KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN MONEY LAUNDERING DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku-Buku:
Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Cetakan Kesatu,
Refika Aditama, Bandung;
Arief Amirullah, 2003, Money Loundering, Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional, Bayu Media Publising, Malang;
Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,Bandung
_________________, 2010, Tindak Pencucian Uang, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU Sampai UU No. 25 tahun 2003, Badan Penerbit Undip, Semarang;
Budi Hardiman, 2009, Demokrasi Deliberatif, Kanisisus, Yogyakarta;
Esmi Warasih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, CV.Suryandaru Utama, Semarang;
Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung,
Kaelan, 2001, Pendidikan Pancasila, Paradigma, ogyakarta.
M. Dimyati Hartono, 1997, Lima Langkah Membangun Pemerintah Yang Baik, Ind Hill Co, Jakarta
Martiman Prodjohamidjojo dalam Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji,
S.H. & Rekan, Jakarta
Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
Prodjodikoro, Martiman, 1982, Kekuasaan Kehakiman Dan Wewenang Untuk Mengadili, Ghalia Indonesia;
Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta;
Soetandyo Wignyosoebroto, 1993, Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Sosiologis dan Kontribusinya dalam Penyusunan Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Seminar Nasional Kriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta,
Peraturan perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP/PPATK/ 2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
Website :
http://www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=pTD39lm%2BZwU%3D&tabid=38&languag
e=id-ID diakses pada 2 Januari 2014.
www.kompas.com
DOI: http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1414
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Pembaharuan Hukum Indexed by :
Jurnal Pembaharuan Hukum | ||
Faculty of Law, Unissula | Copyright of Jurnal Pembaharuan Hukum | |
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, | ISSN 2580-3085 (Online) ISSN 2355-0481 (Print) | |
Semarang, Central Java, Indonesia, 50112 | JPH is licensed under a |