Kajian Kebijakan dalam Penetapan Ketentuan Umum Aturan Zonasi (KUPZ) Di Kawasan Karst (Studi Kasus: Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan)

Jamilla Kautsary*  -  Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia
Ardiana Yuli Puspitasari  -  Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia, Indonesia

(*) Corresponding Author
DOI: 10.30659/jpsa.v16i2.5248
Kawasan karst di kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, merupakan bagian dari kawasan Pegunungan Kapur Kendeng. Kawasan ini melalui peraturan menteri Energi Sumber Daya dan Mineral ditetapkan sebagai kawasan Lindung Geologi pada Tahun 2014. Penetapan ini didasarkan pada keunikan dan pentingnya peran kawasan karst untuk penyangga kehidupan. Sebagai kawasan lindung, kawasan ini tentu memiliki batasan dalam pemanfaatnnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan aturan yang menjadi rambu-rambu pengarah pengembangan kawasan karst khususnya di Kecamatan Klambu, yang saat ini sudah berkembang menjadi kawasan permukiman. Data dan informasi kebijakan dikaji dengan pendekatan kualitatif rasionalistik, berdasarkan parameter kepentingan perlindungan. Pada bagian akhir artikel, akan disampaikan temuan rekomendasi arahan kebijakan yang bisa digunakan untuk Penentapan KUPZ.
  1. Adji, T. (2006). Peranan Geomorfologi Dalam Kajian Kerentanan Air Bawah Tanah Karst Citation : Gunung Sewu , Indonesian Cave and Karst Journal , Vol 2 , No 1 , April 2006. Indonesian Cave and Karst Journal, 2(1), 64–74.
  2. Cahyadi, A. (2014). Chapter 9 Sumberdaya Lahan Kawasan Karst Gunungsewu. In Ekologi Lingkungan Kawasan Karst Indonesia: Menjaga Asa Kelestarian Kawasan Karst Indonesia (pp. 1–13). Penerbit Deepublish.
  3. Cahyadi, A., & Ayuningtyas, E. A. (2013). Urgensi Pengelolaan Sanitasi Dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Air Di Kawasan Karst Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul. Indonesian Journal of Conservation, 2(1), 23–32.
  4. Endah, R., Yoseph, B., Sukiyah, E., & Setiawan, T. (2017). Karakteristik Sistem Hidrogeologi Karst Berdasarkan Analisis Hidrokimia Di Teluk Mayalibit , Raja Ampat. Bulletin of Scientific Contribution, 15(3), 217–222.
  5. Falah, A. B. R., & Adiardi, A. Z. (2011). MENGENAL FUNGSI KAWASAN KARST DAN UPAYA. Retrieved from https://speleoside.wordpress.com/2011/11/27/mengenal-fungsi-kawasan-karst-dan-upaya-perlindungannya/
  6. Fidel, J., McCarthy, K., & Murray, S. (2013). Conservation Zoning Districts. In Community Strategies for Vermont’s Forests and Wildlife: A Guide for Local Action.
  7. Menteri ESDM. (2012). Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012.PDF. Retrieved from https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen ESDM 17 2012.pdf
  8. Oktariadi, O., & Tarwedi, E. (2011). Klasifikasi kars untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya: Studi Kasus Kars Bukit Bulan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi, 2(1), 1–19.
  9. Pemerintahan Indonesia (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Dengan (Vol. 49, pp. 1–12). Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/pp13-2017bt.pdf
  10. Pemerintahan Indonesia (2017). PP No 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (pp. 1–51).. Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2017/pp13-2017bt.pdf
  11. Pemerintahan Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Retrieved from jdih.pu.go.id
  12. Kabupaten Grobogan. (2012). Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031.
  13. Menteri ESDM. (2012). Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012.PDF. Retrieved from https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen ESDM 17 2012.pdf
  14. Pemerintahan Jawa Tengah. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/ProvinsiJawaTengah-2010-6.pdf
  15. Priyano, Amin, C., & Jauhari, A. (2016). Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kekeringan Di Kawasan Karst. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2016 Upaya Pengurangan Risiko Bencana Terkait Perubahan Iklim, 323–333.
  16. Tengah, P. P. J. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Retrieved from http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2010/ProvinsiJawaTengah-2010-6.pdf
  17. Urich, P. B. (2002). Land use in karst terrain: Review of impacts of primary activities on temperate karst ecosystems. In Science for Conservation.
  18. Veni, G., DuChene, H., Crawford, N. C., Groves, C. G., Huppert, G. N., Kastning, E. H., Wheeler, B. J. (2001). Living with karst. In Agi Environmental Awarenes Series. https://doi.org/PNR61
  19. Zokaites, C. (1997). Living on Karst. Cave Conservancy of the Virginias.

Jurnal Planologi
Published by Pusat Studi Planologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, in collaboration with Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia.
Jl. Kaligawe Raya KM. 4 Semarang, Indonesia
Phone: +6212345678
Email: jurnalplanologi@unissula.ac.id

View My Stats

e-ISSN: 1829-9172

p-ISSN: 2615-5257

DOI : 10.30659/japs

Creative Commons License

Get a feed by atom here, RRS2 here and OAI Links here

apps