Vol. 4 No. 3 (2017)

DOI: https://doi.org/10.30659/akta.v4i3

Published: 2017-09-28

Articles

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAN PERANAN NOTARIS-PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT

Dwi Pratiwi Markus

Amin Purnawan
Abstract view : 2199

PDF view : 2984
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1800

297 - 304
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT ( STUDI KASUS PT. WAHANA WIJAYA LESTARI REALITY DENGAN YO SWIE TJIN )

Fifian Leliana

Anis Mashdurohatun
Abstract view : 1183

PDF view : 1411
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1801

305 - 312
PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA PERMASALAHANNYA DI KOTA PEKALONGAN

Ikayanti Ikayanti

Jawade Hafidz
Abstract view : 1122

PDF view : 1217
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1802

313 - 316
KONSEP IDEAL PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING WAKTU TERTENTU (STUDI DI BANK JATENG)

Chrys Wahyu Indrawati

Sukarmi Sukarmi
Abstract view : 1049

PDF view : 1894
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1803

317 - 322
AKIBAT HUKUM AKTA OTENTIK YANG TERDEGRADASI MENJADI AKTA DIBAWAH TANGAN

Soegeng Ari Soebagyo

Gunarto Gunarto
Abstract view : 2733

PDF view : 3143
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1804

323 - 330
TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PURBALINGGA

Yogi Priyambodo

Gunarto Gunarto
Abstract view : 1816

PDF view : 12252
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1805

331 - 338
PERANAN PPAT DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ON LINE ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MAGELANG

Yunita Budi Chrissanni

Amin Purnawan
Abstract view : 1756

PDF view : 1379
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1806

339 - 346
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI NOTARIS/PPAT DALAM MENJALANKAN TUPOKSINYA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI BERDASARKAN KODE ETIK

Denny Saputra

Sri Endah Wahyuningsih
Abstract view : 4271

PDF view : 7151
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1807

347- 354
PERMOHONAN HAK MILIK YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

Ilham Ilham

Djauhari Djauhari
Abstract view : 1529

PDF view : 1652
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1808
ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015

Wisda Rauyani Efa Rahmatika

Akhmad Khisni
Abstract view : 1475

PDF view : 4867
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1809

363 - 372
PERAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN UMUM

Abdullah Amirudin

Akhmad Khisni
Abstract view : 3311

PDF view : 2005
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1810

373 -380
PERAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Irawan Arief Firmansyah

Sri Endah Wahyuningsih
Abstract view : 1601

PDF view : 2132
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1811

381 - 388
MAKNA PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KENDAL

Muhammad Ali Alala Mafing

Munsyarif Abdul Chalim
Abstract view : 1105

PDF view : 1047
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1812

389 - 394
PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KUASA JUAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK

Yuliana Zamrotul Khusna

Lathifah Hanim
Abstract view : 1238

PDF view : 6182
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1813

395 - 400
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ONLINE

Erina Permatasari

Lathifah Hanim
Abstract view : 1827

PDF view : 7111
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1814

401 - 406
PELAKSANAANuPERALIHAN HAKuATAS TANAHu BERDASARKAN HIBAHuWASIAT OLEHuPELAKSANA WASIAT BERDASARKAN PERATURANuPEMERINTAH NOMORu24 TAHUNu1997

Awal Candra Pamungkas

Djauhari Djauhari
Abstract view : 853

PDF view : 1296
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1815

407 - 416
IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN JUAL BELI (MURABAHAH) DI BANK NEGARA INDONESIA ( BNI ) SYARIAH CABANG SEMARANG

Moch Faizul Khakim

Gunarto Gunarto
Abstract view : 1168

PDF view : 2706
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1816

417 - 424
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA

Rifan Agrisal Ruslan

Umar Maâ€™ruf
Abstract view : 1542

PDF view : 2825
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1817

425 - 432
PENGATURAN PELAKSANAAN PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELALUI AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DALAM BENTUK NOTARIIL

Yanuar Dwiyan Putra

Sri Endah Wahyuningsih
Abstract view : 1438

PDF view : 1364
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1818

433 - 440
KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN PRINSIP TATA KELOLA KANTOR NOTARIS YANG BAIK DAN PROFESIONAL(GOOD CORPORATE PUBLIC NOTARY) MENURUT UU NOMOR 30 TAHUN 2004 JUNCTO UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Adi Prasetiyo

Gunarto Gunarto
Abstract view : 2139

PDF view : 3689
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1819

441 - 448
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM

Udi Hermawan

Munsyarif Abdul Chalim
Abstract view : 1966

PDF view : 5043
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1820

449 - 454
OPTIMALISASI NILAI PEMANFAATAN WAKAF DARI FUNGSI SOSIAL MENJADI EKONOMIS DI KOTA SEMARANG

Joko Dwi Widiyanto

Akhmad Khisni
Abstract view : 1287

PDF view : 1153
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1821

455 - 462
OPTIMALISASI NILAI PEMANFAATAN WAKAF DARI FUNGSI SOSIAL MENJADI EKONOMIS DI KOTA SEMARANG

Joko Dwi Widiyanto

Akhmad Khisni
Abstract view : 774

PDF view : 1407
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1822

455 - 462
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA TENTANG DUALISME KEPENGURUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KARTAYUDA YANG AKTA PENDIRIANNYA DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Perkara PN Blora No. 34/Pdt.G/2015/PN.Bla)

Muslim Ansori

Akhmad Khisni
Abstract view : 1344

PDF view : 2649
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1823

463 - 474
PENDAFTARAN AKTA JUAL BELI YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG

Kusmaryanto Kusmaryanto

Gunarto Gunarto
Abstract view : 1763

PDF view : 1336
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1824

475 - 484
AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UU NOMOR 42 TAHUN 1999

Muhammad Hilmi Akhsin

Anis Mashdurohatun
Abstract view : 3344

PDF view : 21992
PDF
DOI : 10.30659/akta.v4i3.1825

485 - 500

Vol. 4 No. 3 (2017)

Articles

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAN PERANAN NOTARIS-PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KOTA SORONG PAPUA BARAT

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT ( STUDI KASUS PT. WAHANA WIJAYA LESTARI REALITY DENGAN YO SWIE TJIN )

PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SERTA PERMASALAHANNYA DI KOTA PEKALONGAN

KONSEP IDEAL PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING WAKTU TERTENTU (STUDI DI BANK JATENG)

AKIBAT HUKUM AKTA OTENTIK YANG TERDEGRADASI MENJADI AKTA DIBAWAH TANGAN

TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PURBALINGGA

PERANAN PPAT DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ON LINE ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MAGELANG

PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI NOTARIS/PPAT DALAM MENJALANKAN TUPOKSINYA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI BERDASARKAN KODE ETIK

PERMOHONAN HAK MILIK YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015

PERAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENDAFTARAN TANAH WAKAF UNTUK MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN UMUM

PERAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

MAKNA PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KENDAL

PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN KUASA JUAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ONLINE

PELAKSANAANuPERALIHAN HAKuATAS TANAHu BERDASARKAN HIBAHuWASIAT OLEHuPELAKSANA WASIAT BERDASARKAN PERATURANuPEMERINTAH NOMORu24 TAHUNu1997

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN JUAL BELI (MURABAHAH) DI BANK NEGARA INDONESIA ( BNI ) SYARIAH CABANG SEMARANG

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN SULAWESI TENGGARA

PENGATURAN PELAKSANAAN PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELALUI AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DALAM BENTUK NOTARIIL

KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN PRINSIP TATA KELOLA KANTOR NOTARIS YANG BAIK DAN PROFESIONAL(GOOD CORPORATE PUBLIC NOTARY) MENURUT UU NOMOR 30 TAHUN 2004 JUNCTO UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM

OPTIMALISASI NILAI PEMANFAATAN WAKAF DARI FUNGSI SOSIAL MENJADI EKONOMIS DI KOTA SEMARANG

OPTIMALISASI NILAI PEMANFAATAN WAKAF DARI FUNGSI SOSIAL MENJADI EKONOMIS DI KOTA SEMARANG

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLORA TENTANG DUALISME KEPENGURUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KARTAYUDA YANG AKTA PENDIRIANNYA DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Perkara PN Blora No. 34/Pdt.G/2015/PN.Bla)

PENDAFTARAN AKTA JUAL BELI YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG

AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UU NOMOR 42 TAHUN 1999

Submit Article

Journal Menu

Article Template

Tools & Screening

Visitor Statistics