Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Polda Jateng)

Abstract

ABSTRAK

Setiap instansi pemerintah (termasuk Polda Jateng), wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Oleh karena itu perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, anggaran, dan akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP meliputi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja dikenal dengan nama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada realitanya, Polda Jateng mengalami beberapa kendala saat mengimplementasikan SAKIP dalam bentuk LAKIP. Hal ini disebabkan karena Polda bukan merupakan entitas/satuan kerja yang mengelola anggaran, namun hanya melaksanakan kewenangan manajerial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polda Jateng dalam mengatasi kendala pembuatan LAKIP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Polda Jateng. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer (LAKIP Polda Jateng) dan data sekunder (berupa bahan hukum primer dan sekunder). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi kendala pembuatan LAKIP, maka Polda Jateng melakukan evaluasi pencapaian target per indikator kinerja utama setiap tri wulan guna mengantisipasi adanya kegiatan yang bias atau kurang mendukung pencapaian indikator kinerja. Tim pokja juga memberikan masukan kepada wakapolda agar diadakan evaluasi secara terintegrasi dengan semua penanggung jawab fungsi per sasaran indikator kinerja utama.

Kata Kunci : akuntabilitas kinerja, indikator kinerja

ABSTRACT

Every government agency (including the Central Java Regional Police), shall be held accountable for its performance. Therefore, it is necessary to develop a performance accountability system of government agencies integrated with strategic planning system, budget , and government accounting as stated in Presidential Regulation No. 29 of 2014 on Government Institution Accountability System (SAKIP). SAKIP includes planning, measuring, and reporting performance. Performance reporting is known as the Government Institution Performance Accountability Report (LAKIP). In reality, Central Java Police experienced several obstacles when implementing SAKIP in the form of LAKIP. This is because the Polda is not an entity / work unit that manages the budget, but only exercises managerial authority.The purpose of this research is to know the efforts made by Central Java Police in overcoming the obstacle of making accountability reporting performance according to Presidential Regulation Number 29 Year 2014.This research is an empirical juridical legal research, analytical descriptive. Research location in Central Java Police. The types and sources of data consist of primary data (in the form of performance accountability report of Polda Jateng) and secondary data (in the form of primary and secondary legal material). Data collection was done by using literature study method, observation, and interview. Data analysis using qualitative analysis.The results showed that to overcome the problem of making LAKIP, the Central Java Police made various steps. This step is evaluating the achievement of the target per key performance indicator every quarter to anticipate the existence of activities that are biased or less support the achievement of performance indicators. The working group also provided input to the police commander for an integrated evaluation with all personnel responsible for the key performance indicators.Keywords : performance accountability, performance indicators