Tinjauan Pelaksanaan Eksekutorial Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Dalam Perjanjian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sinar Mitra Sejahtera Semarang

Abstract

ABSTRAK

Keberadaan Tanah sebagai jaminan dalam sistem hukum di Indonesia sudah disempurnakan dalam Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT), yang sejak tanggal 9 April 1996 telah diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UUHT member kemudahan bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan manakala debitur cidera janji, berdasar pasal 20 ayat (1) huruf a dan b UUHT eksekusi atas benda jaminan hak tanggungan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara yaitu: Parate executie, Title executorial, Penjualan sukarela.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan eksekutorial terhadap Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Sinar Mitra Sejahtera Semarang?Kedua, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekutorial dan ketiga Bagiamana kedudukan debitur dan kreditur?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris.

Hasil pembahasan permasalahan adalah bahwa cara untuk melaksanakan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat Hak Tanggungan dilakukan melalui dua cara yaitu eksekusi langsung yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan eksekusi melalui titel eksekutorial yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Hambatan yang ditemukan pada proses eksekusi hak tanggungan antara lain perlawanan pihak tereksekusi melalui gugatan perdata, perlawanan pihak tereksekusi melalui pelaporan ke kepolisian, perlawanan pihak ketiga melalui akta pengakuan hutang, dan pengerahan masa untuk mempertahankan objek lelang/ objek hak tanggungan.

Kata Kunci : eksekusi, hak tanggungan, jaminan

 

ABSTRACT

The existence of the Land as a guarantee in the legal system in Indonesia has been perfected in the Law on the Rights of Insurance (UUHT), which since April 9, 1996 has been enacted namely Law No. 4 of 1996 on the Rights of the Count of Land and Materials Related to the Land. UUHT facilitates the creditors holding the Guarantee Rights when the debtor breaches the promise, based on Article 20 paragraph (1) a and b UUHT execution of the guarantee of mortgage can be done through 3 (three) ways: Parate executie, Title executorial, Voluntary Sales .

The problem raised in this research is how the execution executor against the Certificate of Mortgage Rights (SHT) in Credit Agreement at Rural Bank of Sinar Mitra Sejahtera Semarang Secondly, the obstacles in executive and third execution What is the position of the debtor and the creditor?

The approach method used in this research is Juridical Empirical approach method.

The result of the discussion of the problem is that the way to implement the execution power owned by the Certificate of Mortgage right is done through two ways: direct execution based on the provisions of Article 6 of the Mortgage Rights Act and execution through eksekutorial title as regulated in Article 20 paragraph (1) Invite Mortgage Rights. Obstacles found in the execution process of mortgages include the resistance of the executed parties through civil suits, the resistance of the executed party through reporting to the police, the resistance of the third party through the deed of debt recognition, and the mobilization of the period to defend the object of the auction / object of mortgage.

Keywords: execution, mortgage, security