Cybersecurity Based on Pancasila Justice and Sustainable Development in Human Resources: Cyber ​​Law Perspective

Dewo Wishnu Setya Kusuma

Abstract


The digital era brings new opportunities and challenges, including in the realm of cybersecurity. The Indonesian National Police (Polri) as one of the important institutions in Indonesia needs to strengthen cybersecurity to protect its data, information, and systems. This journal discusses cybersecurity in the context of Pancasila justice and sustainable development in the field of human resources (HR), with a focus on cyber law. This study uses a qualitative method with literature studies and in-depth analysis. The results of the study indicate that cybersecurity needs to be realized by upholding the values of Pancasila justice, such as divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. Sustainable development in the field of Polri HR is the key to increasing capacity and capability in dealing with cyber threats. Cyber law plays an important role in regulating and protecting digital space, as well as ensuring fairness for all parties.

Keywords


Cyber; Criminal; Digital; Report.

References


Jurnal :

Ardyan, Yoshi. 2017, “Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP.” Lex Administratum, Volume V, Nomor 2.

Dasdo Vangi D, Fungsi Visum et Repertum Dalam Penuntutan Perkara Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang, Jurnal Hukum, 2014

Dr. Tri A.H. 2020. Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan, Justitiable Jurnal Hukum, Vol.2 No.2.

Hamidah S, Nur Rochaeti, Bambang D.B. 2016, Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan, Jurnal Hukum Vol.5 No.3.

Karunia M, Daniel F, Eske Worang, Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana, Jurnal Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum Vol.XII/No.2/Jul/2023.

Mario Lasut, 2016. Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Lex Crimen Vol.V/No.3, Jurnal Hukum.

Mas Dhamis, Muhammad Rusli. 2022, Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum Poditum Vol.7 No.1 Juni.

Muh Ekoyudmario, Humaerah H, Hardianto Djanggoh. 2020, Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan, Jurnal Hukum Vol.1 No.4, http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg

Ni Putu M, Nyoman Sujana, I Made Minggu, Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan, jurnal analogi hukum, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum

Rikat Iqbal S, R. Sugiharto. Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Kendal), ISSN.2720-913X, Jurnal Hukum Unissula, https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12412

Setyo Trisnadi, Ruang Lingkup Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 5 No.2, Juli.

Syamsuddin, Rahman, 2011, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara, Al-Risalah, Vol. 11, Nomor 1 Mei.

Titik Mei H, Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana kekerasan, tesis hukum, 2023, http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/988/

Trisnandi, Setyo. 2013, “Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.” Sains Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Volume 5, Nomor 2.

Yesi Puji A, Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Peranan Saksi Ahli Dalam Pembuat Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Pid/2014), Jurnal Hukum.

Buku :

Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Jakarta: Ghlmia Indonesia.

Barada Nawawi A, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Musa Perdanakusuma, 1984, Bab-bab tentang Kedokteran Kehakiman Forensic, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M. Yahya harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.

R. Soeparmono, 2016, Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, CV Mandara Maju, Bandung.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sataatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang Visa Reperta Van Genesskundigen.




DOI: http://dx.doi.org/10.30659/rlj.3.4.821-830

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Ratio Legis Journal has been indexed in: