Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah

Son Haji, Gunarto Gunarto

Abstract


ABSTRAK

Penelitian dengan judul Implementasi Kewenangan Diskersi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak. Tujuan penelitian dalam penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana di Polres Demak. 2) Untuk menganalisa kelemahan-kelemahan dan solusi implementasi kewenganan diskresi penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana di Polres Demak.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak adalah Kewenangan diskresi tersebut diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Jadi Kelemahan Implementasi kewenangan diskresi kepolisian adalah : a) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya. b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan undang-undang.

Kata Kunci : Implementasi, Kewenangan Diskresi, Penanganan Tindak Pidana

 

ABSTRACT

Research ith title Implementation of Authority of Police Dissemination in Crime Handling at Polres Demak. The purpose of research in this research: 1) To know and analyze the implementation of police discretion authority in the handling of criminal acts in Polres Demak. 2) To analyze the weaknesses and implementation solutions of police investigators' discretion in handling criminal acts at the Demak Resort Police.

The result of the research concludes that: 1) Implementation of Police Discretionary Authority in Crime Handling at Polres Demak is Discretionary Authority as regulated in Article 18 of Law Number 2 Year 2002 About Police of the Republic of Indonesia. 2) So Weakness Implementation of police discretion authority is: a) There is no such legislation as complete. b) There are delays to adjust legislation to the development of society. c) Lack of fees for implementing legislation as required by the establishment of law.

Keywords: Implementation, Discretionary Authority, Crime Handling


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.