RECONSTRUCTION NATIONAL SOCIAL SATISFACTION SYSTEM FOR HEALTH FIELD IN THE AUTONOMY REGION WITH VALUE OF WELFARE
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Ali Taher Parasong, Mencegah Runtuhnya Hukum, Grafindo, Jakarta, 2014
Agung Kurniawan, Trasnformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan, Yogyakarta, , 2003
Antony Allot, The limit Of Law, London-Butterworths, 1980
Depkes RI, Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, Jakarta ,2006
Djauhari, Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia). 2008,
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
Hanif Nurcholis,Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005
Hartono,Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Jawade Hafizh, Reformasi Kebijakan hukum Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Disertasi, Semarang, 2014
Margaretha Yuliani, Menyongsong BPJS Kesehatan 2014 ,Jaminan Kesehatan :Hak Rakyat-Kewajiban Negara, Depkes RI,Jakarta, 2013
Nomensen Sinamo,Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2012
Ramesh Mishra, Welfare State in Crisis, Social Thought and social Change, Wheatsheaf Books Ltd,Harverster Press,London,1984, xi, Dalam Djauhari, , Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia, Semarang, Indonesia. 2008
Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemhaman Masalah-Masalah Hukum, CN.. Agung, Semarang, , 1989
Suteki, Rekosntruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Berbasis Nilai Keadilan Sosial, Disertasi, Semarang, 2008.
Luqman Hakim,2011,Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Korea Selatan, Jurnal Internasional, Korean Studies Indonesia
Keluhan eks peserta Askes Bahrudin dan Isnaniah eks peserta Jamkesmas, saat wawancara di poli rawat jalan RSUD Sultan Imanuddin dan Puskesmas, pada 15 Maret 2014.
Paparan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, 10 Maret 2015
Pidato Pengukuhan Guru Besar , FH UI ,Lebih lanjut dikatakan bahwa perkembangan kearah liberalisasi, baik dibidang politik maupun ekonomi dewasa ini dan akan cenderung meningkat dimasa depan, secara mendasar merupakan gugatan eksistensi terhadap prinsip Negara kesejahteraan.Konstitusi Negara kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, , 1998
Wawancara dengan Pimpinan Puskesmas Mendawai, dr Alita Gati, pada tanggal 20 Maret 2014.
Wawancara dengan Rekam Medik RSUD Sultan Imanudin, Dwi Supriyanti, pada tanggal 21 Maret 2014.
Wawancara dengan Sri Astuti, tenaga Administrasi Puskesmas Arsel, pada tanggal 10 Mei 2014.
Deprtemen Kesehatan, diunduh pada tanggal 12 maret 2014 pada situs yang beralamat, http://www.depkes.go.id/downloads/SKN%20final.pdf
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyeleggara Jaminan Sosial (BPJS)
Mursalim, Membedah Sistem Jaminan Sosial di Delapan Negara , http://jamsos.blogspot.com/2013/02/membedah-sistem-jaminan-sosial-di.html
Diunduh pada tanggal 12 maret 2014, dari situs yang beralamat di http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38405/3/Chapter%20II.pdf
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
DOI: http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v1i1.1633
Refbacks
- There are currently no refbacks.
International Journal of Law Reconstruction Indexed by :
International Journal of Law Recnstruction | ||
Faculty of Law, Unissula | Copyright of International Journal of Law Reconstruction | |
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, | E-ISSN 2580-9245 (Online) | |
Semarang, Central Java, Indonesia, 50112 | IJLR is licensed under a |