saddu al-dhariah by effectively mitigating state losses and enhancing government operational efficiency. The general public reaps advantages from this approach as it leads to a surge in the sales of domestic MSME products. Nevertheless, LKPP must persist in monitoring this mechanism to prevent any discussions conducted by parties with personal or collective interests. Universitas Islam Sultan Agung 2024-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/36682 10.30659/jua.v6i1.36682 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 6 No. 1 (2022): Vol. 6, No. 1, October 2022; 101-122 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v6i1 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/36682/10016 Copyright (c) 2024 Mutiara Ramadhani Kusumadewi, Akh. Fauzi Aseri, Syaugi Mubarak Seff

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/36725 2024-11-07T00:09:26Z ua:ART

A Inauspicious Month in Javanese Wedding Tradition in Luwu Utara, South Sulawesi: Perspective of Islamic Law Rahmawati, Rahmawati Takdir, Takdir Muhajir, Muhammad Nur Alam Abdain, Abdain Marriage Inauspicious Days Islamic law Custom Law Public Interest Determining inauspicious days in Javanese marriage traditions is significant. Sometimes, this leads to debates and controversies from various perspectives as it is considered contrary to Islamic law. This research aims to examine the determination of inauspicious days in Javanese marriage traditions during the month of Muharram (Suro). This study employs an empirical juridical approach using theories of social change and Islamic legal theory, particularly social tradition ('urf) and public interest (maslahah). Data is collected through interviews and literature reviews. Subsequently, the data is analyzed using these theories through data reduction, data presentation, and conclusion drawing processes. The research results reveal that the determination of inauspicious days in marriage traditions is based on the societal belief in the existence of inauspicious days for couples marrying in the month of Suro. This belief is grounded in experiences and stories passed down through generations. On the other hand, the concept of maslahah refers to the welfare or benefit for humans. In the context of inauspicious days for marriage, maslahah refers to efforts to prevent conflicts between couples and families. Furthermore, from the perspective of Islamic law, prohibiting marriage in the month of Suro in North Luwu Regency is permissible because there are no prohibitions in the Quran or hadith against it. Such traditions in Islamic law are referred to as ‘urf shahih, which are good and permissible customs as long as they do not contradict sharia. The prohibition is valid if it is based on the motivation to obey parental advice (birr al-walidayn) and as a form of respect for deceased parents, and linking everything that happens to the will of Allah SWT. However, if the tradition contradicts sharia and harms faith, then the tradition cannot be practiced. Universitas Islam Sultan Agung 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article Qualitative, Empirical Approach application/pdf https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/36725 10.30659/jua.v7i2.36725 Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam; Vol. 7 No. 2 (2024): Vol. 7, No. 2, April 2024; 225-242 2597-6176 2597-6168 10.30659/jua.v7i2 en https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/36725/10029 Copyright (c) 2024 Rahmawati Rahmawati, Takdir Takdir, Muhammad Nur Alam Muhajir, Abdain Abdain 77a5c1fe27cce5c2be600294203fcee6